Bawaslu: Media Sosial, Netralitas ASN, dan Politik Identitas Jadi Faktor Polarisasi di Pemilu 2024

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda membeberkan tiga faktor penyebab terjadinya polarisasi di masyarakat selama Pemilu 2024. Yaitu, media sosial, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan politik identitas.

Ia menilai, media sosial bisa mengukuhkan pembagian antar kelompok politik yang berbeda. Apalagi, komentar di media sosial yang bersifat provokatif atau polarisasi dapat memicu reaksi lebih emosional dan memperdalam jurang antar kelompok.

“Maka dari itu, kami juga bekerja sama dengan platform media sosial. Karena ini tempatnya penyebaran informasi yang paling massif. Informasi yang tidak tervalidasi bisa saja membuat persoalan hubungan persaudaraan kita bermasalah,” ujar Herwyn dalam Global Network on Electoral Justice (GNEJ) Scientific Committee Meeting, Selasa (5/12/2023), dilansir dari laman resmi Bawaslu.

Di sisi lain, Herwyn merinci berbagai dampak netralitas ASN yang salah satu di antaranya menguatkan polarisasi politik melalui pembagian antar kelompok politik. Netralitas ASN juga berdampak pada penyalahgunaan sumber daya publik, kurangnya pelayanan publik yang merata, risiko manipulasi dalam pemilihan umum, pengurangan kepercayaan publik, dan meningkatnya politisasi birokrasi. Maka, kata dia, sebaiknya netralitas ASN perlu dijaga dalam upaya memastikan integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Politik Identitas

Selain itu, kata dia, politik identitas juga dapat berkontribusi secara signifikan pada tingkat polarisasi dalam konteks politik. Politik identitas bisa meningkatkan polarisasi dengan sejumlah cara. Misalnya, pembedaan kelompok, solidaritas kelompok, polarisasi retorika, media sosial, konflik nilai, sampai ketidaksetujuan fundamental.

Menurut Herwyn, Bawaslu melakukan pengawasan di lingkungan yang terpolarisasi untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi polarisasi, Bawaslu juga melakukan monitoring media sosial, pendidikan pemilih dan kesadaran politik, pelatihan penguatan kompetensi bagi penyelenggara pemilu, serta berkolaborasi dengan stakeholder terkait.

Baca Juga:

KemenPAN-RB Rancang Rekrutmen ASN Tiap 3 Bulan Sekali

Ma’ruf Amin Sebut Debat Cawapres untuk Ukur Kemampuan, Lebih Elok Tak Didampingi Capres

Jokowi Minta Mahfud MD Tangani Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh