Ade Armando Jadi Sorotan Usai Sebut Politik Dinasti Sesungguhnya di Jogja
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando, menjadi sorotan usia menyebut politik dinasti sesungguhnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mulanya, Ade mengkritik aksi mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta yang memprotes praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024. Ade menganggapnya ironis karena politik dinasti sesungguhnya terpampang nyata di Yogyakarta yang merupakan lokasi aksi para mahasiswa tersebut.
“Ini ironis sekali karena mereka sedang berada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong. Kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Ade dalam sebuah video.
Setelah videonya viral, muncul undangan penangkapan Ade di media sosial pada Minggu (3/12/2023). Seruan penangkapan Ade mengajak masyarakat DIY menyuarakan pendapatnya dalam aksi yang digelar pada Senin (4/12/2023). Kemudian, massa aksi yang berkumpul di parkiran andong Pasar Beringharjo akan bersama-sama menuju kantor DPW PSI DIY pukul 12.00 WIB.
Menanggapi hal itu, Ade akhirnya meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut politik dinasti sesungguhnya ada di Yogyakarta.
“Melalui video ini saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta,” tutur Ade dalam sebuah video.
Ade meminta maaf usai mendengar kabar aksi masyarakat yang ingin menangkapnya dan rencana mendatangi Kantor dewan pimpinan wilayah (DPW) PSI. “Saya harus clear kan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut, sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik sikap politik maupun open policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta,” ucapnya.
Ia mengaku meminta maaf atas arahan dari Dwan Pimpinan Pusat (DPP) PSI “Saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan,” ujar Ade.
Respons Pemerintah DIY
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X segera merespons pernyataan Ade. Sultan bilang bahwa keistimewaan DIY ditopang dari Undang-Undang Keistimewaan DIY yang berakar pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja. Bunyi Undang-Undang Keistimewaannya itu,” kata Sultan.
Sultan melanjutkan, pada UUD 1945, Pasal 18B ayat 1 BAB VI tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi ‘Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang’.
“Sehingga bunyi Undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan,” katanya.
Baca Juga:
Istana Bantah Presiden Jokowi Pernah Minta KPK Hentikan Kasus e-KTP
YLBHI Duga Jokowi Lakukan Obstruction Of Justice Kasus E-KTP Setnov, Minta DPR/MPR Bertindak
