Kepuasan Publik Meningkat Tapi Penanganan Pandemi Dinilai Tak Istimewa

Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan terjadinya peningkatan kepercayaan publik, terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Namun, pemerintah diminta jangan berpuas diri dengan hal tersebut.

Mayoritas Puas

Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 2 sampai 6 November 2021, melalui metode wawancara tatap muka. Ada 2.020 responden dipilih dengan menggunakan teknik multistagerandom sampling.

“Mayoritas merasa cukup atau sangat puas dengan dengan kerja Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah virus Covid-19,” tulis survei tersebut, dikutip Asumsi.co, Senin (6/12/2021).

Berdasarkan hasil survei, responden yang mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya dalam menangani Covid-19 mencapai 77,6% hingga November 2021.

Persentase kepuasan publik ini, merupakan akumulasi persentase pandangan publik yang sangat puas terhadap kinerja pemerintah saat ini dalam menangani pandemi, serta yang merasa cukup puas dengan langka-langkah penangannya.

Responden yang merasa sangat puas dengan kinerja pemerintah menangani pandemi Covid-19 sampai November 2021 sebesar 11,5%. Capaian ini meningkat dibandingkan kinerja pemerintah menangani pandemi yang hanya sebesar 5,5% pada periode April dan Juli 2021.

Vaksinasi Meningkat

Sementara itu, jumlah responden yang merasa cukup puas dengan kinerja pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air sepanjang November 2021, mencapai 66,1%.

Terjadi peningkatan angka kepuasan pada kategori ini sebesar 10,6% dibandingkan Juli 2021 yang capaiannya sebesar 55,5%. Sedangkan pada capaian April 2021, jumlah responden yang merasa cukup puas sebesar 61,8%.

Hanya sebesar 17,5% responden yang merasa kurang puas dengan kinerja pemerintah menangani pandemi virus Corona sejauh ini. Jumlah ini menurun dibandingkan periode Juli 2021 yang menyatakan 30,1% responden kurang puas.

“4,0% responden tidak puas sama sekali terhadap kinerja presiden menangani pandemi sampai November 2021,” lanjut keterangan survei.

Di dalam survei yang sama, turut diperlihatkan tingginya angka kesediaan masyarakat melakukan vaksinasi sampai bulan ini. Bahkan mereka juga setuju kalau vaksinasi berperan besar untuk menangkal virus Corona.

“Mayoritas sangat setuju 12,5% dan 72,0% setuju dengan program tersebut. 9,5% kurang setuju, dan 3,1% responden tidak setuju sama sekali. Sisanya, 2,9% responden tidak menjawab,” tulis survei yang sama.

Pentingnya Kolaborasi

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan hasil survei ini merupakan kabar baik bagi pemerintah.

Menurutnya, peningkatan kepercayaan publik terhadap langkah pemerintah menangani pandemi Covid-19, serta kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi menjadi energi positif bagi pemerintah.

“Ini membangun semangat pemerintah tentunya, sehingga pada kebijakan-kebijakan berikutnya yang akan digulirkan pemerintah tentu masyarakat akan lebih memahami, menerima, dan melaksanakannya,” ujar Nadia kepada Asumsi.comelalui sambungan telepon, Senin (06/12/2021).

Ia menekankan, situasi pandemi Covid-19 yang parah selama Juli 2021, berhasil dilewati berkat kolaborasi baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Kepatuhan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, serta mematuhi aturan pembatasan sosial dengan baik, adalah kunci utama masyarakat berperan penting bagi pemerintah.

“Kita bersama-sama mampu menekan angka konfirmasi positif Covid-19 dalam tiga minggu. Ini tentu energi positif buat kami dan kepercayaan masyarakat itu penting,” ucapnya.

Tak Istimewa

Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono, menilai meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengangani pandemi Covid-19, karena saat ini sedang menurun jumlah kasusnya.

“Itu alasannya. Kalau dari segi penanganannya, menurut saya biasa saja dan tidak ada yang istimewa,” ujarnya saat dihubungi Asumsi.co terpisah.

Ia mengharapkan, ketegasan pemerintah yang selama ini masih terlihat setengah-setengah dalam menangani pandemi, bisa lebih baik.

Menurutnya, pemerintah juga harus mengakui masih banyak hal yang perlu dievaluasi secara maksimal, terkait penanganan situasi pandemi di Tanah Air sampai saat ini.

“Mesti clear disampaikan apa saja yang masih kurang dari penanganannya. Kalau naik lagi kasusnya dalam waktu dekat, sangat mungkin terjadi. Nah, untuk status wabahnya juga mesti disampaikan pemerintah, apakah masih dalam kategori darurat atau tidak,” imbuhnya.

Klaim Terkendali

Yunis menyebutkan, hal yang masih menjadi kekurangan pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah, masih luputnya pemerintah terhadap upaya pencegahan penularan virus Corona melalui pembatasan sosial di tingkat kabupaten.

Selama ini, kata dia, pembatasan di level kabupaten masih belum terlalu menjadi perhatian karena sibuk pada penanganan di tingkat provinsi.

“Di tingkat kabupaten itu penting, apakah mobilitas aman yang dilakukan masyarakatnya aman-aman saja,” pungkasnya.

Menyikapi hal ini, Siti Nadia pun mengatakan, situasi darurat wabah virus Corona bisa kembali melanda Indonesia. Namun ia mengklaim kondisi wabah di Indonesia dapat dikatakan terkendali.

“Meski kondisi penularan kasus saat ini membaik dan terkendali, tetapi kita masih belum berada pada status yang aman. Apalagi, ada varian baru Omicorn yang kami amati kemungkinannya bisa jadi mutasi lokal. Sampai sekarang varian ini dipastikan belum ada di Indonesia,” tandas Nadia. (rfq)

Baca Juga:

​Varian Omicron Teridentifikasi di 16 Negara Bagian AS​

​Pelaku Perjalanan LN Wajib Karantina 10 Hari Mulai Besok​

​Survei Polmatrix: Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Capai 80,1 Persen​