Bisnis

Kritik Keras Ahok Sekaligus Ajak Publik Ikut Awasi BUMN

Tesalonica — Asumsi.co

featured image
ANTARA/Bayu Prasetyo

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melontarkan pernyataan keras soal kontrak bisnis BUMN yang merugikan perusahaan termasuk Pertamina.

Ia sempat melontarkan kekesalannya melalui akun Youtube pribadinya yakni, Panggil Saya BTP pada Jumat (19/11/2021).

Ahok mengaku marah dan mempertanyakan alasan direksi perusahaan BUMN menguntungkan pihak lain.

Kritik Keras Ahok

Dalam videonya tersebut, Ahok mendorong para pejabat di BUMN punya keberanian dalam memberi keputusan proyek bisnis. Jika tidak paham, maka sebaiknya menggunakan jasa konsultan yang terpercaya.

Diperlukan konsultan yang profesional dan punya metode mitigasi yang jelas. Tentu demi enghindari kasus-kasus terjadinya kerugian atau kegagalan proyek.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga gerah dengan sikap Ahok. Arya menilai Ahok tidak boleh merasa seperti direktur.

Dilansir dari Kompas.com, Arya menjelaskan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir sudah membahas kasus yang dipermasalahkan oleh Ahok.

Selain itu, Arya membeberkan lima transformasi Kementerian BUMN yang perlu diketahui oleh pihak-pihak Pertamina. Ia berharap Ahok dapat menerapkan lima transformasi tersebut sebagai upaya memperbaiki Pertamina.

Arya juga sempat menyindir Ahok jangan ketinggalan informasi terkait perkembangan di Kementerian BUMN.

Ajakan Awasi BUMN

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah memiliki dua sisi. Pertama, terhadap Menteri BUMN Erick Thohir, kedua kepada dewan pengawas Pertamina.

“Kritik ini mengarah juga ke Dewan Pengawas. Menurut saya, Dewan Pengawas Pertamina mengalami masalah atau kejanggalan terhadap sistem pengawasannya. Namun, kedua tujuan kritik ini masih dari sisi luarnya,” kata Trubus.

Trubus juga menduga Ahok bermaksud mengajak masyarakat untuk mengawasi kinerja BUMN. Terlebih, sudah ada beberapa perusahaan BUMN yang terlilit utang dan terancam bangkrut.

Misalnya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. secara teknis telah bangkrut lantaran utang yang melonjak hingga Rp138,93 triliun. Waskita Karya pun harus melepas sejumlah tol guna menyehatkan keuangannya.

“Garuda kok tiba-tiba bangkrut, masyarakat tidak pernah tahu sesungguhnya bagaimana pengelolaan internalnya karena mereka terlalu tertutup,” kata Trubus.

Trubus menilai Ahok saat ini sedang galau lantaran potret tata kelola internal Pertamina yang buruk. Ahok, kata Trubus, lalu mengajak masyarakat untuk ikut serius memperhatikan kinerja Pertamina.

Trubus mengatakan bahwa BUMN juga kerap terjerat dengan intervensi politik. Pemenang kontrak atau proyek kerap kali memiliki kaitan dengan pejabat negara yang padahal belum tentu menguntungkan.

“Jadi, di masa depan orang seperti Ahok perlu digerakkan untuk perusahaan BUMN lainnya. Sehingga, masyarakat bisa menilai dan membantu dalam memberikan rekomendasi atau solusi,” tegas Trubus.

Transparansi Abu-Abu

Manajer Riset Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai transparansi perusahaan BUMN masih perlu ditingkatkan.

Badiul mengapresiasi tindakan Ahok mengkritik kinerja BUMN soal kontrak yang merugikan. Dia juga memuji Ahok ketika menyinggung transparansi perusahaan BUMN ketika pertama kali diangkat menjadi komisaris utama Pertamina.

“BUMN ini tingkat transparansinya masih rendah sebagai badan publik, sehingga menjadi tantangan dan imbasnya pada dampak kontrak-kontrak yang dilakukan oleh BUMN khususnya kepada Pertamina. Memang kinerja BUMN masih tertutup dan melakukan pekerjaan semaunya mereka,” ujar Badiul.

Menurutnya, tata kelola anggaran BUMN juga perlu dipublikasi secara rutin. Mencakup kondisi, laporan, dan perkembangan keuangan.

Badiul mendorong Erick untuk melaksanakan reformasi dan transformasi BUMN untuk dilakukan dengan baik.

Dengan begitu, perusahaan BUMN dapat mengelola APBN dengan optimal, karena suntikan dana yang sangat besar belum ada timbal balik ke pendapatan negara.

“Terkait sumber daya manusia (SDM), saya menduga ada juga pemain-pemain di dalamnya yang menimbulkan kritik keras Ahok terhadap badan publik tersebut. Kalau tidak ada fenomena seperti itu, tentu tidak ada kritik yang dilakukan oleh Ahok,” kata Badiul.

Baca juga:

Share: Kritik Keras Ahok Sekaligus Ajak Publik Ikut Awasi BUMN