Warga Demo Depan KPK, Minta Usut Perusahaan Luhut
Warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan manipulasi pajak PT. Toba Pulp Lestari.
Diketahui, perusahaan tersebut merupakan milik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Ritual Adat Depan KPK: Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL menggelar aksi demo di depan Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (26/11).
Selain membentangkan spanduk dan menyampaikan tuntutan, warga juga melakukan ritual adat Gondang Batak.
Desak KPK Usut: Mereka meminta KPK mengusut PT. Toba Pulp Lestari yang diduga menimbulkan kerugian negara.
“Mendesak KPK untuk mengusut dugaan manipulasi pajak PT. Toba Pulp Lestari, yang berpotensi merugikan keuangan negara,” kata perwakilan Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL Hengky Manalu lewat siaran pers.
Mereka juga mendesak KPK turut terlibat dalam penyelesaian konflik agraria yang diduga diakibatkan oleh PT. Toba Pulp Lestari milik Luhut.
“Seperti perusakan lingkungan, perampasan wilayah adat, kekerasan dan kriminalisasi masyarakat adat di Tano Batak,” kata Hengky.
Perampasan Tanah Adat: Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL mengklaim wilayah bisnis PT. Toba Pulp Lestari tumpang tindih dengan tanah adat warga setempat.
Atas dasar itu, mereka meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merevisi konsesi lahan Toba Pulp Lestari.
KPK Temui Pedemo: KPK menerima perwakilan Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL. Plt. Direktur Pembinaan jaringan kerjasama antar institusi, Ihsan Fahmi yang menemui perwakilan warga.
Dalam pertemuan, warga menyerahkan sejumlah dokumen terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL).
Baca juga:
