ICW Anggap Logika Arteria Dahlan Bengkok Soal Aparat Tak Bisa Kena OTT

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras pernyataan Politikus PDIP Arteria Dahlan yang menyebut aparat penegak hukum tak boleh ditangkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) jika terlibat korupsi.

Menurut ICW, ada yang salah dari cara berpikir Arteria Dahlan.

Logika Berpikir Bengkok: ICW menyebut ada yang salah dengan logika berpikir politikus PDIP Arteria Dahlan.

ICW tidak sepakat jika polisi, jaksa dan hakim tidak bisa ditangkap lewat operasi tangkap tangan yang biasa dilakukan KPK.

“ICW melihat ada yang bengkok dalam logika berpikir Arteria Dahlan terkait dengan OTT aparat penegak hukum. Selain bengkok, pernyataan anggota DPR RI fraksi PDIP itu juga tidak disertai argumentasi yang kuat,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Jumat (19/11).

Sama di Mata Hukum: Kurnia menjelaskan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum. Termasuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.

Kurnia menegaskan bahwa hal itu merupakan filosofi dasar penegakan hukum, yakni equality before the law.

Terlebih, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 poin 19 menyatakan bahwa operasi tangkap tangan bisa dilakukan terhadap penegak hukum.

Pernyataan Arteria: Sebelumnya, politikus PDIP yang juga anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyebut polisi, jaksa dan hakim tidak boleh terjaring OTT jika diduga terlibat korupsi.

Menurutnya, mereka adalah simbol negara dalam penegakan hukum, sehingga tidak boleh ditangkap lewat operasi tangkap tangan yang biasa dilakukan KPK.

Arteria bicara demikian dalam webinar bertajuk ‘Hukuman Mati bagi Koruptor, Terimplementasikah?’ pada Kamis (18/11).

“Bahkan ke depan di Komisi III, kita juga sedang juga menginisiasi. Saya pribadi, saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di-OTT,” kata dia.

“Bukan karena kita pro-koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum,” tambahnya.

Mekanisme Hukum Lain: Menurut Arteria, proses penegakan hukum tak cuma OTT. Ada cara lain.

Ada banyak mekanisme hukum selain OTT yang bisa dipakai dan lebih terbuka penanganannya. Menurut dia, OTT cenderung sering diiringi tindakan diskriminalisasi dan politisasi.

“Kita punya sumber daya polisi jaksa hakim penegak hukum yang hebat-hebat,” kata Arteria.

“Masa iya sih modalnya hanya OTT tidak dengan melakukan bangunan konstruksi hukum yang lebih bisa di-challenge oleh semua pihak, sehingga fairness-nya lebih terlihat,” tambahnya.

Baca juga:

​Politikus PDIP: Polisi, Jaksa, Hakim Tak Boleh Ditangkap Lewat OTT ​

​Minta Dipanggil Yang Terhormat Hingga Tak Setuju OTT Aparat, Deretan Kontroversi Arteria Dahlan ​

​Jaksa Agung: Pidana Mati untuk Koruptor Perlu Dikaji sebagai Terobosan Hukum​