Isu Terkini

KLHK Ungkit Perizinan Era SBY Terkait Foto Penggundulan Hutan Papua

Antara — Asumsi.co

featured image
Ilustrasi: Unsplash/ Gryffyn M

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan angkat bicara
soal foto penggundulan hutan yang diambil dari satelit milik NASA. KLHK
menyatakan foto itu merupakan lahan konsesi perusahaan kelapa sawit yang mendapat
izin pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Klarifikasi foto penggundulan hutan: Melansir Antara,
KLHK menyatakan dua foto satelit NASA tahun 2001 dan 2019 merupakan konsesi
sawit PT. Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
yakni MS. Kaban memberi izin deforestasi seluas 34.057 hektar atau lebih dari
setengah luas DKI Jakarta kepada PT. Dongin Prabhawa pada 5 Oktober 2009.

Tidak mewakili situasi sebenarnya: KLHK menyatakan dua
foto satelit NASA liputan 2001 dan 2019 tidak cukup untuk menggambarkan laju
pergerakan deforestasi di era Presiden Joko Widodo dan di konsesi sawit tersebut
dari tahun ke tahun.

Laju deforestasi: KLK membeberkan
deforestasi dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011, dua tahun mendapat
izin. Pergerakan deforestasi terus meluas pada 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016.

Secara umum, luasan deforestasi diklaim tidak mengalami
pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2020. Pergerakan
deforestasi dapat diperiksa melalui Google Earth pada fitur data tahunan.

Tidak relevan: KLHK menegaskan foto yang beredar
tersebut tidak relevan untuk menyimpulkan hutan Papua telah gundul akibat
deforestasi. Terlebih, luas izin konsesi yang diberikan di era SBY tersebut
adalah hanya seluas setengah DKI Jakarta.

Luas Provinsi Papua disebut setara sekitar 472 kali lipat
luas DKI Jakarta. Hampir 70 persen hutan Papua juga berada dalam peta
moratorium permanen.

Mayoritas izin deforestasi untuk sawit di era SBY:
KLHK menambahkan hampir seluruh pelepasan kawasan hutan di Papua dan Papua
Barat untuk sawit diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya (2005-2014).

Data satelit juga diklaim menunjukkan hampir seluruh
deforestasi untuk sawit di Papua dan Papua Barat terjadi pada areal-areal
perizinan sawit yang diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya.

“Sehingga tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud
seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi,” kata KLHK.

Deforestasi di Papua: Laporan
Greenpeace
berjudul Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Papua mengungkap
dugaan pelanggaran sistematis perizinan perkebunan dan pelepasan kawasan hutan
di provinsi Papua dalam rentang 2011-2019.

Hampir satu juta hektare hutan di Provinsi Papua disebut telah
dilepaskan dari kawasan hutan sejak tahun 2000 atau hampir dua kali luas pulau
Bali. Sebagian besar pelepasan tersebut untuk kepentingan pengembangan
perkebunan kelapa sawit.

Luas lahan deforestasi: Analisis CIFOR menyebut telah ada
seluas 168.471 hektar hutan alam di Provinsi Papua yang dikonversi menjadi
perkebunan sawit hingga 2019. Jumlah itu disebut akan terus bertambah seiring
bertambahnya pelepasan kawasan hutan dan izin perkebunan.

Baca Juga:

Share: KLHK Ungkit Perizinan Era SBY Terkait Foto Penggundulan Hutan Papua