Pensiun, Marsekal Hadi Tjahjanto Berpotensi Masuk Kabinet
Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui usulan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Marsekal Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai Panglima TNI sebelumnya resmi pensiun pada hari ini, sebagaimana yang diputuskan Komisi I DPR dalam rapat Paripurna Senin (8/11/2021).
Usai pensiun, kabarnya Hadi bakal menerima jabatan baru. Panglima TNI ke-20 itu disebut akan ditarik oleh Presiden Joko Widodo masuk ke kabinet Indonesia Maju.
Peluang Reshuffle
Pengamat politik Ujang Komarudin melihat Hadi merupakan salah satu bagian dari Jokowi dan sudah pasti akan ditarik.
“Tidak mungkin dalam masa pensiun itu, mantan Panglima TNI menganggur. Saya melihatnya akan ada tempat atau kursi yang diberikan Jokowi, seperti panglima-panglima yang lain,” pungkas Ujang saat diwawancarai oleh Asumsi.co pada Senin (8/11/2021).
Jika Hadi akan mendapat kursi di antara tawaran tersebut, reshuffle akan dilakukan terhadap orang-orang non-partai. Ujang berpendapat tidak mungkin Jokowi akan melakukan reshuffle kepada menteri yang berasal dari partai, kecuali karena kasus korupsi dan biasanya diganti oleh kader partai lain. Lebih lanjut, Ujang menambahkan kemungkinan juga orang yang sebelumnya menjabat dapat digeser ke jabatan lainnya.
Senada, Pengamat Politik Arif Susanto menilai dalam waktu dekat ini Hadi mungkin akan ditarik ke dalam kabinet Jokowi. Namun, syarat yang diperoleh oleh Hadi tidak mudah mengingat efek politik yang akan terjadi.
“Pertanyaannya, efek politiknya akan seperti apa jika digeser dari non partai politik. Salah satunya seperti Anies Baswedan dulu, dia merupakan nama yang pernah terlempar dari kabinet dan memiliki kekuatan politik sendiri,” kata Arif saat diwawancarai oleh Asumsi.co pada Senin (08/11).
Lebih lanjut, Arif berpendapat bisa saja Hadi akan masuk dalam jabatan yang non politis. Contohnya seperti tawaran yang diberikan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Masuk Partai
Latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh Hadi memungkinkannya mendapat tawaran jabatan beragam. Kabarnya jabatan yang mungkin ditawarkan untuk mantan Panglima TNI itu mulai dari Menteri, KSP, hingga Duta Besar.
Selain itu, Arif menilai kepemimpinan Jokowi tidak mengedepankan spesialisasi. Seperti Nadiem Makarim yang sebelumnya bukan berlatar belakang pendidikan, tetapi diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jokowi dinilai melihat Nadiem dari sisi pemikiran yang inovatif bagi sistem pendidikan.
Oleh karena itu, Arif belum memastikan jabatan apa yang cocok dengan Hadi dari latar belakang militernya. Arif berpendapat tentara di Indonesia memiliki keunggulan dalam pendekatan teritorialnya dan urusan pemerintahan dalam negeri. Oleh karena itu, Hadi kemungkinan akan ditawarkan jabatan yang mengarah ke sana.
Mengingat Hadi yang sebelumnya bukan berasal dari latar belakang partai politik, Arif berpendapat kemungkinan langkah selanjutnya untuk Hadi yakni bergabung dengan partai politik, mulai dari partai besar hingga membuat partai baru.
Langkah tersebut pernah dilakukan sebelumnya oleh Jenderal TNI Edi Sudrajat dan Jenderal TNI Hendropriyono yang membangun kekuatan politik sendiri. Arif menambahkan contoh lainnya seperti Prabowo Subianto dan Mantan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Arif juga menilai Hadi berpeluang masuk dalam partai yang berideologi nasionalis, seperti PDIP, Golkar, Gerindra, atau Nasdem. Arif sulit membayangkan jika Hadi masuk dalam partai berideologi lainnya, sehingga peluang besarnya masuk dalam partai yang nasionalis.
Namun, perlu diingat pasca kepemimpinan Presiden Ke-2 Soeharto, tidak mudah bagi latar belakang militer masuk partai politik. Terutama bagi mereka yang bukan pendiri dari partai politik.
“Saya mengecualikan Prabowo dan SBY karena mereka adalah pendiri dari sebuah parpol. Kekuatan politik yang diambil parpol dari mantan militer adalah sisi strategisnya, terutama bagi tentara yang memiliki level jabatan tertinggi,” ujar Arif.
Baca Juga:
