Isu Terkini

Hari Listrik Nasional, Energi Kotor Masih Jadi Andalan

OlehRay

featured image
Ilustrasi: Unsplash/ Ella Ivanescu

Di tengah momentum Hari Listrik Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Oktober, organisasi dan pegiat lingkungan hidup menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang masih memberikan ruang bagi penggunaan energi kotor sebagai sumber pembangkit listrik.

Komitmen nyata pemerintah dalam mencapai target 1,5 derajat Celsius pun dinilai masih jauh dari memadai. Hal ini terlihat dalam Dokumen RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PT PLN (Persero) 2021-2030 yang dirilis baru-baru ini.

Batu bara masih jadi andalan

Peneliti Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari menyebutkan RUPTL PLN 2021-2030 memperlihatkan penambahan kapasitas pembangkit dari batu bara (PLTU) mencapai 13,8 Gigawatt atau 43 persen dari total tambahan kapasitas pembangkit sebesar 40,5 Gigawatt atau 100 persen.

"PLN mengklaim RUPTL ini hijau, tapi sayangnya saat melihat rencana pengadaannya selama 10 tahun ke depan, kami mengatakan itu belum hijau karena masih didominasi pembakaran PLTU batu bara. Batu bara masih menjadi sumber andalan sektor kelistrikan nasional," jelas Adila kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Rabu (27/10).

Adapun saat ini, kata dia sekitar 60 persen listrik di Indonesia masih berasal dari pembakaran batu bara, meski pemerintah mempunyai target untuk mencapai 23 persen energi terbarukan di tahun 2025. Hal ini dituangkan di dalam Analisa dan Respons Greenpeace Indonesia terhadap RUPTL 2021-2030.

Namun sayangnya, ia mengatakan dari yang direncanakan pemerintah batu bara masih memiliki porsi lebih besar. Sebab, 43 persen dari pembangkit tambahan untuk listrik masih berasal dari batu bara. 

"Sebetulnya ini jadi permasalahan karena kita akan menambah 43 persen dari pembangkit existing. Ketika membangun PLTU batu bara ini sangat bertentangan dengan target IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)," ucapnya.

Emisi kotor

Adila memaparkan melalui laporan IPCC yang dirilis Agustus 2020 bila ingin mencapai target pembatasan kenaikan temperatur suhu Bumi sebesar 1,5 derajat Celsius di tahun 2100 maka semua negara harus mengurangi 80 persen dari PLTU existing di tahun 2030. 

"Di Indonesia justru berkebalikan, dalam 2021-2030 kita malah mau menambah 43 persen dari yang existing dalam kurun waktu 2021 sampai 2030," ucapnya.

Menurutnya, batu bara memiliki umur yang panjang sekitar 35 tahun dalam pengoperasiannya. Maka ia berpendapat RUPTL 2021-2030 berorientasi hijau tidak tepat.

"Operasi batu bara ini bahkan bisa lebih dari 35 tahun. Misalnya seperti PLTU Suryalaya di Banten, usianya lebih dari 35 tahun dan masih beroperasi. Semakin tua pengoperasiannya maka semakin tidak efisien dan semakin kotor emisinya," tegasnya.

Ia menjelaskan ketergantungan pemerintah terhadap batu bara ini bahkan disebutkan sampai tahun 2050 dengan 38 persen listrik negeri ini masih berasal dari pembakaran batu bara.

"Sebetulnya ini akan menyulitkan Indonesia untuk mencapai komitmen iklim dan melakukan transisi energi," ucapnya.

Konversi energi

Manajer Perluasan Jaringan dan Kampanye Energi Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Dwi Sawung juga mempertanyakan langkah pemerintah untuk melakukan transisi energi.

"Rencana transisi energi oleh pemerintah kita saat ini belum jelas. Hal utama berhenti dulu membangun PLTU yang baru karena kalau yang baru masih dibangun, kapan dilakukan transisinya? Ini kan, jadi pertanyaan besar," ujarnya saat dihubungi terpisah.

Ia mengamini usia PLTU batu bara masih beroperasi 30 tahun usia pembangkitnya. Kekhawatiran terbesar bila perubahan iklim dibiarkan maka perubahan iklim yang semakin parah tak terelakkan.

"Perubahan iklim pasti terjadi dan kita jadi ketergantungan batu bara. Tambangnya juga enggak akan berhenti. Bisa semakin terjadi kerusakan alam di Kalimantan, Sumatera, bertambah lagi ke Papua dan Pulau Jawa bila pembangunan PLTU terus dibiarkan," tuturnya.

Sawung mengatakan dampak jangka pendek dari melanggengkan pembangunan PLTU menyebabkan terjadinya longsor dan banjir parah. Sehingga, dia mendesak konversi energi terbarukan harus dimulai dari sekarang. 

Beberapa contoh konversi energi bisa dilakukan dengan memanfaatkan tenaga surya atau gelombang angin. Kedua energi ini menurutnya perlu segera dieksplorasi sebagai pembangkit listrik di Indonesia.

"Di Indonesia energi Matahari masih belum banyak dieksplor, kemudian dari angin gelombang laut juga belum. Selain itu bisa juga energi yang berasal dari limbah pertanian yang juga belum dieksplor," tandasnya.


Baca Juga:

Share: Hari Listrik Nasional, Energi Kotor Masih Jadi Andalan