PPP Usul Partai Dilarang Ikut Pemilu Jika Kader Korupsi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan hukuman bagi partai politik yang kadernya terjerat kasus korupsi. 

Sanksi: Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengusulkan agar partai politik dilarang ikut pilkada dan pemilu DPRD jika kadernya di daerah terlibat korupsi. 

“Harus ada proses hukum yang tegas. Tidak hanya terhadap kader, tetapi partai politik dipinalti,” kata Arsul di DPR, Kamis (21/10). 

“Misalnya, kader di daerah itu buruk, maka dipinalti di daerah itu tidak boleh ikut pemilu atau pilkada,” sambungnya. 

Pemilu Nasional: Arsul juga menyarankan partai politik dilarang ikut pemilu tingkat DPR jika kadernya terlibat korupsi di level pusat. 

Pendanaan: Dia mengatakan penerapan hukuman itu bisa dilakukan apabila sudah ada perbaikan dalam aspek pendanaan untuk partai politik. 

Misalnya mengenai pemberian anggaran kepada partai politik per suara yang dimiliki lewat pemilu. 

Saat ini, partai politik menerima Rp1.000 per suara.Apabila pemerintah meningkatkan anggaran untuk parpol, maka hukuman larangan ikut pilkada dan pemilu bisa diterapkan.

“Menurut saya imbang-imbangan itu harus dilakukan,” kata Arsul. 

Korupsi: Kasus korupsi yang menjerat kader partai politik bukan hal baru. KPK kerap kali mengungkap baik di level daerah maupun nasional. 

Misalnya, kader Gerindra Edhy Prabowo yang tersangkut korupsi ekspor benih lobster saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Kemudian kader PDIP Juliari Batubara dalam kasus korupsi bantuan sosial saat menjadi Menteri Sosial. 

Di level daerah lebih banyak lagi. Di antaranya kader Golkar mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, kader PDIP mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Baca juga:

​Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Terjaring OTT KPK ​

​Azis Syamsuddin, Politisi Bergelar Doktor Hukum yang Ditangkap KPK​

​Jadi Tersangka Kasus Korupsi Gas Bumi Sumsel, Alex Noerdin Ditahan​