Isu Terkini

Sanksi Pidana dan Denda Kabur Dari Karantina

OlehAdmin

featured
Unsplash/ Grant Durr

Selebgram Rachel Vennya terancam dipenjara dan denda karena diduga kabur saat menjalani karantina di Wisma Atlet, DKI Jakarta. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ancaman sanksi: Berdasarkan ketentuan Pasal 93 UU Nomor 6/2018, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Peraturan karantina: Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa pandemi Covid-19 menyatakan pelaku perjalanan yang memasuki Indonesia wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

WNI atau WNA yang baru tiba di Indonesia harus melakukan tes ulan RT-PCR dan wajib menjalani karantina selama 8 x 24 jam.

Pengetesan ulang: Penumpang WNI dan WNA melakukan tes ulang RT-PCR pada hari ke-7 (ketujuh) karantina. Jika hasilnya negatif, WNI/WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari, serta menerapkan protokol kesehatan.

Jika positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.

Pembiayaan: Bagi WNI yang merupakan Pekerja Migran Indonesia, pelajar/mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, biaya karantina dan pengetesan ditanggung pemerintah.

Sementara, bagi penumpang WNI di luar kriteria tersebut atau WNA termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing tidak ditanggung pemerintah.

Penegak hukum: Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Baca Juga:

Share: Sanksi Pidana dan Denda Kabur Dari Karantina