Vaksin Langka saat Pemerintah Wajibkan Vaksinasi Booster

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, stok vaksin Covid-19 hanya tersedia 5 juta dosis yang telah didistribusikan ke daerah.

Disisi lain, pemerintah tidak ada lagi mendatangkan vaksin Covid-19 dari pembelian langsung maupun hibah. Kini, pemerintah hanya mengandalkan stok lama dan produksi dalam negeri yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

“Pemerintah mewajibkan vaksinasi booster, tapi barangnya langka,” ujar Koordinator Advokasi LaporCovid-19, Firdaus dalam keterangan tertulis, Selasa (25/10/2022).

Laju vaksinasi menurun: Percepatan program vaksinasi semakin melambat sejak bulan Mei 2022 lalu. Indonesia hanya mampu melakukan 3,5 juta suntikan pada Agustus 2022. Angkat itu 50% lebih rendah dibandingkan bulan Mei 2022 yang melakukan 7 juta suntikan.

“Selain animo masyarakat yang menurun, stok vaksin di berbagai daerah sudah mulai menipis dan tak jarang pemerintah daerah menutup layanan vaksinasi,” ucapnya.

Situasi tersebut mengkhawatirkan karena masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksin booster. Hingga akhir September 2022, hanya 27% dari target sasaran (234.666.020 orang) yang bisa mendapatkan vaksin booster.

LaporCovid-19 menerima 60 laporan warga terkait pelaksanaan vaksinasi selama 2022. Sebesar 17% laporan terkait kesulitan mendapatkan vaksin booster. Warga kesulitan mencari lokasi vaksinasi karena tak jarang pemerintah daerah menutup layanan akibat kelangkaan vaksin. Kelangkaan vaksin dan rendahnya cakupan vaksinasi booster membahayakan Indonesia yang berupaya mengakhiri pandemi Covid-19.

Berdasarkan data WHO, Indonesia merupakan salah satu negara yang konsisten memiliki jumlah pertambahan kasus dan kematian akibat Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan, tingkat kematian di Indonesia di atas rerata angka kematian global.

“Bahkan tingkat kematian di Indonesia terbilang mengkhawatirkan, di atas rerata angka kematian global. Indonesia belum mampu menurunkan rerata angka kematian yang masih di angka 2,7% menjadi kurang dari 1% bahkan zero kematian,” tuturnya.

Langkah pemerintah: Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah perlu mempercepat distribusi stok vaksin yang masih tersedia di pusat. Lalu, melakukan relokasi vaksin dari daerah-daerah yang masih tinggi persediaan vaksinnya. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan dan distribusi aman untuk menghindari vaksin kadaluarsa.

Kedua, vaksinasi booster harus diprioritaskan kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia dan kelompok dengan komorbiditas, bukan memenuhi kebutuhan pelaku perjalanan dan pengunjung pusat perbelanjaan. Sebaiknya, pemerintah memperketat protokol kesehatan di tempat publik dan mengalihkan vaksin booster ke Puskesmas daripada membuka sentra pelayanan vaksin booster di stasiun, terminal, atau bandara.

Ketiga, pemerintah perlu menyediakan informasi ketersedian stok vaksin sesuai jenisnya berdasarkan kabupaten/kota. Hal ini agar warga dapat mengetahui kondisi sebenarnya stok vaksin di daerahnya masing-masing dan tidak kesulitan mencari.

“Dengan masuknya varian baru XBB ke Indonesia. Pemerintah harus secepatnya menangani kelangkaan vaksin dan meningkatkan laju vaksinasi booster untuk memperkuat kekebalan komunitas dari ancaman varian baru Covid-19,” ujar Firdaus.

Baca Juga:

Jokowi Luncurkan Vaksin IndoVac: 1,5 Tahun Diam Nggak Bersuara, Tahu-tahu Jadi

Subvarian Covid-19 Omicron XXB Disebut Masuk Indonesia

Subvarian Omicron XXB India Bikin Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak