PBB Tolak Hasil Pemungutan Suara Rahasia yang Digelar Rusia di Ukraina

Majelis Umum PBB menolak seruan Rusia agar menggelar pemungutan suara secara rahasia tentang kemungkinan pengecaman atas pencaplokan empat wilayah Ukraina pada akhir pekan ini.

Pemungutan suara rahasia: Majelis Umum PBB memperoleh 107 suara dukungan untuk memaksa Rusia menggelar pemungutan suara secara terbuka terkait rancangan resolusi. Rancangan itu berisi pengutukan atas apa yang disebut referendum ilegal dan upaya pencaplokan ilegal oleh Rusia.

Sejumlah diplomat mengatakan, pemungutan suara tentang resolusi tersebut kemungkinan akan digelar pada Rabu (12/10/2022). Pada Senin (10/10/2022), hanya 13 negara yang menentang pengadaan pemungutan suara publik tentang rancangan resolusi tersebut. Sedangkan 39 negara lainnya memilih abstain dan negara anggota sisanya tidak memilih.

Rusia menilai, pemungutan suara secara rahasia diperlukan karena lobi Barat dapat menyulitkan negara-negara anggota yang terlibat dalam pemungutan suara untuk menunjukkan keberpihakan secara terbuka. Rusia berupaya mencaplok empat wilayah Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, setelah menggelar apa yang mereka sebut sebagai referendum.

Rancangan resolusi yang akan dibawa ke pemungutan suara tersebut menyerukan kepada negara-negara anggota untuk tidak mengakui langkah Rusia. Selain itu, rancangan resolusi juga menegaskan kembali kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.

Tak dapat diterima: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mendesak masyarakat internasional mengakui secara jelas bahwa aksi Presiden Rusia Vladimir Putin sama sekali tidak dapat diterima.

“Sekarang saatnya untuk berbicara mendukung Ukraina; ini bukan waktunya untuk memilih abstain, berbasa-basi, berdalih tetap netral. Prinsip-prinsip utama Piagam PBB menghadapi risiko,” kata Blinken melalui pernyataan.

Rusia memveto resolusi serupa di Dewan Keamanan PBB, yang terdiri dari 15 anggota, pada September 2022 lalu.

Rusia berupaya mengurangi isolasi internasional setelah hampir tiga perempat anggota Majelis Umum menegur Rusia dan meminta menarik pasukan dalam waktu sepekan setelah invasi ke Ukraina pada 24 Februari.

Langkah-langkah yang dilakukan di PBB mencerminkan apa yang terjadi pada 2014 setelah Rusia mencaplok wilayah Ukraina, Krimea. Saat itu di Dewan Keamanan PBB, Rusia memveto rancangan resolusi yang berisi penentangan terhadap referendum tentang status Krimea serta desakan pada negara-negara anggota untuk tidak mengakui hasilnya.

Majelis Umum mengadopsi resolusi yang menyatakan bahwa referendum di Krimea tidak valid. Posisi Majelis Umum itu mendapat 100 suara mendukung, dan 11 suara menentang. Sebanyak 58 negara anggota abstain formal, sementara 24 negara lainnya tidak ambil bagian dalam pemungutan suara.

Baca Juga:

Korut Dukung Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kritik Trik Lama AS

Istri Cerewet jadi Alasan Satu dari 10 Relawan Rusia Pergi Perang di Ukraina

Tegas! Uni Eropa Tolak Pencaplokan Ilegal Wilayah Ukraina Oleh Rusia