Tumpulnya Regulasi adi Penyebab Kampanye Khilafah Marak Terjadi
Bekas anggota Negara Islam Indonesia (NII) Ken Setiawan
menganggap maraknya konvoi dan kampanye ideologi Khilafah secara
terang-terangan sebagai akibat dari lemahnya regulasi. Ken Setiawan melihat
masih terdapat celah hukum sehingga tindakan mereka belum bisa ditindak.
“Karena memang masih ada celah hukum, yang mana
lemahnya hukum kita yang belum bisa menindak mereka dengan pasal terorisme atau
makar,” ujar Ken Setiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Sabtu (11/6/2022), melansir Antara.
Menjangkiti publik figur: Situasi ini diperparah lantaran
paham Khilafah, kata pendiri NII Crisis Center itu bukan hanya menjangkiti
masyarakat biasa, melainkan juga kepada aparat negara seperti TNI-Polri, ASN
hingga kepada kalangan publik figur dan artis.
“Tema-tema Khilafah sekarang mulai ramai kembali,
mereka ini selalu berlindung atas nama kebebasan berpendapat, ini demokrasi,
sehingga mereka menggunakan celah ini untuk menyampaikan
propaganda-propagandanya di tengah masyarakat,” jelas Ken.
Mengancam Pancasila: Ken menilai masifnya kampanye ideologi
Khilafah tidak boleh dibiarkan karena itu bertentangan dengan ideologi
Pancasila.
“Jadi kita berharap regulasi yang jelas. Kalau mereka
bicara Khilafah, kita berharap mereka bisa ditindak dengan hukum. Karena kalau
tidak maka aparat seperti melihat di dalam kaca, tidak bisa menyentuh. Hanya
bisa memonitor, menunggu mereka melakukan aksi. Ini kan mengkhawatirkan,”
tegas Ken.
Respons pembubaran ormas: Menurut Ken pembubaran Front
Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukanlah menjadi solusi
yang efektif untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham radikal.
“Selama ini yang terjadi adalah ormas radikal hanya
ditindak secara organisasinya saja, sementara orang-orangnya ketika ganti nama
mereka bisa melakukan propagandanya kembali dengan nama-nama yang lain,”
tutur Ken.
Sebab tidak hanya berlindung dibalik hak asasi dan juga
kebebasan berpendapat, namun kelompok ini, kata Ken juga kerap berupaya
mengambil simpati masyarakat melalui kedok gerakan sosial, seperti kerja bakti,
donor darah dan berbagai kegiatan yang seolah-olah ingin membantu masyarakat.
Dia meminta supaya masyarakat mewaspadai itu.
“Sehingga yang terjadi masyarakat susah untuk
mengidentifikasi dan akhirnya banyak masyarakat yang bersimpati dan bergabung
ke sana,” ujarnya.
Selain mempertajam regulasi dirinya juga berharap ada upaya
konkret lainnya dari pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk mengkaji
aturan terkait sertifikasi penceramah. Sehingga orasi-orasi keagamaan yang ada
di masyarakat bisa menyejukkan, mempersatukan antarumat beragama agar terhindar
dari perpecahan.
Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan asas
Islam. Sistem ini pernah diterapkan saat Nabi Muhammad memimpin umatnya di
semenanjung Arab sampai pemerintahan Islam yang dipimpin empat sahabat nabi.
Baca Juga
