Polemik Interpelasi Formula E, Antara Transparansi dan Panggung Menuju Pilpres 2024

Asa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menggelar perhelatan Formula E 2022 hendak dijegal oleh hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada masyarakat. 

Dalam aturan, hak interpelasi disyaratkan diajukan oleh dua fraksi dengan setidaknya 15 anggota. Di DPRD DKI Jakarta, inisiatif ini digaungkan oleh dua partai merah yakni PDI Perjuangan dan PSI dengan total 33 anggota termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Sebanyak 25 anggota dari PDI Perjuangan dan delapan anggota dari PSI. Hak interpelasinya sendiri sudah diajukan Kamis (26/8/2021). 

Jika disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah anggota DPRD, maka hak interpelasi bisa diselenggarakan. Nantinya, Gubernur dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan tersebut. Apabila Gubernur berhalangan, maka Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya. 

Terhadap tanggapan Gubernur tersebut, DPRD dapat menyatakan pendapatnya untuk kemudian dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebiijakan atau disebut juga hak menyatakan pendapat DPRD. 

Dua vs Tujuh 

Hak interpelasi yang digalang oleh PDIP dan PSI berhadapan dengan enam partai lain di DPRD DKI Jakarta yang menolak dan satu partai yakni Demokrat yang memilih abstain. Uniknya, penolakan ini tidak hanya disuarakan oleh partai pendukung Anies seperti Gerindra, PKS, dan PAN, tetapi juga partai yang bukan koalisi Anies, yakni NasDem dan Golkar. 

Mengutip Kompas, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, mengatakan tujuh fraksi yaitu Fraksi PAN, Demokrat, PKS, PKB-PPP, Golkar, Nasdem dan Gerindra sepakat menolak penggunaan hak interpelasi untuk Formula E. Kesepakatan diambil setelah acara makan malam dan silaturahmi di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021). 

“Jadi secara umum tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi,” kata Taufik. 

Baca Juga: PDIP dan PSI Kompak Interpelasi Anies soal Formula E

Politikus PDI-Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, menilai pertemuan antara Anies dengan tujuh fraksi di DPR justru merendahkan martabat DPRD DKI Jakarta. Apalagi setelah pertemuan itu, muncul kabar penolakan interpelasi. Gilbert pun menyindir sikap ini penuh konflik kepentingan. “Mungkin kalau masih lapar belum mengeluarkan sikap (menolak atau setuju),” kata Gilbert. 

Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco, menilai interpelasi membuang waktu dan menguras energi. Itu jadi alasan pihaknya tidak ikut hak interpelasi yang diajukan PDI Perjuangan-PSI. “Rakyat perlu perbaikan ekonomi, perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi,” kata Baco. 

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter, menilai hak interpelasi sebagai sesuatu yang diputuskan terburu-buru. Menurut dia, persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan. 

“Jadi, dalam pembahasan masing-masing komisi terkait, prosesnya panjang dan sudah disetujui. Kok sekarang dibuat interpelasi. Padahal penyelenggaraan event internasional ini akan membuat Jakarta jadi sorotan dunia di mana bisa menunjukkan Indonesia mampu keluar dari pandemi,” ucap dia. 

Lobi Politik? 

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai sikap tujuh partai politik untuk menolak interpelasi tentu menguntungkan posisi Anies. Bahkan penolakan ini bukan hanya diambil oleh partai pendukung Anies, tetapi juga pihak yang sebelumnya berada di luar lingkaran koalisi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

“Ini tentu menguntungkan Anies secara politik. Karena yang bukan pendukungnya, pun mendukungnya. Ini akan menjadikan interpelasi, bisa saja akan gagal total,” kata Ujang kepada Asumsi, Minggu (29/8/2021). 

Ujang enggan menebak. Namun bukan tidak mungkin ada lobi dan kesepakatan politik tertentu yang membuat partai-partai yang semula berada di luar lingkaran koalisi Anies, justru ikut ambil sikap menolak interpelasi. 

“Mungkin ada kepentingan politik di belakangnya. Mungkin ada lobi-lobi dan deal politik tertentu di belakang yang kita tidak tahu. Banyak kemungkinan,” ucap dia. 

Baca Juga: Ngotot Gelar Formula E di Tengah Pandemi, Anies Harus Belajar dari Malaysia dan India

Dongkrak Elektabilitas?

Perhelatan Formula E bisa memberi dampak popularitas dan elektabilitas buat Anies.  Seperti diketahui, Anies juga punya kans yang besar dalam percaturan Pilpres 2024 nanti mengacu pada berbagai hasil survei yang dirilis belakangan. 

Bisa jadi, tuah inilah yang bikin partai kesengsem. “Besar atau kecil akan berdampak pada elektabilitasnya.” 

“Karena itukan kejuaraan dunia, yang akan diselenggarakan di Jakarta. Itu akan menambah prestasi Anies,” ucap Ujang.​

Transparansi

Sementara itu, pengamat politik Yunarto Wijaya menilai interpelasi anggota dewan seharusnya bukan menjadi sesuatu yang layak dikhawatirkan oleh gubernur. Sebagai hak bertanya, gubernur cukup memberi penjelasan tanpa perlu takut akan dibawa ke ranah politis layaknya hak angket. 

Yunarto justru heran kenapa interpelasi ini dijawab dengan mengumpulkan tujuh pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta. “Saya enggak mengerti kenapa harus ada ketakutan terhadap interpelasi ketika kebijakan dianggap tidak bermasalah. Malah seharusnya Pemprov DKI memanfaatkan panggung ini untuk menjelaskan seterang-terangnya tidak ada masalah,” kata Yunarto seperti dikutip Kompas. 

Menurut dia, kalau Anies harus menggunakan kekuatan politik, apalagi sampai kemudian bertujuan membatalkan interpelasi, padahal tujuannya hanya minta keterangan, malah bisa diindikasikan memang ada masalah dalam Formula E. “Cara yang digunakan oleh Anies adalah logika politik praktis, logika adu kuat-kuatan politik, bukan logika berargumentasi seperti yang dia sering utarakan,” ucap dia.