Publik merasa cukup puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin, selama dua tahun ini, sejak keduanya menjabat di tahun 2019. Temuan tingkat kepuasan publik ini, diketahui berdasarkan hasil survei akhir tahun Charta Politika.
Tingkat Kepuasan: Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, memaparkan survei ini melibatkan 1.200 responden dengan pengumpulan data melalui metode wawancara tatap muka, menggunakan teknik multistage random sampling.
Survei ini, lanjut dia, dilakukan dalam rentan periode 29 November sampai 6 Desember 2021. Hasilnya, 61,75% responden merasa cukup puas dengan kinerja pemerintah saat ini, dengan angka kepuasan responden sebesar 8,333%.
“Dengan demikian, secara akumulatif kepuasannya 70,1%,” ujar Yunarto dalam pemaparan survei yang disampaikan virtual melalui kanal YouTube Charta Politika Indonesia, Senin (20/12/2021).
Ketidakpuasan rendah: Sementara itu, angka ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah saat ini tergolong rendah. Responden yang merasa kurang puas sebesar 26,583%. Sedangkan responden yang tidak puas sama sekali sebesar 2,75%.
“Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong cukup baik, berada pada angka 70,1%,” ucapnya.
Penanganan pandemi: Kepuasan kinerja pemerintah ini, beriringan dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dalam menangai pandemi Covid-19 dinilai baik oleh lebih dari 75% responden.
Hanya 17,25% responden yang menilai buruk terhadap kinerja pemerintah menangani pandemi virus Corona. Sedangkan 2,333% responden, menilai penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah sangat buruk.
“Menurut responden, 6,83% responden sangat puas dengan kinerja pemerintah menangani pandemi Covid-19. 71,833% memandang kinerja pemerintah menangani pandemi dinilai baik,” imbuh Yunarto. (rfq)
Baca Juga:
Survei Charta Politika Sebut Mayoritas Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet
Ganjar-Sandiaga jadi Pasangan Capres-Cawapres Terbaik Versi Charta Politika
Survei Charta Politika: Ganjar Pranowo Ungguli Elektabilitas Prabowo Sebagai Capres