Isu Terkini

Warga Pilih Dipenjara Daripada Bayar Denda, Pembangkangan atau Salah Sistem?

Ikhwan Hardiman– Asumsi.co

featured image
Unsplash

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali melahirkan banyak persoalan. Beberapa warga yang kedapatan melanggar peraturan karantina versi pemerintah memilih masuk ke penjara alih-alih membayar denda.

Peristiwa yang dapat menjadi contoh terjadi kepada seorang warga kota Serang, Banten berinisial BH. Pria yang bekerja sebagai penjaga toilet divonis hukuman denda Rp100 ribu karena tidak memakai masker ketika melintas di Jalan Maulana Hasanuddin, Pasar Lama. Namun karena mengaku tak punya uang, ia memilih mendekam di penjara selama satu hari.

Masih di provinsi yang sama, seorang warga menolak razia masker yang dilakukan petugas Satpol PP kota Tangerang. Warga itu mengaku tidak bersalah karena menurunkan masker agar bisa merokok. Ia memilih dipenjara jika memang dianggap bersalah oleh petugas.

Lalu di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang pedagang kopi berinisial ALS terpaksa masuk penjara daripada membayar denda Rp5 juta yang ditetapkan pemerintah setempat. Tak memiliki uang yang diminta, ia akhirnya dikurung selama tiga hari. Kepalanya bahkan dibotaki petugas.

Sementara di Subang, Jawa Barat, hakim pengadilan setempat membantu membayar sebagian denda pelanggar PPKM Darurat dalam sidang yang digelar di Alun-alun Kota Subang.

Sistem melenceng dari rencana awal

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebut hal-hal di atas sebagai wujud penerapan sistem yang melenceng dari rencana awal. Ia menyayangkan sanksi menjadi senjata utama penegakkan hukum alih-alih mendidik warga agar menjadi tertib.

Ia sadar dengan karakter masyarakat yang beraneka ragam. Namun menurutnya, di sanalah tanggungjawab petugas untuk menegakkan peraturan dengan azas keadilan.

"Ini ada sistem yang keliru. Dalam sistem itu, justru sanksi yang lebih banyak dibandingkan edukasi. Memang ada orang yang sifatnya membangkang, tapi petugas perlu lihat dulu rekam jejaknya orang itu, pernah melakukan kesalahan yang sama tidak? Itu baru yang harus diproses," kata Trubus saat dihubungi Asumsi.co, Sabtu (17/7/2021).

Baca Juga: Deretan Dampak Jika PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu | Asumsi

Trubus berpendapat, edukasi adalah kunci dari persoalan seperti ini. Tak hanya untuk warga yang berkemungkinan tidak tahu apa-apa, para petugas pun harus diberi pemahaman seluruh peraturan yang ditetapkan lembaganya sendiri. Ia menyayangkan sikap represif aparat yang menindak warga dengan kekerasan tanpa memahami regulasi yang jadi dasar tindakan.

"Edukasi itu perlu, petugas harus tahu substansi aturan PPKM. Mereka harus bisa membedakan mana sektor esensial, kritikal, dan sebagainya. Baru berbicara soal disiplin masyarakat," ujar Trubus.

Tekanan ekonomi

Sosiolog Universitas Nasional (Unas), Nia Elvina menilai akar permasalahan bukan berasal dari masyarakat yang tidak patuh pada aturan, melainkan kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan dasar karena pembatasan aktivitas. Pekerja informal yang mencari penghasilan harian menjadi salah satu sektor yang paling rentan terjerat pelanggaran PPKM Darurat meski sedang mencari nafkah.

"Masalah utama mereka mungkin bukan sakit karena Covid-19, melainkan kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan ketika tidak beraktivitas," kata Nia saat dihubungi Asumsi.co.

Menurutnya, kecenderungan masyarakat yang berada di lapisan bawah beranggapan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, terutama makan, lebih menakutkan dibandingkan terinfeksi penyakit. Karena itu, ia berpendapat ada hal yang tidak tepat sasaran ketika meminta masyarakat mengurangi aktivitas, tapi kebutuhannya tidak dipenuhi.

"Jadi kalau pemerintah membatasi aktivitas, yang paling utama adalah pemerintah bisa menjamin kebutuhan dasar terutama masyarakat kelas bawah dan menengah. Jika tidak maka kebijakan pembatasan aktivitas tidak akan efektif," ujarnya.

Merosotnya ekonomi akibat PPKM Darurat tak lepas dari daya beli masyarakat yang turun akibat pembatasan aktivitas. Pasalnya, rencana pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) juga belum efektif berjalan meski PPKM Darurat sudah berlangsung selama dua pekan. Alhasil, masyarakat yang bekerja di sektor informal mau tidak mau tetap harus keluar rumah mencari nafkah sehingga terdapat kesan PPKM Darurat tidak berjalan sesuai rencana.

Baca Juga: Tata Cara Pelaksanaan Idul Adha di Masa PPKM Darurat | Asumsi

Pemerintah RI sejatinya dapat mengambil opsi menerapkan penguncian aktivitas publik atau lockdown. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan itu bisa digunakan untuk mencegah dan menangkal masuk atau keluarnya penyakit di lingkup masyarakat. Negara-negara seperti Singapura dan Selandia Baru terbukti berhasil mengaplikasikan siasat ini.

Persoalannya, dalam UU tersebut pemerintah pusat wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama penerapan karantina. Inilah yang menjadi salah satu titik permasalahan ketika Presiden RI, Joko Widodo menyebut Indonesia tidak punya anggaran yang cukup untuk menerapkan lockdown. Maka terbentuklah istilah modifikasi bernama PPKM.

Joko Widodo justru memilih terjun langsung ke lapangan memberikan bantuan sosial ke warga Sunter Agung, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Menurut Nia, langkah blusukan yang dilakukan presiden tidak tepat karena masyarakat lebih membutuhkan organisasi kuat dan komando yang tegas dalam penanganan Covid-19.

"Masyarakat kelas bawah membutuhkan pemimpin yang berjiwa ksatria, bisa mengambil keputusan yang tepat dan melaksanakan keputusan dengan baik. Sehingga tidak terjadi kericuhan sosial dan politik dalam penanganan pandemi ini," katanya.

Share: Warga Pilih Dipenjara Daripada Bayar Denda, Pembangkangan atau Salah Sistem?