Isu Terkini

Polemik Sinetron "Zahra", Menteri PPPA dan KPI Angkat Bicara

OlehRay

featured image
Instagram

Polemik sinetron "Suara Hati Istri: Zahra", yang tengah menjadi sorotan publik, sampai bikin Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga angkat bicara. Menteri PPPA pun menyampaikan teguran keras kepada Indosiar selaku stasiun televisi yang menayangkan sinetron ini. Nah, lho!

Peran Zahra Melanggar Hak Anak

Bintang menyebut sinetron ini telah melanggar hak anak dengan melibatkan aktris Lea Ciarachel yang masih remaja untuk melakoni adegan mesra dengan lawan mainnya yang lebih tua darinya, aktor Panji Saputra. 

“Sinetron "Suara Hati Istri: Zahra” yang ditayangkan oleh media televisi Indosiar merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak karena anak berusia 15 tahun diberikan peran sebagai istri ketiga dan dipoligami," kata Bintang melalui keterangan pers yang diterima Asumsi.co, Kamis (3/6/21).

Ia mengingatkan, materi atau konten sebuah acara televisi harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS) yang mendukung pemerintah dalam upaya pemenuhan hak dan kepentingan anak. 

Pemerintah, lanjutnya, saat ini tengah berjuang keras mencegah pernikahan usia anak, sehingga setiap media dalam menghasilkan produk apapun yang melibatkan anak, semestinya berlandaskan pada perlindungan.

Sinetron yang menceritakan tentang poligami dengan melibatkan anak di bawah umur sebagai pemerannya, menurut dia, sama sekali tak sejalan dengan langkah pencegahan pernikahan usia anak.

Baca juga: Dinilai Tunjukkan Perilaku Pedofilia, Sinetron "Zahra" Diprotes | Asumsi

“Konten apapun yang ditayangkan oleh media penyiaran jangan hanya dilihat dari sisi hiburan semata, tapi juga harus memberi informasi, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bagi anak. Setiap tayangan harus ramah anak dan melindungi anak,” imbuhnya.

Mengedukasi Rumah Produksi Sinetron

Menteri PPPA juga menegaskan bahwa tayangan yang disiarkan ke publik, seyogyanya mendukung program pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, bukan cuma pencegahan perkawinan anak, melainkan juga menyangkut tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pencegahan kekerasan seksual, dan edukasi pola pengasuhan orangtua yang benar. 

"Orangtua pemeran seharusnya juga bijaksana dalam memilih peran yang tepat dan selektif menyetujui peran yang akan dimainkan oleh anaknya," ucapnya.

Ia pun menyayangkan sinetron tersebut tidak memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, serta keamanan bagi tumbuh kembang Lea selaku pemeran Zahra.

Menteri Bintang mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ia menyampaikan apresiasinya atas langkah cepat KPI yang segera menegur dan mengajak Indosiar dan pihak rumah produksi sinetron untuk berdiskusi soal masalah ini.

"Kementerian PPPA dan KPI juga sepakat dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan dengan rumah produksi untuk memberikan edukasi, terkait penyiaran ramah perempuan dan anak,” tandasnya.

Komisioner Pusat KPI Bidang Kelembagaan Nuning Rodiyah membenarkan hasil koordinasi bersama Menteri PPPA berencana untuk mengedukasi rumah produksi sinetron agar lebih menekankan prinsip perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam setiap produk audio visual yang dibuat oleh mereka.

"Bu Menteri, beliau cukup concern dalam masalah ini untuk mendorong literasi dan edukasi kepada rumah produksi. Saya pun punya asumsi, PH (production house) memiliki kapasitas informasi keberpihakan pada gender, remaja, dan anak masih pas-pasan. Maka, perlu edukasi kepada para pemilik dan pekerja rumah produksi, serta pihak statsiun televisi," kata Nuning melalui sambungan telepon.

Ia menjelaskan, edukasi ini dalam rangka menguatkan kapasitas rumah produksi sinetron tentang keadilan gender dan keberpihakan terhadap perlindungan anak. "KPI akan terus melakukan pemantauan perkembangan eksekusi dari permintaan kami kepada Indosiar maupun rumah produksi MKF (Mega Kreasi Film) untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara komprehensif," ucapnya. 

Kata KPI Dituding Tak Tegas Hingga Sensor Kartun

Nuning juga buka suara soal sikap publik yang menuding KPI lamban, bahkan terkesan tidak tegas dalam menyikapi kasus sinetron ini karena baru bereaksi saat kadung viral di dunia maya.

"Kami tahu desakan publik untuk menghentikan penayangan sinetron tersebut di layar kaca, bukan cuma sekadar dilakukan pergantian pemeran Zahra lalu masalah selesai. Dianggap publik kan, seperti itu," katanya.

Ia menjelaskan, sebelum mengambil keputusan terkait adanya tayangan atau program acara yang melanggar P3&SPS, KPI melakukan pengkajian secara serius dengan berbagai pertimbangan. 

"Sebagai regulator penyiaran, ketika memutuskan sesuatu harus berdiri tegak di atas regulasi yang ada. Kemudian ketika ada tayangan yang melanggar P3&SPS, publik tidak usah mendesak. Publik tidak harus meminta, biar kami memutuskan," jelas dia.

Baca juga: Viralnya "Suara Hati Istri: Zahra" dan Kualitas Sinetron Indonesia | Asumsi

Nuning mengharapkan, kasus sinetron ini juga mampu mengedukasi publik kalau menentukan pemeran dalam sebuah sinetron berada di luar ranah KPI. Sehingga, KPI benar-benar tidak pernah mengetahui sebelumnya soal Lea yang memerankan tokoh yang tidak sesuai dengan usianya dalam sebuah sinetron hingga ramai menjadi perbincangan publik.

"Jadi bukan sesuatu hal yang perlu disalahkan kalau KPI mengaku baru mengetahui masalah ini, seiring ramai diperbincangkan publik. Perlu diingatkan kalau KPI dalam melakukan pengawasan ikut menonton bersamaan dengan publik, sehingga KPI selalu didefinisikan sebagai representasi publik untuk melakukan pengawasan terhadap program siaran," ucapnya.

Di sisi lain, Nuning juga angkat bicara soal persepsi publik yang menganggap kalau selama ini KPI dianggap sebagai pihak yang melakukan penyensoran terhadap kartun di layar kaca, seperti tokoh Sandy Cheeks yang diburamkan saat mengenakan pakaian dalam pada sejumlah episode serial "Spongebob Squarepants".

Ia menegaskan, penyensoran itu bukan dilakukan KPI, melainkan pihak stasiun televisi yang menayangkan kartun tersebut di layar kaca. KPI, kata dia, dalam menjalankan tugasnya tidak pernah melakukan penyensoran karena bukan bagian dari kewenangannya. 

"KPI tidak melakukan sensor pada program acara. Ketika di televisi ada kartun yang di-blurring sesungguhnya kami juga terheran-heran, kenapa diburamkan? Jadi, ini dilakukan oleh pihak stasiun televisi yang melakukan proses editing dan quality control. Mereka melakukan ini sepertinya karena merasa paranoid tayangan semacam ini bakal dianggap P3&SPS oleh KPI. Padahal tidak demikian. Kami sebenarnya melihat konteks. Kalau konteksnya orang renang dengan tidak mengeksplorasi paha, dada, dan bokong, seperti pertandingan olahraga saat Asian Games tahun 2018, tentu boleh-boleh saja. Jadi penyensoran terhadap kartun ini paranoid dan kepatuhan berlebihan lembaga penyiaran, bukan dilakukan KPI," terangnya.

Share: Polemik Sinetron "Zahra", Menteri PPPA dan KPI Angkat Bicara