Isu Terkini

Divonis Lima Tahun, Apakah Hukuman Buat Edhy Prabowo Sudah Pas?

OlehIrfan Muhammad

featured image
Tingey Injury Law Firm/ Unsplash

Vonis hakim untuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur) dianggap terlalu ringan. Politisi Gerindra yang terbukti bersalah menerima suap Rp25,7 miliar itu hanya dijatuhi vonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.

Dibacakan oleh ketua majelis hakim Albertus Usada di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/7/2021), hukuman tambahan untuk Edhy hanya membayar uang pengganti senilai Rp9,6 miliar dan US$77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan. Edhy juga turut dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan selama tiga tahun. Hukuman tersebut berlaku setelah Edhy menjalani vonis lima tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata Albertus.

Vonis yang dijatuhkan pada Edhy sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Jaksa sebelumnya menuntut Edhy dengan pidana lima tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.

Baca Juga: Nasib Gerindra dalam Koalisi Pemerintah usai Edhy Diringkus KPK | Asumsi

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada wartawan Kamis (15/7/2021) menyebut tuntutan yang dilayangkan jaksa sudah mempertimbangkan seluruh fakta hukum sebagaimana uraian analisis yuridis tim JPU.

Pengadilan tak bisa diandalkan

Kepada, Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada Edhy menggambarkan kepada publik betapa lembaga kekuasaan kehakiman dan penegak hukum benar-benar tidak lagi bisa diandalkan untuk memperjuangkan keadilan.

Menurut dia, baik KPK maupun majelis hakim, sama-sama memiliki keinginan untuk memperingan hukuman koruptor. Sebagaimana diketahui, hukuman 5 tahun penjara itu serupa dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK.

“Patut untuk diingat, saat melakukan praktik korupsi Edhy sedang mengemban status sebagai pejabat publik, sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP seharusnya dikenakan pemberatan hukuman. Tidak cukup disitu, kejahatan tersebut juga dilakukan di tengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19,” kata Kurnia kepada Asumsi.co.

Jadi, bagi ICW, Edhy sangat pantas untuk diganjar vonis maksimal, setidaknya 20 tahun penjara. Pencabutan hak politik itu pun terasa amat ringan. Mestinya ia mendapat pidana tambahan berupa pencabutan hak politik hingga lima tahun lamanya.

“Logika putusan itu jelas keliru, sebab, hakim membenarkan penerimaan sebesar Rp 24,6 miliar ditambah USD 77 ribu, namun kenapa justru vonisnya sangat ringan? Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan jerat pidana penjara minimal kepada koruptor adalah 4 tahun penjara. Maka dari itu, vonis Edhy hanya satu tahun di atas minimal hukuman berdasarkan ketentuan tersebut. Putusan itu dapat dianggap benar jika Edhy hanya menerima puluhan juta rupiah dari para pemberi suap dan menyandang status sebagai justice collaborator, namun ini berbeda, yang ia korup mencapai puluhan miliar rupiah dan hingga sekarang tidak kunjung mengakui perbuatannya,” ucap dia.

Baca Juga: Bisnis Potensial, Penyelundupan Benih Lobster Masih Terjadi | Asumsi

Ganjaran hukuman lima tahun penjara itu kian menambah suram lembaga peradilan dalam menyidangkan perkara korupsi. Pemantauan ICW pada tahun 2020 sudah menggambarkan secara jelas bahwa majelis hakim kerap kali tidak menunjukkan keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi.

“Bayangkan, rata-rata hukuman koruptor saja hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Lantas, apa lagi yang diharapkan dari penegakan hukum yang terlanjur carut marut ini?,” ujar dia.

Di luar dari vonis tersebut, penting pula untuk menyoroti rendahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.

“Namun, kali ini yang menarik untuk ditelisik lebih lanjut adalah siapa pihak di balik tuntutan rendah tersebut? Apakah murni buah pemikiran jaksa penuntut umum atau justru atas keinginan Pimpinan KPK? ICW curiga Pimpinan KPK ada di balik rendahnya tuntutan terhadap Edhy Prabowo,” ujar Kurnia.

Idealnya saat ini KPK harus segera menerbitkan surat perintah penyelidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku. Beberapa bukti awal sudah terlihat jelas dalam persidangan. Misalnya, modus menggunakan pihak lain sebagai pembeli properti guna menyamarkan aset hasil kejahatan atau bahkan meminjam rekening orang ke tiga untuk menerima sejumlah penerimaan suap.

“Akan tetapi, kembali lagi, itu ekspektasi publik, namun realitas yang terjadi justru penyidik perkara suap ekspor benih lobster dipecat melalui Tes Wawasan Kebangsaan. Dalam logika ini, semakin jelas bahwa Pimpinan KPK memiliki keinginan kuat untuk melindungi pelaku-pelaku suap ekspor benih lobster,” ujarnya.

ICW pun pesimistis KPK akan memberi tuntutan yang berat kepada koruptor di kasus-kasus selanjutnya. Apalagi, di waktu yang tak lama lagi, persidangan perkara lain, yakni Juliari P Batubara juga akan memasuki pembacaan surat tuntutan. “ICW yakin, tuntutan Juliari pasti akan serupa, atau bahkan mungkin lebih rendah, dibandingkan dengan Edhy Prabowo,” ucap dia.

Baca Juga: Namanya Muncul di Sidang Kasus Benih Lobster, Fahri Hamzah Sebut Percaya KPK | Asumsi

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai vonis yang dituntut JPU dan akhirnya diamini oleh majelis hakim amatlah ringan untuk korupsi besar yang dilakukan oleh seorang menteri. Paling tidak Edhy Prabowo diganjar dua kali lipat dari tuntutan jaksa KPK yakni 10 tahun penjara.

"Karena ini tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang menteri yang seharusnya menjaga kesejahteraan dan amanat dari rakyat," kata Boyamin yang dikutip Suara dari Antara.

Menurut dia, sebagai pejabat publik yang sudah digaji oleh negara, Edhy tak boleh mengambil untung dari kebijakan yang ditandatanganinya. Apalagi kebijakan itu mengatasnamakan kepentingan rakyat yakni meningkatkan penghasilan nelayan lebih banyak melalui kebijakan budi daya dan ekspor benih lobster.

Boyamin juga kesal dengan keringanan hukuman yang diminta Edhy. Di persidangan, saat jaksa KPK menuntutnya lima tahun penjara, Edhy menyebut tuntutan itu terlampau tinggi. Alasannya ia masih punya istri dan tiga orang anak yang membutuhkan dirinya.

"Para nelayan juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi, bahkan dengan kondisi perekonomian yang lebih buruk,” kata Boyamin.

Share: Divonis Lima Tahun, Apakah Hukuman Buat Edhy Prabowo Sudah Pas?