Bahan Renungan Elite Politik Usai Syafii Maarif Kritik Keras Kondisi Negara
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 1998-2005, Ahmad Syafii Maarif mengkritisi keras kondisi periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Mulai dari korupsi menggurita, tata pemerintahan yang berantakan, hingga sengkarut keuangan perusahaan BUMN hingga terancam bangkrut.
Dia mengutarakan kritiknya lewat tulisan di harian Kompas yang terbit pada Rabu (10/11) berjudul Mentereng di Luar, Remuk di Dalam.
Remuk di Dalam
Buya Syafii menyebut kondisi republik ini ibarat sebuah restoran yang bersih, mentereng, dan gagah di bagian depan, namun kesan jorok dan berantakan tak bisa disembunyikan di bagian dapurnya.
Ia mengungkapkan kebobrokan ini terlihat mulai dari cengkeraman kuku konglomerat yang dibiarkan beroperasi di sejumlah sektor ekonomi yang menyangkut hajat orang banyak.
Menurutnya sama saja dengan membunuh rezeki rakyat kecil yang sangat berlawanan dengan perintah dan kebijakan Presiden.
Buya Syafii Maarif juga menyayangkan 23 tahun era Reformasi yang semula mengusung slogan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme justru belakangan kambuh dari waktu ke waktu.
Dalam sidang G-20 di Roma baru-baru ini, Presiden Jokowi terlihat sangat dihargai.
Namun di saat presidennya dihormati bangsa lain, Indonesia malah menghadapi masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang jauh dari keadaan nyaman.
Belum lagi soal perusahaan milik negara. Tak sedikit perusahaan BUMN yang terancam bangkrut buntut pengelolaan keuangan yang tidak optimal.
Padahal, sejumlah orang sudah ditunjuk untuk menjadi komisaris guna mengawasi bisnis yang berjalan.
Masukan Penting
Pandangan dan kritik yang disampaikan Buya Syafii pun mendapatkan perhatian dari para politikus parpol pendukung pemerintah.
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno menganggap kritik dari Buya Syafii bisa dijadikan perhatian bagi pemerintah saat ini.
“Ini mampu menjadi masukan yang sangat penting bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Spirit tulisannya sejalan dengan Tap MPR No. VI/2003 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/11).
Dia yakin bahwa tulisan yang menyorot kebobrokan birokrasi didasari renungan dan pengalaman panjang Buya Syafii.
Oleh karena itu, pemerintah pun patut menyerap kritik dari Buya Syafii.
“Kita harus berterima kasih kepada Buya. Para petinggi negara tidak boleh terjangkiti virus “tuna moral”. Defisit tanggung jawab tp surplus arogansi. Ini untuk renungan kita sebagai negara dan bangsa,” kata Hendrawan.
Patut Didengar
Politikus Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo mengatakan bahwa Buya Syafii selalu logis, rasional dan tidak pernah berpihak dalam menyampaikan kritik terhadap kondisi negara.
Selain itu, Buya Syafii Maarif pun bukan politikus, sehingga tidak ada tendensi yang bersifat politis.
“Maka ada baiknya memang pemerintah saat ini mendengarkan kritik yang disampaikan Buya karena beliau omongannya bisa dipertanggung jawabkan,” katanya saat dihubungi.
Indra yakin cendekiawan sekaliber Buya Syafii Maarif sudah begitu gelisah hingga mengutarakan kritik tersebut lewat tulisan.
“Beliau ini tidak pernah menyakiti hati orang. Jadi, artinya apa yang disampaikan betul-betul dari hati nurani agar bangsa ini menjadi benar,” imbuhnya.
Baca juga:
SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi di Indonesia Buruk
Wamen BUMN: Secara Teknis, Garuda Indonesia Sudah Bangkrut
