KPK Diminta Ungkap Fakta dan Periksa Semua Pihak Terkait Formula E Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi dilaporkan mulai menyelidiki penyelenggaraan
Formula E di DKI Jakarta. PDI Perjuangan dan PSI mendesak KPK mengungkap proses
penganggaran agenda yang menggunakan APBD tersebut.
Buka data: Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari
Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta semua pihak terkait untuk
membuka data dan fakta dengan transparan. Dimulainya penyelidikan oleh KPK juga
semakin membuktikan bahwa interpelasi Formula E memang mendesak untuk dilakukan.
“Ada hal-hal yang sampai sekarang belum jelas dan terkesan
ditutup-tutupi, misalnya kita tidak tahu apakah commitment fee
dibayarkan ke pihak yang benar, yaitu FEO (Formula E Operations) di UK, atau
jangan-jangan dibayar ke pihak lain. Sampai saat ini kami di DPRD belum pernah
mendapatkan bukti transfer pembayaran commitment fee,” kata Anggara
kepada Asumsi.co.
Bermasalah: Anggara menegaskan pihaknya menolak
kegiatan Formula E karena kegiatan ini menyedot anggaran besar namun tidak
memberikan manfaat yang signifikan untuk rakyat Jakarta. S
Kemudian, dia juga menyebut ada beberapa kejanggalan.
Contohnya, BPK menemukan bahwa studi kelayakan Formula E tidak memasukkan biaya
commitment fee ke dalam perhitungan untung-rugi. “Akibatnya Pemprov DKI
harus merevisi dokumen studi kelayakan tersebut,” ujarnya.
Kejanggalan lain: Pemprov DKI juga disebut melakukan
negosiasi agar commitment fee yang telah dibayar Rp560 miliar bisa
dipakai untuk acara 3 tahun, dari tahun 2022 hingga 2024. Di awal, dia berkata Pemprov
DKI mengaku harus membayar commitment fee sekitar Rp400 hingga 500
miliar per tahun.
“Itu artinya, mungkin seharusnya Jakarta sejak awal memang
tidak perlu bayar commitment fee. Karena itu, dengan adanya penyelidikan
oleh KPK, saya minta agar jangan ada data atau fakta yang ditutup-tutupi. Buka
semuanya agar seluruh warga Jakarta tahu,” ujar Anggara.
Periksa semua pihak: Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI
Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta
banyak menabrak aturan. Dia pun geram aparat tutup mata terkait hak itu.
Sehingga, dia meminta KPK tidak hanya memeriksa pelaksana,
tetapi menjangkau pengambil kebijakan dari semua lini.
“Setidaknya dengan sikap ini, seandainya sudah diperiksa
dengan jelas maka kalau ada atau tidak ada pelanggaran kita semua jelas. Saya
kira dengan cara ini, kita berharap pemeriksaan tidak berhenti hanya sampai
pelaksana, tetapi menjangkau pengambil kebijakan dari semua lini,” ujar Gilbert
kepada Asumsi.co.
Penyelidikan: KPK mulai menyelidiki penyelenggaraan
Formula E di DKI Jakarta. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ahmad Firdaus.
KPK belum menyimpulkan apakah ada dugaan korupsi dalam agenda
tersebut. Saat ini, proses klarifikasi dari berbagai pihak sedang berlangsung.
Baca Juga:
