Covid-19

Menkes Klarifikasi Skor "E" Pengendalian Covid DKI, Pengamat: Kembalikan PSBB

OlehRay

featured image
Foto: Tangkapan Layar Kanal YouTube Kemenkes RI

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sempat menyatakan skor pengendalian pandemi Covid-19 di Jakarta terburuk dari daerah-daerah lainnya di Indonesia dengan memperoleh skor "E" saat rapat bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (27/5/21) lalu. Namun, hal ini buru-buru dikoreksi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Apa Kata Wamenkes?

Mengutip Detik.com, penilaian ini dilihat dari kapasitas bed occupation rate (BOR) atau persentase pemakaian tempat tidur  dan tracing alias upaya penelusuran kasus Covid-19 di Jakarta. 

"Masih banyak daerah yang dalam kondisi terkendali, kecuali di Jakarta kapasitasnya "E" karena di DKI bed occupation rate-nya sudah mulai meningkat dan tracing tidak terlalu baik," ungkap Wakil Menteri Kesehatan, dr Dante Saksono Harbuwono.

Ia menambahkan, ibu kota merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerima skor terburuk untuk penanganan pandemi oleh Kementerian Kesehatan. 

Baca juga: Belum Terima Insentif Sejak November 2020, Nakes Wisma Atlet Merana!

"Penilaian kualitas pengendalian pandemi ini kita buat secara metrik dan level capacity, dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap kualitas penanganan pandemi," terangnya.

Menkes Berterima Kasih ke Nakes DKI

Pernyataan Dante, langsung diklarifikasi oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin. Ia meluruskan, skor yang dimaksud Dante merupakan indikator risiko penularan Covid-19 yang menjadi acuan internal kementeriannya.

"Indikator risiko berdasarkan pedoman WHO terbaru yang digunakan sebagai analisa internal di Kemenkes untuk melihat persiapan kita menghadapi lonjakan kasus pasca liburan Lebaran kemarin," jelas Budi melalui konferensi pers virtual di kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI, Jumat (28/5/21). 

Dengan demikian, ia menegaskan yang disampaikan Dante bukan penilaian pengendalian pandemi berdasarkan kinerja daerah secara nasional.

"Semua negara di seluruh dunia masih melakukan modifikasi-modifikasi kebijakan dan intervensi bagaimana cara yang paling pas menangani pandemi," imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Menkes tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penangan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta, khususnya para tenaga kesehatan (nakes).

"Apresiasi saya kepada aparat pemerintah DKI, seluruh tenaga kesehatan, mulai dari kepala dinas kesehatan, RSUD, dokter, perawat, puskesmas. Saya meminta maaf atas kesimpang siuran berita yang semestinya tidak terjadi," pungkasnya.

Pengendalian Covid-19 RI Dinilai Ala Kadarnya

Pengamat Kebijakan Publik Trisakti, Trubus Raradiansyah mengatakan sebenarnya tanpa perlu Menkes mengklarifikasi soal ini, pengendalian pandemi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia belum ada yang bisa dikatakan baik hingga saat ini.

Baca juga: Dulu PSBB, Kini PPKM, Apa Bedanya?

"Berdasarkan standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) saja penanganan Covid-19 Indonesia bisa dibilang buruk kok. Media-media asing kan, pas awal pandemi juga menyoroti penanganan pandemi di Indonesia buruk kok," kata Trubus saat dihubungi Asumsi.co, melalui sambungan telepon, Jumat (28/5/21).

Menurutnya, kesimpangsiuran berita soal skor buruk DKI Jakarta ini tak perlu diperpanjang. Sebab, sejauh ini bukan cuma di ibu kota namun daerah-daerah lain juga dinilai ala kadarnya dalam menangani wabah virus Corona.

"Cuma untungnya juga kita menangani pandemi dengan cara yang enggak serius seperti ini. Hikmahnya, gejolak masyarakatnya jadi enggak terlalu signifikan. Kalau di negara lain, coba dilihat masyarakatnya sampai tersiksa dan dampak ekonominya merosot tajam," jelasnya.

Ia mencontohkan seperti di Malaysia yang jaring pengaman sosialnya berjalan lancar. Namun, kebebasan masyarakatnya sangat terkungkung. Upaya penanganan seketat itu pun, kata dia belum tentu menjamin kesuksesan pengendalian kasus Covid-19.

Trubus menyarankan Indonesia kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang diberlakukan saat Covid-19 baru masuk ke negeri ini.

"Kembalikan PSBB, bukan pembatasan sosial skala mikro atau PPKM itu. Menurut saya PSBB awal-awal pandemi itu efektif sekali kalau harapannya mau semua daerah bagus penilaiannya dalam mengendalikan kasus Corona," ujarnya.

Share: Menkes Klarifikasi Skor "E" Pengendalian Covid DKI, Pengamat: Kembalikan PSBB