Petinggi Densus 88: Densus Ini Amanah Negara untuk Menanggulangi Pelaku Teror
Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Anti Teror,
MD Shodiq, menanggapi pernyataan Fadli Zon, anggota DPR RI yang meminta agar
Densus 88 dibubarkan.
Dalam diskusi yang dihelat secara daring oleh Setara
Institute, Shodiq menyebut kelahiran Densus 88 bukan ujug-ujug. Densus 88,
katanya, lahir karena diundang oleh pelaku terorisme itu sendiri. “Ketika ada sebab, ada akibat,” ujar Shodiq, pada
Jumat (15/10/2021).
Awal Dibentuk
Momen berdirinya Densus 88 adalah peristiwa ledakan Bom Bali
pertama di awal millenium 2000. Saat itu, muncul perangkat penegakan hukum baru
untuk menangani aksi teror seperti itu. Regulasinya dituangkan pada PP No.
1/2002, dan UU 15/2003.
Meski demikian, Shodiq tak memungkiri sebelum ada regulasi
ini, teror melalui bom memang sudah kerap terjadi. Hanya saja, payung hukumnya
hanya sebatas pasal perusakan.
“Makanya harus ada UU-nya. UU dibentuk kemudian tidak
lama dibentuk Densus 88. Kalau enggak ada bom, entah Densus ada atau enggak.
Densus ini amanah negara untuk menanggulangi pelaku teror di dalam
negeri,” ucapnya.
Pendekatan Lembut
Shodiq menyebut, dalam melakukan penindakan, Densus 88 tidak
hanya mengandalkan pendekatan keras, tetapi juga pendekatan lembut yang
humanis. Hal ini menjawab citra keras yang selama ini disematkan ke Densus 88,
dan membuat sebagian orang berpikir untuk membubarkannya.
Salah satu pendekatan lembut itu, seperti yang dilakukan
oleh Shodiq di Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi.
Menurut Shodiq, pihaknya memiliki program pembinaan
berkelanjutan untuk mengetuk hati para narapidana terorisme untuk menanggalkan
keyakinan salahnya. Sebagai orang yang telah didoktrin dengan ideologi yang
membenci negara, penanganan narapidana terorisme tidak bisa disamakan dengan
yang lain.
Shodiq tak memungkiri secara internal, apa yang pihaknya
lakukan mungkin melanggar. Seperti misalnya mempertemukan napi terorisme dengan
keluarganya di luar Lapas. Namun, hal ini disebut efektif sebagai langkah
deradikalisasi.
“Kalau mereka sakit, keluarganya kita hadirkan. Masa
pandemi ini kita kasih video call.
Kalau perlu kita naikkan pesawat, kita bawa keluar, dan pertemukan dengan
keluarganya. Ini demi pembinaan dan deradikalisasi, patut kita lakukan,” ucapnya.
Pendampingan ini pun terus pihaknya lakukan mulai dari
persidangan hingga bebas. Menurutnya, napi tidak boleh dilepas begitu saja,
meski sudah menjalani hukuman kurungan. Sebab, pembiaran hanya akan berpotensi
membuat mereka kembali kepada ideologi lamanya.
“Perlu kontrol dan memutus rangkaian ikatan mereka
dengan kelompoknya. Mereka juga perlu dirangkul untuk bisa kembali ke
masyarakat,” tuturnya.
Dipicu Intoleransi
Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menyebut,
intoleransi menjadi anak tangga pertama yang bisa memicu seorang menjadi
radikal dan ekstrem. Ia tak memungkiri ada pergeseran dalam penyebaran paham
radikal belakangan ini. Doktrinasi yang selama ini dilakukan secara sembunyi, justru
sekarang bersifat lebih umum dengan kemasan yang ringan.
Hal tersebut, kata Bonar, dikipasi pula oleh narasi konspirasi
hingga Islamophobia.
“Analogi Islamophobia
ini kan mulai dikenal saat 9/11. Saat itu orang Amerika memang tidak kenal
Islam, tapi Islamophobia justru tidak
berkembang karena dilawan oleh diskusi-diskusi yang meluruskan
prasangka-prasangka tadi. Justru sekarang yang pakai Islamophobia adalah kelompok radikal untuk menutup jejak
mereka,” ucap Bonar.
Bonar menyebut, kelompok radikal ini membajak Islam dengan
narasi ekstrem milik mereka. Seolah Islam adalah agama perang. Mereka juga tak
segan menganggap dirinya paling benar.
“Kita lihat saja siapa yang banyak bicara Islamophobia? Ya dari mereka. Narasi-narasi
ini dari pihak sana. Dan bahayanya, ketika narasi ini dimainkan oleh politisi
serakah, hanya untuk mendulang voters.
Ini bahaya,” imbuh Bonar.
Baca Juga:
Fadli Zon Minta Densus 88 Antiteror Dibubarkan
Potensi Gerakan Teroris di Indonesia Pasca Taliban Kuasai Afghanistan
