Kemenkeu Jamin Harga BBM dan Listrik Tak Naik Imbas Pajak Karbon

Kementerian Keuangan menjamin harga BBM, gas dan listrik tidak akan naik imbas penerapan pajak karbon dari perusahaan bahan bakar fosil. 

Pemerintah mengedepankan prinsip keadilan dan memperhatikan nasib masyarakat kecil. 

Harga Listrik: Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu, Neilmadrin Noor memastikan pajak karbon tidak akan berimbas kepada masyarakat. 

Dia menjamin harga BBM, gas dan listrik tidak ikut naik. 

“Pengenaan pajak karbon tidak akan mengakibatkan kenaikan harga terhadap listrik, gas dan bensin,” kata Neilmadrin saat dihubungi Asumsi.co. 

Pajak Karbon: Neilmadrin mengatakan pajak karbon hanya dikenakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listri tenaga uap batu bara. 

Oleh karena itu, harga BBM, gas dan listrik tidak akan ikut naik. 

“Penerapan pajak karbon juga akan mengedepankan prinsip keadilan (justice) dan keterjangkauan (affordable) dengan memperhatikan iklim berusaha, dan masyarakat kecil,” kata Neilmadrin. 

Tarif: Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. 

Bakal berlaku mulai 1 April 2022 mendatang untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara. 

Hal itu tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru disahkan DPR.

Prediksi: Sebelumnya: Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memprediksi harga BBM dan listrik akan naik buntut penarikan pajak karbon.

Listrik bakal ikut naik karena sejauh ini masih ditopang oleh bahan bakar fosil.

“Biaya produksi meningkat otomatis harga jual semakin meningkat. Dengan sendirinya akan menimbulkan efek ke multiplayer. Katakanlah ke produsen di tahap awal, Produsen naik maka juga efeknya berimbas ke konsumen. Yang pasti akan ada kenaikan,” kata Tauhid saat dihubungi Asumsi.co, Minggu (10/10).

Baca juga:

Harga BBM dan Listrik Diprediksi Naik Imbas Pajak Karbon di UU HPP 

​NIK Jadi NPWP, Sri Mulyani Bantah Mahasiswa Wajib Bayar Pajak ​

​RUU HPP Disepakati, Naikkan Pajak Orang Kaya dan Tax Amnesty Jilid II​