Data KTP Wasit yang Dipakai WNA Tersebar, Seberapa Tahu Publik Soal Pentingnya Menjaga Data Pribadi?

Masalah keamanan data pribadi masyarakat Indonesia kembali disalahgunakan. Setelah beberapa kali kebocoran data terjadi, kini seorang warga di Kabupaten Bekasi bernama Wasit, gagal divaksinasi karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang jadi syarat vaksin, telah dipakai orang lain.

Entah bagaimana, NIK itu digunakan oleh seorang Warga Negara Asing, Lee In Wong. Hal itu diketahui berdasarkan temuan data dalam sistem, setelah petugas melakukan pemeriksaan.

Namun, digunakannya NIK oleh orang lain, bukan akhir dari kisah Wasit dan data pribadinya. Saat ramai diberitakan, data pribadi Wasit yang jadi korban malah diumbar lagi. Kali ini, oleh media bahkan pejabat.

Dalam pemberitaan yang dilakukan sejumlah media, foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wasit ditampilkan secara terang. NIK-nya yang digunakan oleh orang lain memang ditutup garis putih. 

Baca Juga: Viral Warga Adukan Tayangan Bola Voli Putri Olimpiade ke KPI Karena Dinilai Vulgar | Asumsi​

Namun tetap saja, foto KTP Wasit yang menyertakan sejumlah data pribadinya mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data pribadi lain tidak disensor.

Tak hanya foto KTP Wasit, data WNA yang menggunakan NIK Wasit pun turut diunggah sebagai gambar pendukung teks berita. Meski lagi-lagi, NIK dan nomor ponselnya ditutupi, tetap saja ada data pribadi yang diumbar.

Bahkan, foto yang digunakan untuk berita ini ditampilkan ulang oleh pejabat publik. Misalnya saja, anggota DPR RI Fadli Zon. Melalui cuitannya di Twitter, Fadli yang menjadi narasumber di berita yang menyertakan foto KTP Wasit, menyebut kalau ini adalah sebuah skandal yang hanya terjadi di Banana Republic. Sindirannya untuk Indonesia.

Bahaya

Founder Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, yang selama ini punya concern pada keamanan data pribadi, menyayangkan munculnya foto tersebut. Menurut dia, meski bagian NIK-nya ditutupi garis putih, tetap saja ada data pribadi orangnya ditampilkan. Entah itu nama lengkap atau alamat.

“Nama dan data-data lain masih terbuka. Hanya NIK yang ditutup. Ini bahaya, menyalahi prinsip perlindungan data pribadi,” kata Ismail, saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (4/8).

Ia beranggapan, data pribadi belum banyak dipahami oleh publik termasuk jurnalis. Hal ini akhirnya kerap membuat data pribadi seseorang dengan mudahnya menjadi konten dalam pemberitaan. Menurut dia, hal ini bisa jadi karena kebiasaan kita yang masih menggunakan fotokopi KTP, meski sudah memakai teknologi KTP Elektronik.

“Kebiasaan masih pakai fotocopy KTP bikin masyarakat merasa KTP itu tidak lagi penting untuk dijaga data-datanya,” ucap dia.

Baca Juga: Kenapa Pesawat Sipil Banyak Berwarna Cerah dan Militer Ada yang Gelap? | Asumsi​

Padahal, memfotokopi data pribadi adalah hal membahayakan. Ketika itu jatuh ke orang lain, kita sudah tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya.

“Misalnya, bisa didaftarkan untuk pinjaman online, atau daftar nomor yang digunakan untuk kejahatan. Kalau ada apa-apa, pemilik nomor yang didaftarkan itulah yang akan ditangkap,” kata Ismail.

Dengan teknologi KTP elektronik, mestinya pemerintah sudah berinvestasi mesin pembaca, setidaknya untuk di kepolisian atau kelurahan. Akses Kependudukan dan Catatan Sipil sudah cukup terbuka, sementara dua lembaga tersebut merupakan lembaga besar yang cukup sering meminta fotokopi KTP sebagai syarat kebutuhan administrasi. Misal, untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Ketika sudah ada reader tinggal tempelkan saja KTP ke reader-nya, maka akan kelihatan datanya betul atau tidak. Kalau KTP-nya palsu, ya, enggak akan terbaca. Mudah saja kan?” ucap Ismail.

Asal Mula Kasus Wasit

Sementara, seperti yang diberitakan sejumlah media, Wasit, warga Kecamatan Cikarang Selatan, sempat ditolak mengikuti vaksinasi massal tahap I, di dekat tempat tinggalnya pada Kamis (29/7/2021). Sebab, NIK miliknya sudah digunakan oleh orang lain tadi. Padahal, ia belum pernah sama sekali mendapatkan vaksinasi.

“Saya enggak pernah divaksin, tapi pas mau vaksin enggak bisa. Pas verifikasi ternyata nomor NIK saya itu sudah dipakai satu kali. Padahal, saya belum pernah vaksin, tapi nomor NIK itu sama persis dengan milik saya,” ujar Wasit.

Baca Juga: Cara Mengajukan Sanggah Jika Gagal Lolos Seleksi Administrasi CPNS 2021 | Asumsi​

Pada saat verifikasi, dalam sistem tercatat, NIK Wasit sudah digunakan untuk vaksinasi oleh orang atas nama Lee In Wong pada tanggal 25 Juni 2021, bertempat di KKP Kelas 1 Tanjung Priok. Rencananya, Lee In Wong ikut vaksinasi tahap kedua pada 17 September 2021.

“Akhirnya saya minta bantuan ke relawan vaksinasi untuk mengecek ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan ternyata NIK e-KTP saya atas nama saya sendiri, tapi ini kok bisa dipakai orang lain,” ujar dia.

Di Detik.com, kejadian yang sama juga menimpa Ami, seorang warga Jakarta Selatan. Mulanya, ia dan suami hendak divaksinasi dan mendaftarkan diri melalui JAKI pada 19 Juli 2021.

Registrasi melalui JAKI disebut berhasil, tapi kendala ditemukan saat proses registrasi ulang di lokasi vaksinasi. Suaminya tertahan dan urung divaksin karena NIK-nya disebut telah terdaftar atas nama orang lain dengan status telah divaksinasi.

Menanggapi ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut pihaknya akan melakukan integrasi data agar kasus tersebut tidak terjadi lagi.

“Kami juga sudah merapatkan hal tersebut dengan sejumlah instansi dan disepakati bahwa data vaksin harus bersumber dari NIK Dukcapil,” katanya.

Zudan mengungkapkan, rencananya 6 Agustus 2021 mendatang, pihaknya bersama beberapa instansi terkait juga akan menandatangani perjanjian kerja sama untuk pengintegrasian data. 

“Kementerian Kesehatan juga nanti akan melacak penyalahgunaan NIK tersebut di tempat vaksin,” ujarnya.

Untuk kasus Wasit, Zudan menyebut ada perbedaan tipis antara NIK Wasit dengan NIK Lee. Menurutnya, NIK keduanya hanya beda satu angka terakhir. Ada yang 01 ada yang 08. Zudan menduga ada salah ketik yang dilakukan oleh petugas vaksin. Namun, pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya kesalahan pengetikan itu.