Isu Terkini

75 Pegawai KPK Minta Namanya Direhabilitasi dan SK Penonaktifan Dicabut

Irfan Muhammad– Asumsi.co

featured image
Twitter/KPK RI

Sebanyak 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan meminta pimpinan KPK segera mencabut SK Penonaktifan. Sujanarko, salah satu pegawai, mengatakan bahwa Pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan Pimpinan tersebut.

“Pimpinan harus mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan pagi ini kepada Pimpinan (terlampir), bersamaan dengan itu Pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan Pimpinan tersebut,” kata Sujanarko kepada wartawan, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Jokowi Minta 75 Pegawai KPK Tak Diberhentikan Karena Tak Lulus TWK | Asumsi

Pihaknya mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara terkait TWK-KPK yang tidak bisa memberhentikan status kepegawaian pegawai KPK. Menurutnya, pernyataan presiden harus dimaknai sebagai upaya merehabilitasi nama baik 75 pegawai KPK yang secara tidak berdasar dan patut telah diminta oleh Pimpinan untuk menyerahkan tugas dan tanggunjawab.

“Bahkan sangat berpotensi diberhentikan karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk menjadi ASN,” ucap dia.

Kepada pemerintah, 75 pegawai KPK ini meminta untuk membentuk tim Investigasi publik yang independen untuk melakukan evaluasi dan memberikan tindakan tegas terhadap kebijakan dan tindakan yang tidak patut, yang telah dilakukan oleh Pimpinan terhadap 75 orang pegawai KPK. Termasuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem di KPK yang diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif sebagaimana disampaikan oleh Presiden.

“Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memastikan agar tindakan dan kebijakan semacam ini tidak berulang di lembaga anti korupsi yang seharusnya melihat pegawai sebagai aset penting organisasi dan punya fokus pada penguatan upaya pemberantasan korupsi,” ucap dia.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan: Upaya Hambat Penanganan Perkara? | Asumsi

Pihaknya juga berterimakasih kepada publik, khususnya koalisi masyarakat sipil, kalangan kampus, terutama para akademisi dan guru-guru besar, mahasiswa, berbagai tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan berbagai kalangan yang memberi dukungan penuh pada 75 pegawai selama ini.

“Ini merupakan dukungan yang tidak pernah lelah untuk mewujudkan indonesia yang bebas dari korupsi dan komitmen ini masih harus dirawat bersama demi keberlanjutan dan perjalanan panjang pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucap dia.

Share: 75 Pegawai KPK Minta Namanya Direhabilitasi dan SK Penonaktifan Dicabut