Vaksinasi dianggap menjadi salah satu jalan yang bisa menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia yang makin sini makin buruk. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi dikebut.
Targetnya pun ambisius. Jika bulan ini Jokowi minta satu juta vaksin per hari, maka Agustus nanti, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin dua juta orang divaksin per hari.
Namun, jumlah ini dinilai cukup sulit untuk dicapai. Soalnya, berdasarkan data, meski beberapa kali mencapai target satu juta vaksin per hari bahkan melebihinya, untuk konsisten di jumlah itu, pemerintah cukup kedodoran.
Dari target 208.265.720 sasaran vaksinasi di semua tahapan, hingga 14 Juli 2021, total vaksinasi dosis 1 baru 18,68 persen atau 38.909.433 saja. Sementara total vaksin dosis 2 baru 7,50 persen atau 15.611.554 saja.
Baca Juga: Efek Campur Vaksin Covid-19 Bagi Tubuh | Asumsi
Kenapa lambat?
Pemerintah menyebut target satu juta vaksin per hari hanya bisa terpenuhi jika suplai vaksin tersedia. Seperti diketahui, untuk pemenuhan vaksin, Indonesia masih bergantung pada negara-negara pembuat vaksin.
“Kita terbatasnya bukan karena anggaran, tapi negara-negara penghasil vaksin enggak kasih vaksinnya ke kita. Ini seglobal,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam webinar Eskalasi Covid-19 di Indonesia: Basis Ilmiah, Strategi Pengendalian, dan Kebijakan yang diselenggarakan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Minggu (11/7/2021).
Selain itu, pemenuhan vaksinasi di setiap daerah pun berbeda. Menurut Budi, hal ini ditentukan berdasarkan daerah-daerah yang parah dengan angka kasus Covid-19 tinggi. Bali dan DKI Jakarta adalah dua daerah yang telah mendapat vaksin dosis pertama lebih dari 60 persen.
Namun jika melihat total dosis vaksin yang disiapkan Indonesia saat ini, pihaknya optimistis target 1 juta vaksin per hari dapat terpenuhi. Pada kolom kumulatif vaksin selama 6 bulan, ketersediaan vaksin Indonesia totalnya 70.474.300 dosis.
Baca Juga: Berkaca Pengalaman Istri Ahok, Ini Tips Pertolongan Pertama Ibu Hamil Jika Positif Covid-19 | Asumsi
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut target 1 sampai 2 juta vaksin per hari yang dicanangkan Jokowi dilandaskan pada keberhasilan Indonesia mencapai angka 1 juta vaksin per hari. Apalagi, vaksinasi menjadi salah satu upaya yang digencarkan pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19.
“Saat ini karena kasus yang tinggi dan penularan yang tinggi ya. Serta saat ini tentunya dalam penerapan PPKM darurat ini yang jadi prioritas,” kata Siti kepada Asumsi.co, Rabu (14/7).
Konsisten
Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menyebut Indonesia sebaiknya konsisten saja dengan target 1 juta vaksin per hari. Soalnya, untuk menjaga ritme vaksinasi di angka ini saja, di lapangan masih cukup kesulitan.
“Dalam situasi krisis seperti ini setidaknya menjaga di satu juga saja sudah sangat bagus. Saya kira itu yang realistis saat ini dan itu yang menurut saya perlu diarahkan,” kata Dicky kepada Asumsi.
Ia juga menyebut hendaknya ada perbaikan dari sistem vaksinasi yang membolehkan penyintas untuk segera divaksinasi setelah sembuh. Soalnya dalam sejumlah data terbaru menyebutkan jika antibodi penyintas yang divaksin jauh lebih bagus ketimbang penyintas yang tidak divaksin.
“Ya sudah, mau penyintas, mau berapa pun usianya diberikan vaksinasi. Jangan tunggu dua tiga bulan, nanti lama lagi. Jadi sekarang jangan tunda-tunda lagi,” ucap dia.
Baca Juga: Perbedaan Sinovac, Astrazeneca, dan Sinopharm, Serta Efektivitasnya Pada Varian Virus Baru | Asumsi
Mengenai vaksin berbayar individu, Dicky menyebut upaya ini adalah langkah kontraproduktif terhadap penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Langkah itu malah bisa memicu diskriminasi dan tidak etis.
“Prinsip vaksin dalam masa pandemi adalah gratis agar menjamin kesetaraan dan akses yang merata untuk semua penduduk tanpa diskriminasi,” kata Dicky.
Vaksin berbayar juga tidak tepat diberlakukan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Menurutnya, vaksin baru bisa dijual jika pandemi sudah menjadi endemi dan melewati masa kritisnya.
Dicky menambahkan, bila pemerintah merasa kesulitan dalam masalah pendanaan vaksin dan membutuhkan kontribusi pihak swasta sebaiknya terbuka saja ke publik. “Sikap terbuka akan memicu pencarian solusi bersama,” ujar dia.
Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono. Menurut dia, keterbatasan stok vaksin masih jadi kendala. Dari pada mengejar target 2 juta, lebih baik pemerintah konsisten di 1 juta vaksin per hari.
“(Vaksinasi) 1,2 juta di tengah PPKM Darurat adalah upaya maksimal untuk memvaksinasi warga Indonesia. Jadi menurut saya, enggak perlu dipaksakan sampai 1,7 bahkan 2 juta,” kata Miko.