Ancaman Ledakan Kasus Usai Lebaran, Siapkah Pemerintah?

Larangan mudik yang ditetapkan pemerintah tidak serta merta
membuat masyarakat diam di rumah. Lebih dari satu juta orang berhasil pulang
kampung untuk bersilaturahmi, berinteraksi dengan banyak orang lainnya.

Mobilitas orang yang meningkat ini bukan tidak mungkin dapat
mengkatrol jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia. Kondisi serupa terjadi
saat lebaran tahun lalu serta momen libur panjang lainnya. Lalu, apakah
pemerintah siap menanganinya?

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman
mengatakan, ledakan kasus pasca libur panjang berulang kali terjadi di
Indonesia. Bahkan peningkatan kasus ini tidak hanya mengacu ada infeksi namun
juga fatalitas.

Dicky merangkum rata-rata peningkatan kasus kesakitan pasca-adanya
mobilitas masyarakat di momen libur panjang adalah sebanyak 60%-90%.
Sementara untuk angka kematian, rata-rata meningkat di atas 50% pada
momentum yang sama.

Baca juga: Ramai Ajakan Mudik Bareng di Medsos, Bertekad Jebol Penyekatan​

“Dampak mudik terhadap perburukan situasi pandemi kita
yang memang saat ini juga belum dalam situasi yang terkendali, tentu jelas
berdasarkan sains, berdasarkan studi epidemiologi, jelas akan terjadi
penambahan kasus, baik itu angka kesakitan maupun kematian,” kata Dicky
dikutip Kompas.

Sayangnya, lonjakan kasus pasca libur panjang ini tidak
disertai dengan kemampuan deteksi yang tuntas. Hal itu terlihat tingkat
positivitas kasus di Indonesia selalu di atas 10% meski pandemi telah
berlangsung lebih dari satu tahun.

“Itu menunjukkan banyak kasus infeksi tidak bisa kita
deteksi, klaster-klaster tidak teridentifikasi, dan akhirnya tidak
terselesaikan. Itu seperti bom waktu wabah, yang pada gilirannya tinggal
menunggu saja satu trigger untuk terjadinya ledakan kasus,” ucap dia.

“Itulah yang harus disadari oleh semua pihak, baik
Pemerintah maupun masyarakat. Tidak bisa hanya salah satu di antaranya,”
ucapnya.

Menurutnya seluruh pihak harus bekerja sama untuk
menuntaskan persoalan terkait wabah virus corona. Jika masyarakat sudah menjaga semua tetap kondusif, namun Pemerintah tidak memiliki kebijakan dan langkah yang tegas,
maka tidak akan berarti apa pun.

“Sebaliknya, ketika Pemerintah mengeluarkan banyak
kebijakan dan melakukan berbagai intervensi namun masyarakat tak mendukungnya,
hasil yang sama akan didapatkan,” ucap dia.

Masyarakat pun jangan terlalu percaya diri apabila nanti
tidak ada kenaikan kasus Covid-19 pasca momen hari raya Lebaran Idulfitri
2021. Soalnya, kenaikan kasus tidak serta merta terjadi begitu saja, melainkan
dua pekan hingga sebulan ke depan.

Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia tidak langsung
mengandalkan fasilitas kesehatan (faskes) saat sakit. “Untuk dipahami
bahwa tidak serta merta satu bulan setelah lebaran atau mudik (langsung
berpikiran) wah, enggak ada kenaikan, ndak begitu,” kata Dicky kepada
Suara.

Dicky mengingatkan bahwa 80% masyarakat Indonesia itu
memilih untuk mengobati sendiri di rumah ketika jatuh sakit. Sehingga proses
tracing, tracking dan treatment pun sulit dilakukan.

Perbaiki 3T

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia (FKM UI) Pandu Riono berharap pemerintah segera membenahi strategi
testing, tracing dan treatment (3T) untuk bisa mengamankan secara dini mereka
yang sudah terpapar dan menyiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi
lonjakan yang pasti akan terjadi.

Dia memprediksi tetap ada lonjakan Covid bahkan khawatir
lonjakan akan membuat kondisi grafik penularan Covid melonjak seperti pada
Januari 2021 yang angka harian berkisar antara 10.000 sampai 14.000 kasus.

Pandu meminta pemerintah siap siaga untuk mengantisipasi
ancaman lonjakan Covid-19 usai Lebaran. Walau secara nasional, kata Pandu pada
Merdeka, angka harian masih bisa dikendalikan pada kisaran 5.000 kasus tapi dalam beberapa pekan terakhir ini saja.

Kenaikan tren tambahan konfirmasi kasus harian itu
menyebabkan tujuh provinsi mempunyai Bed Occupancy Ratio (BOR) lebih dari 50% per 8 Mei 2021 yaitu di Sumatera Utara 63,4%, Riau 59,1%,
Kepulauan Riau 59,9%, Sumatera Selatan 56,6%, Jambi 56,2%,
Lampung 50,8% dan Kalimantan Barat 50,6%.

Tidak ada salahnya semua pihak khususnya di daerah
mengantisipasi lonjakan kasus harian pasca lebaran ini dengan menyiapkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai.

Faskes Diminta Bersiap

Ketua Tim Mitigasi IDI Adib Khumaidi mengatakan, saat ini
sudah terlihat kenaikan kasus Covid-19 kembali seperti tahun lalu walau program
vaksinasi terus berjalan.

“Kami mengingatkan agar seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik) serta para dokter dan tenaga
kesehatan lainnya menyiapkan ketersediaan ventilator, obat-obatan, Alat
Pelindung Diri (APD), tempat tidur, ruangan,” kata Adib melalui keterangan
tertulis yang dikutip Liputan 6.

Baca juga: Benarkah Vaksin di Indonesia Tidak Efektif Lawan Mutasi Covid-19 N439K?​

“Upaya ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus pasca
libur Hari Raya Idulfitri sampai 1-2 bulan ke depan.”

Faktor lonjakan Covid-19 usai Lebaran di atas, menurut Adib,
diperkirakan karena adanya klaster-klaster Covid-19 yang muncul selama beberapa
bulan terakhir. Misal, klaster perkantoran, klaster keluarga, klaster ibadah
bersama, dan klaster buka puasa bersama.

“Ditambah juga adanya momentum-momentum Idulfitri,
arus balik mudik, mudik serta mutasi virus Corona di tengah semakin banyaknya
masyarakat yang abai protokol kesehatan, meski sudah divaksinasi,”
ucapnya.

Antisipasi Arus Balik

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu
strategi yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan pelaksanaan uji acak
atau random testing rapid test antigen kepada masyarakat yang ingin melakukan
pergerakan antardaerah. Bahkan, pemerintah pun berencana mewajibkan pelaksanaan
rapid test antigen di dua lintas wilayah.

“Kami berinisiatif melakukan testing di tempat-tempat
tertentu yang sensitif. Kita memberikan mandatory di dua tempat yaitu antara Jawa
dan Sumatera dan antara Bali dan Jawa,” ujar Budi dalam diskusi virtual
seperti dikutip Kompas.

Pengecekan secara acak akan dilakukan terhadap pengguna
angkutan jalan kendaraan baik di jalan tol maupun jalan arteri di wilayah Jawa
Barat hingga Jawa Timur. “Artinya secara intensif kita melakukan
upaya-upaya itu,” kata Budi.

Kementerian Perhubungan mencatat, sedikitnya 1,5 juta orang berhasil
keluar dari Jabodetabek untuk pulang kampung. Mereka keluar menuju Sumatera,
Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tingginya mobilitas yang dikhawatirkan
dapat memicu penularan Covid-19 yang tidak hanya di Jakarta tapi daerah tujuan
mudik lainnya.