Gedung BPOM Terbakar, Mengapa Publik Berspekulasi Ini Disengaja?

Gedung Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalami kebakaran. Terjadi pada Minggu (18/7/2021) sekitar pukul 21.30 WIB, api melalap lantai 1 Gedung F Barat BPOM. Meski tak ada korban jiwa, BPOM mengalami rugi ratusan juta rupiah karena kebakaran ini.

Belum ada keterangan resmi terkait penyebab kebakaran tersebut. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat Asril Rizal baru menduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik.

Namun, publik keburu berspekulasi. Banyak yang berkomentar kalau gedung yang ada di Jakarta Pusat itu sengaja dibakar. Lainnya beranggapan lebih jauh dengan menghubungkannya ke sejumlah kebakaran yang menimpa Gudang Vaksin di DKI Jakarta beberapa hari lalu.

Diketahui, pekan lalu Gudang Vaksin di Kemayoran dilaporkan terbakar juga. Kebakaran yang terjadi pada Kamis (8/7/2021) ini pun terjadi di malam hari, sekira pukul 19.53 WIB. Kurang lebih 1000 dosis vaksin Covid-19 terbakar akibat kebakaran ini.

Beberapa komentar soal adanya kesengajaan, di antaranya banyak ditemui di media sosial Twitter. “BPOM” bahkan menjadi trending topic yang dicuitkan sebanyak 10.400 kali hingga Senin (19/7/2021) pukul 13.01 WIB.

Tak ada pengusutan yang terbuka

Menanggapi ragam spekulasi ini, kriminolog Universitas Indonesia Arthur Josias Simon Runturambi menyebut dugaan publik ada kesengajaan dalam sejumlah kebakaran di instansi pemerintahan, karena selama ini tidak ada pengusutan yang terbuka. Penyebab kebakaran yang diumumkan ke publik pun seringkali tidak memuaskan. Seperti salah satunya kebakaran Gedung Kejaksaan Agung tahun 2020 lalu yang disebut karena puntung rokok.

“Ya itu yang harus dijelaskan secara baik oleh pihak kepolisian dan kementerian/lembaga pemilik gedung, agar jelas penanganannya,” kata Simon kepada Asumsi.co.

Baca Juga: Kronologi dan Dugaan Awal Penyebab Kebakaran Gedung BPOM | Asumsi

Kecurigaan ini juga seringkali muncul karena adanya keterkaitan antara gedung yang terbakar dengan lembaga yang tengah jadi sorotan publik. Pada kasus Kejaksaan Agung, saat itu ada dugaan upaya menghilangkan barang bukti terkait kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara pada kasus gedung BPOM, publik mengarahkan kecurigaannya pada uji klinis obat Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19.

“Karena kebakaran terjadi pada gedung-gedung yang sedang menjadi perhatian publik dan menjadi sorotan. Kok malah terbakar, mestinya mendapat perhatian ekstra,” kata dia.

Kendati demikian, Simon meminta publik untuk tetap melakukan verifikasi. Jangan sampai mudah percaya begitu saja pada spekulasi yang muncul terkait kebakaran gedung atau instansi pemerintah.

“Sementara yang berwenang memberi klarifikasi, bahkan kalau pun harus dilakukan berulang kali,” ucap dia.

Opini yang wajar

Pengamat Intelijen dan Keamanan UI, Stanislaus Riyanta menilai wajar pada opini yang disampaikan publik. Soalnya, dalam situasi pandemi Covid-19, di mana peran BPOM sangat vital, terutama terkait kontroversi soal vaksin dan obat, kebakaran di BPOM dianggap suatu hal yang janggal.

“Tentu sebagai lembaga yang sedang menjalankan peran vital dan dalam situasi luar biasa, sangat ceroboh jika mengabaikan fakta keselamatan sehingga terjadi kebakaran,” kata Stanislaus.

Baca Juga: BPOM: Ivermectin Bukan Obat Covid-19, Melainkan Obat Cacing | Asumsi

Agar spekulasi ini tak liar, Stanislaus meminta agar pemerintah melakukan penyelidikan dan uji forensik. “Sehingga diperoleh data-data yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan hukum,” ucap dia.

Sementara itu, Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri menilai spekulasi publik atas kejadian kebakaran di BPOM boleh jadi memperlihatkan indikator derajat kepercayaan publik terhadap otoritas penegakan hukum. Kepercayaan semacam itu sangat ditentukan oleh proses penegakan hukum.

​“Selama prosesnya dianggap tidak transparan, maka hasil proses hukumnya tetap akan dinilai negatif,” kata Reza.

​Menurutnya, hal ini yang jadi alasan mengapa dalam kasus-kasus yang menyedot perhatian publik, otoritas penegakan hukum bisa melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses investigasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi ekspektasi khalayak bahwa kasus pasti ditangani secara profesional.

​“Pada sisi lain, banyak narasi tentang BPOM yang belakangan ini terkesan penuh konspirasi. Ini menambah kuat kesan masyarakat bahwa kebakaran bukan merupakan peristiwa kecelakaan, tapi merupakan akibat sebuah perencanaan,” ucap dia.

Namun, yang ia khawatirkan justru imbas dari situasi ini terhadap suasana batin masyarakat dalam menyikapi Covid-19. Menurutnya, jangan sampai, peristiwa kebakaran dan komentar-komentar yang melingkupinya berpengaruh negatif pada prokes, vaksin, dan hal-hal sejenisnya.