Ditunjuk Komandoi PPKM Darurat, Warganet: Luhut Lagi, Luhut Lagi

Hingga hari ini, Rabu (30/6/2021) belum ada informasi resmi terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari Istana. Namun, kabar mengenai PPKM Darurat ini sudah santer beredar sejak Selasa (29/6/2021).

​Lewat sejumlah informasi yang dihimpun, dikabarkan kalau PPKM Darurat ini menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19 yang memburuk dalam beberapa pekan terakhir. Aturan baru ini kabarnya akan semakin memperketat jam operasional ruang publik seperti pusat perbelanjaan atau restoran.

​Belum ada konfirmasi resmi mengenai detail teknis pelaksanaan PPKM Darurat. Namun, siapa koordinator untuk pelaksanaan PPKM Darurat ini sudah terkonfirmasi. Ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

​Kabar mengenai jabatan Luhut sebagai koordinator PPKM Darurat terutama untuk Wilayah Jawa-Bali dibenarkan oleh Juru Bicara Menko Marves, Jodi Marhadi. Mengutip Kompas, Jodi menyebut untuk jabatan itu Luhut ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Baca juga: Ajakan “Work From Bali” Luhut Dianggap Tak Strategis | Asumsi

​”Betul, Menko Maritim dan Investiasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Jodi.

​Jodi menyebut hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai pelaksanaannya karena tata aturannya masih terus dimatangkan. Namun, ia membenarkan bahwa pengetatan pembatasan akan mulai diterapkan pada sejumlah sektor.

​”Pengumuman resmi akan disampaikan pemerintah,” kata Jodi.

Kali Kedua

​Peran strategis Luhut dalam penanganan virus Covid-19 bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, pada September tahun lalu, Luhut juga diberi amanat memegang komando penanganan Covid-19 di delapan provinsi.

​Saat itu, dalam dua pekan Luhut diminta menangani penyebaran Covid-19 di delapan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Papua. Luhut juga diminta untuk melakukan intervensi berbasis lokal sehingga monitoring dan evaluasi kedaerahan di 83.000 desa, RT/RW dapat terus dipantau.

​Dalam praktiknya, Luhut menekankan fokusnya pada sinergitas TNI-Polri dengan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi laju penyebaran Covid-19 di delapan provinsi itu. Dia ingin semua pihak satu suara dalam menentukan titik rawan di tiap daerah untuk dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan.

​”Saya meminta kepada Pandam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variabel jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, dan tingkat kematian,” kata Luhut dilansir dari Detik.

Luhut Lagi, Luhut Lagi

​Penunjukan Luhut oleh Presiden untuk menangani Covid-19 di delapan provinsi saat itu menuai banyak komentar. Yang setuju beranggapan penunjukan itu sudah tepat, apalagi Luhut punya latar belakang militer. Sementara yang tidak setuju beranggapan bahwa terlalu banyak kepercayaan yang diberikan kepada Luhut. Seolah tidak ada orang lain yang kompeten.

​Kini, saat Luhut ditunjuk mengomandoi PPKM Darurat Jawa-Bali, situasinya kurang lebih sama. Sejak sejumlah kanal berita melaporkan penunjukan Luhut kemarin malam, ragam komentar mengenai didapuknya lagi Luhut untuk suatu peran strategis kembali mengemuka.

Baca juga: Dulu PSBB, Kini PPKM, Apa Bedanya? | Asumsi

Beberapa cuitan yang ramai di jagad Twitter misalnya “Luhut Lagi, Luhut Lagi”, “Kenapa Harus Luhut”, atau “All Hail Lord Luhut”. Ada yang menyebut kalau Luhut adalah menteri segala urusan, ada pula yang beranggapan lebih serius dengan menilai penunjukan Luhut kurang tepat. Soalnya, sejak pandemi tahun lalu, Luhut yang menjabat posisi strategis dalam’berbagai penangan Covid-19 pun tidak menunjukan perbaikan yang signifikan. 

​Perbincangan soal Luhut bahkan menjadi trending topic di Twitter.

Kenapa Luhut Terus?

​Menanggapi hal ini, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyebut tidak ada yang salah dalam penunjukan Luhut oleh Jokowi sebagai komandan pelaksanaan PPKM Darurat. Lagi pula, mandat buat Luhut adalah hak prerogatif seorang presiden yang sah-sah saja dilakukan.

​”Karena itu arahan Presiden sebenarnya enggak apa-apa sih,” kata Hendri kepada Asumsi.

​Lagi pula, kata dia, di tengah situasi genting seperti ini, pasti Jokowi mengupayakan langkah cepat dengan menunjuk orang yang paling ia percaya untuk menjalankan tugas-tugas strategis. Diketahui sejak lama, bahwa Luhut adalah satu dari beberapa orang yang paling dipercaya oleh Jokowi.

​”Yang dipercaya sama pak Jokowi kan Luhut. Di tengah situasi seperti ini pasti pak Jokowi akan lebih memilih orang yang dia percaya. Yang dia percaya ya Luhut,” ucap dia.

Asumsi juga mencoba menghubungi Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Kepresidenan Donny Gahral Adian dan Ade Irfan Pulungan terkait riuh penunjukan Luhut. Namun pesan yang diajukan Asumsi tidak direspons.

​Kendati demikian, dalam konteks yang sama, saat Luhut dipercaya menangani Covid-19 di sembilan provinsi pada September 2020, Donny sempat menyatakan ke media kalau penugasan Luhut adalah penugasan biasa.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, Yakin Masih Mau Work From Bali? | Asumsi

​”Presiden ingin menugaskan sosok yang yang menurut beliau mampu melakukan atau mampu mengeksekusi arahan-arahan beliau, khususnya dalam penanganan COVID-19. Jadi saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing sesuai dengan resources yang mereka miliki untuk bisa segera menurunkan kasus COVID di 9 provinsi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian dikutip dari Detik.

Menurut Donny, Luhut selama ini memang dipercaya presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. “Jadi tidak perlu dipermasalahkan, prerogatif presiden. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini beliau mampu mengeksekusi apa pun yang diminta oleh presiden. Jadi kepercayaan itu diberikan kepada Pak Luhut,” ujar Donny. 

Bagaimana Tanggapan Luhut?

​Dalam tayangan YouTube Najwa Shihab tahun lalu, Luhut menyebut dirinya sering dipercaya oleh presiden mungkin karena kecakapan dirinya dalam menyusun dan mengkoordinasikan strategi serta seluruh elemen di dalamnya. Apalagi, permasalahan Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada satu sektor saja.

​”Mungkin presiden lihat supaya lebih cepat, lebih efektif, maka saya ditugasin,” kata Luhut.

​Februari 2021 lalu, dalam perbincangan dengan Chairul Tanjung di CNBC Economic Outlook, Luhut juga merespons soal sebutan “Luhut lagi, Luhut lagi”. “Sebenarnya enggak Luhut lagi, Luhut lagi. Saya luruskan. Sebenarnya kalau mau saya kerjakan sesuatu itu, saya tidak mau tidak holistik dan tidak terintegrasi,” ujar Luhut.

​Sebab, menurut dia, dengan adanya integrasi dan holistik segala urusan dapat terselesaikan. “Karena saya lihat, kalau tidak holistik dan tidak terintegrasi pasti enggak akan tuntas. Itu yang saya buat,” ucap Luhut.​