Dikepung Varian Delta, Mengapa Indonesia Menolak Lockdown?

Penyebaran virus Covid-19 varian Delta yang sudah masuk ke beberapa negara termasuk Indonesia menjadi salah satu episode mengerikan dari deretan kisah pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Varian inilah yang membuat India kacau beberapa waktu lalu.

Varian ini memang dikenal punya penularan lebih cepat dibanding virus asli atau varian lainnya. Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi Taher kepada Tirto.id, bahkan menyebut varian ini bisa menyerang orang tanpa masker hanya dalam waktu lima sampai 15 detik.

Dengan kemampuan seperti ini, tak heran kalau kemudian penyebaran varian Delta melumpuhkan banyak negara. Di Indonesia, varian ini disebut berkontribusi pada pecahnya rekor kasus harian dalam beberapa hari yang berdekatan. Setelah mencetak 20 ribu kasus harian pada 24 Juni lalu, pada 26 Juni 2021, kasus baru positif Covid-19 di Indonesia mencapai 21.095 orang.

Kondisi di negara lain kurang lebih sama. Rusia misalnya, pada 24 Juni 2021 melaporkan 20.182 kasus harian dengan 8.500 di antaranya berasal dari ibu kota Moskow. Jumlah ini juga mencetak rekor tertinggi kasus harian di sana.

Afrika Selatan juga mengalami hal serupa. Pada 26 Juni 2021, Afrika Selatan mencatat 18.762 kasus baru yang merukapakan catatan paling parah sejak Januari.

Mengutip Kompas.id, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan, varian Delta telah menyebar di sedikitnya 85 negara. Ia pun mengakui kalau varian ini merupakan varian paling berbahaya.

Pertimbangan Lockdown

Sejumlah negara berupaya cepat untuk mengatasi penyebaran masif varian Delta. Enggan seperti India, beberapa di antaranya tegas memberlakukan karantina wilayah. Sebagian lagi melakukan pengetatan perbatasan hingga mempertimbangkan pilihan lockdown.

Malaysia menjadi salah satu negara yang memberlakukan penguncian wilayah usai lonjakan kasus terjadi di tahun ini. Berkaca pada peningkatan kasus harian yang mencapai 7000 selama hampir tiga hari beruturut-turut pada Mei 2021, Otoritas Malaysia langsung memutuskan pemberlakuan lockdown pada 28 Mei 2021.

Baca Juga:Seberapa Bahaya Mutasi Baru Covid-19 Delta Plus?​

Melansir France24, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menilai, penguncian wilayah secara total dilakukan karena keberadaan varian baru yang agresif dengan tingkat infeksi yang lebih tinggi.

“Kapasitas di rumah sakit di seluruh negeri untuk merawat pasien covid-19 menjadi lebih terbatas,” kata Yassin.

Mulanya, pengetatan wilayah akan dilakukan selama dua pekan sejak tanggal 1 Juni 2021. Namun, meski kasus harian telah turun, otoritas Malaysia memperpanjang lockdown hingga 28 Juni 2021. Mengutip CNN Indonesia, Menteri Senior untuk Urusan Keamanan Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, menegaskan Negeri Jiran akan tetap menerapkan lockdown hingga total kasus Covid-19 harian di bawah 4.000.

Penemuan lima kasus impor varian Delta di Taiwan juga membuat negara ini mulai melakukan kontrol ketat di perbatasan pada Minggu (27/6/2021). Per hari ini, di wilayah Pingtung, otoritas Taiwan juga mengkonfirmasi satu kasus transimisi domestik dari varian ini.

Sebelumnya dalam beberapa pekan terakhir karena peningkatan kasus yang masif, Taiwan juga memberlakukan lockdown ketat. Di antaranya dengan tidak memperbolehkan kumpulan orang lebih dari lima.

Menteri Kesehatan Taiwan, pada Jumat (25/6/2021) juga mengumumkan kedatangan dari Indonesia akan diwajibkan karantina di fasilitas pemerintah sebelum masuk Taiwan. Selain Indonesia, kebijakan serupa juga diberlakukan untuk kedatangan dari Inggris, Peru, Israel, dan Bangladesh. Kebijakan itu mulai dilakukan hari ini.

Kebijakan lockdown juga diambil oleh otoritas Thailand. Mengutip Bangkok Post,  pemerintah telah memutuskan untuk menutup daerah menular dan berisiko tinggi termasuk kamp pekerja konstruksi di daerah Greater Bangkok dan empat provinsi perbatasan selatan selama 30 hari mulai Senin (28/6/2021).

Pilihan ini merupakan pilihan paling mungkin ketimbang penguncian total di Bangkok karena khawatir akan dampak ekonomi potensial yang mungkin timbul dari langkah semacam itu. Pemerintah juga akan memberlakukan pembatasan perjalanan kepada orang-orang dari daerah berisiko tinggi untuk mencegah penularan virus.

Bagaimana dengan Indonesia?

Hingga kini pemerintah Indonesia kukuh pada pilihan memperketat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro alih-alih memberlakukan lockdown.

“Pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” kata Presiden Joko Widodo saat konferensi pers terkait Penanganan Covid-19 Terkini yang disiarkan langsung dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (23/6) lalu.

Jokowi berdalih PPKM mikro tidak akan mematikan ekonomi.

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman menilai memang perlu strategi jitu untuk menghadapi varian Delta ini. Soalnya, varian Delta diakui jauh lebih berisiko menular ketimbang varian lain terutama untuk mereka yang enggan menggunakan masker dan vaksin.

Baca Juga : Jangan Tunggu Fasilitas Kesehatan Kolaps Baru Lockdown​

Langkah pemerintah Indonesia melalui penguatan vaksin diakuinya sudah benar. Tetapi pekerjaan rumahnya pun masih banyak. Untuk mengurangi risiko, setidaknya perlu mencapai 50 persen vaksinasi dari total penduduk. Selain itu testing sehari 500.000 meski dikejar dengan tracing dan isolasi-karantina yang efektif.

“Kalau negara dengan populasi besar, dengan penduduk di atas 100 juta lebih ya mestinya testnya 1 juta per hari. 3T ini PR besar buat kita. Setelah itu. barulah lockdown,” ucap dia.

Bagaimana dengan PPKM? Kalau itu yang hanya pemerintah mampu, maka masyarakat mesti mendukung. Namun pekerjaan rumah PPKM di Indonesia pun masih besar. Soalnya, pemberlakuan PPKM selama ini tidak efektif.

“Oleh kantor lembaga pemerintah sendiri tidak didukung. Bagaimana masyarakat mau mendukung? Kayak kemarin WFH 50 persen kan enggak (semuanya memberlakukan). Sekarang 75 persen ada enggak monitoring-nya? Rencana kita tidak perlu ideal, tapi dilaksanakan sesuai target. Setahun ini sense of crisis-nya rendah,” ucap dia.

Oleh karena itu, pada PPKM kali ini semua mesti mendukung. Pengetatan aturan juga mesti diberlakukan dengan penerapan sanksi yang adil buat semua. “Kita lihat sepekan ini bagaimana evaluasinya. Kita juga tidak bisa mengabaikan aspek kesehatan masyarakat kalau semakin besar masalahnya. Apalagi varian Delta ini bisa membuat kolaps,” ucap dia.