Isu Terkini

Lonjakan COVID-19 Sudah Diprediksi, Ahli: Tak Ada Intervensi Tegas

Ikhwan Hardimanā€“ Asumsi.co

featured image
instagram.com/luhut_pandjaitan

Kepala Bidang Ahli Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane menyebut kemungkinan lonjakan kasus Covid-19 sudah diprediksi. Masuknya varian virus baru, salah satunya Delta, menjadi salah satu penyebab peningkatan kasus Covid-19 harian menanjak. 

Ia menilai tidak adanya intervensi tegas dalam pengendalian membuat prediksi para ahli benar-benar terjadi. Ketika varian virus baru masuk ke Indonesia, Masdalina beranggapan pencegahan yang dilakukan pihak-pihak terkait tidak efektif. 

"Intervensi pengendalian itu utamanya tracing, bukan hanya menghitung jumlah sebanyak-banyaknya tapi di dalamnya ada isolasi dan karantina," katanya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia.

Masdalina mengambil contoh instruksi dari Surat Edaran Satgas Covid-19 yang memerintahkan pendatang dari luar negeri harus menjalani karantina mandiri selama 5 hari. Sementara, WHO merekomendasikan isolasi setidaknya 14 hari. Menurutnya, ini menjadi salah satu bukti kegagalan pencegahan masuknya virus varian baru. 

"Negara kita bertambah beban ketika masuk varian baru di indonesia, artinya kita sudah mengalami kegagalan dalam menangkal virus dari luar ke indonesia. Ada kebijakan yang perlu dievaluasi efektivitasnya. Setidaknya ada empat dari enam varian baru yang sudah ada di indonesia," kata dia. 

Masdalina meminta Indonesia belajar dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura yang memberlakukan blokade bagi pendatang dari negara-negara tertentu yang mengalami kasus lonjakan Covid-19. Misalnya, Indonesia yang tidak diizinkan masuk ke Arab Saudi jelang musim haji pun menjadi salah satu hal yang bisa diambil.

Baca juga: PPKM Darurat Berlaku Besok, Ini 63 Titik Penyekatan di Jakarta | Asumsi

Berdasarkan gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat, KawalCOVID19, mereka sudah mewanti-wanti pemerintah tentang adanya lonjakan kasus sejak April 2021 lalu. Tapi, hal tersebut tidak pernah didengar.

"Kami & teman-teman CSO lain sih sudah teriak-teriak sejak April. Tapi, ya kami di KC sudah lama pasrah tidak didengarkan oleh pemangku kepentingan. Sejak tahun lalu juga sudah tahu," bunyi cuitan KawalCOVID19 di akun Twitter resmi mereka @KawalCOVID19 pada Kamis kemarin.

Mereka menyampaikan, inisiasi KawalCOVID19 tetap dilanjutkan dengan harapan masyarakat bisa menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya. Bahkan, di dalam akun Instagramnya sejak 21 April 2021 lalu, KawalCOVID19 sudah mengumumkan terjadinya kenaikan kasus harian dan kematian, terutama sepekan setelah libur panjang di awal April 2021. 

"Tidak ingin lonjakan kasus seperti India, Brasil, dan Thailand? Tidak ada jalan lain: #ketatkan3M #jagajarak #tarawihdirumahsaja #janganmudikdulu #testtracetreat #vaksinuntuksemua," demikian pernyataan KawalCOVID19.

Pemerintah Tidak Menyangka Kasus Covid-19 Bakal Melonjak

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal lonjakan kasus harian Covid-19 yang melonjak tajam di Indonesia. Luhut mengatakan, pemerintah tidak pernah menduga terdapat 20 ribu orang tertular virus corona dalam satu hari di Indonesia. 

"Jujur, kami tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang baru kami ketahui. Jadi banyak ketidaktahuan kami mengenai covid ini, dan ternyata setelah bulan Juni kenaikannya luar biasa," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/7/2021). 

Pensiunan jenderal TNI itu mendapat amanat dari Presiden Jokowi sebagai koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli. Luhut mengatakan, Jokowi menginstruksikan anak buahnya untuk berempati dan tidak ingin rakyat menderita karena covid. 

"Perintah presiden itu clear, loud and clear dan itu diberi tahu ke saya. Jadi jangan sampai rakyat menderita berkelanjutan. Oleh karena itu, tadi kami rapat mengenai bansos," ujar Luhut.

Tercatat 122 kabupaten/kota yang wajib melaksanakan PPKM Darurat. Kebijakan ini mengatur berbagai aktivitas masyarakat agar lebih terbatas dibanding PPKM-PPKM sebelumnya.  

Selama masa PPKM Darurat, Luhut memerintahkan seluruh kantor sektor non esensial untuk menerapkan Work From Home (WFH) 100 persen. Ia juga meminta mall tutup pada pukul 17.00 WIB, restoran wajib pesan bawa pulang atau antar, lalu tempat publik seperti taman tutup sementara.

Baca juga: Apa Bedanya Draft PPKM Mikro Darurat Ala Airlangga dan Luhut? | Asumsi

Luhut menegaskan sudah memiliki berbagai siasat lain mengendalikan laju penularan virus corona selama 17 hari mendatang. Ia memerintahkan para kepala daerah menjalankan aturan PPKM  Darurat di seluruh penjuru Jawa-Bali dan menyiapkan sanksi bagi wilayah yang melanggar. 

"Dalam hal gubernur, bupati, dan walikota yang tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ucap Luhut. 

Penyaluran Bansos Harus Diawasi Penuh

Jebolan Akademi Militer angkatan 1970 tersebut mengaku sudah menyiapkan kemungkinan tersendatnya pasokan logistik.  Karena itu, program bantuan sosial (bansos) akan menjadi salah satu aksi pemerintah selama PPKM Darurat. Koordinasi dengan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun sudah dilakukan dan sepakat dengan bansos.

Persoalan program bansos menjadi isu sentral dalam penanganan pandemi karena kasus penyelewengan dana yang dilakukan bekas Mensos, Juliari Batubara tahun lalu. Karena itu pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sudah memiliki mekanisme kontrol dalam penyaluran bantuan kepada rakyat. 

Baca juga: PPKM Darurat Resmi Berlaku 3 Juli, Ini Rincian Pembatasannya | Asumsi

Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy menekankan pentingnya peranan masyarakat untuk melapor jika melihat penyimpangan semisal pemotongan jumlah dana dari yang sudah ditetapkan. 

"Presiden Jokowi sudah mengundang para gubernur seluruh Indonesia dan meminta agar aktif melakukan pengawasan pengendalian terhadap penyaluran bansos," kata Muhadjir dalam keterangan resminya. 

Sebelumnya, Jokowi memerintahkan bansos didistribusikan dalam bentuk dana segar. Ia memerintahkan agar penyaluran dana bansos melalui bank Himbara dan jaringan Pos Indonesia. Meski demikian, program bansos dalam bentuk uang segar dinilai masih berpotensi salah sasaran dan disalahgunakan oleh penerima. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto meminta bansos dalam bentuk uang tunai diawasi langsung oleh Jokowi. "Tujuan bansos itu kan agar masyarakat tidak lapar, jadi dulu dipilih dikasih bentuk sembako. Tapi pengeluaran satu masyarakat dengan yang lain kan beragam," katanya seperti dikutip CNN Indonesia. ā€‹

Karena itu, Eko meminta pengawasan turut dilakukan dengan usaha lebih oleh perangkat warga di tingkat RT hingga RW untuk memantau pengiriman sekaligus penggunaan bansos di lingkungannya. 

Share: Lonjakan COVID-19 Sudah Diprediksi, Ahli: Tak Ada Intervensi Tegas