Internasional

Junta Militer Myanmar Dipastikan ke Jakarta, Apa Yang Harus Indonesia Lakukan?

Irfan Muhammad– Asumsi.co

featured image
Facebook/Aungsansuukyi

Jenderal Senior Min Aung Hlaing dipastikan akan menghadiri pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta pada Sabtu (24/4/2021). Kehadiran Aung Hlaing pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN itu dikonfirmasi langsung oleh Juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun.

Brunei Darussalam, selaku ketua ASEAN, juga telah resmi mengumumkan mengenai adanya pertemuan pada pekan ini melalui akun Twitter. Dikutip dari CNN Indonesia, Sultan Hassanal Bolkiah akan ke Jakarta untuk memimpin rapat yang akan diselenggarakan di Gedung Sekretariat ASEAN, sekitar Sabtu siang

Namun, kabar lain menyatakan bahwa pemerintah tandingan junta militer Myanmar tak diundang ke pertemuan tersebut. Sejumlah sumber diplomat yang dikutip CNN Indonesia menuturkan bahwa sejauh ini tidak ada undangan yang disampaikan kepada pemerintah bayangan yang berisi para penentang kudeta itu

Menurut sumber tersebut, saat ini fokus pertemuan ASEAN Leaders Meeting adalah mengajak militer Myanmar atau Tatmadaw berdialog dan menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil. Para sumber yang mengetahui rapat ASEAN itu mengatakan, pertemuan akan fokus membujuk junta militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.

Sempat Ditolak

Wacana kehadiran Aung Hlain ke Indonesia untuk menghadiri KTT ASEAN sempat ditentang oleh aliansi pro-demokrasi. Penolakan itu disampaikan dalam pernyataan bersama sejumlah ormas, di antaranya KontraS, FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, AJAR, Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Human Rights Working Group, Migrant CARE, Asia Democracy Network, Kurawal Foundation, hingga SAFEnet.

Melalui pernyataan itu, mereka menyatakan penolakan atas kehadiran Min dalam KTT ASEAN yang digelar khusus untuk membicarakan pergolakan politik di Myanmar usai kudeta militer pada 1 Februari lalu.

Baca juga: ​Brutalnya Junta Bikin Perang Saudara di Myanmar Makin Mengemuka | Asumsi

Min Aung Hlaing sendiri adalah sosok di balik kudeta militer Myanmar. Dia tokoh penting dalam proses pengambilalihan kekuasaan pemerintah oleh Tatmadaw dengan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dalam kudeta, Senin (1/2/2020).

Kudeta ini menimbulkan penolakan dari masyarakat yang dinyatakan dengan demonstrasi damai. Namun, aksi damai dari publik Myanmar dijawab Tatmadaw dengan peluru. Kini bentrok antara sipil-militer pun tak terhindarkan.

Kelompok aktivis Myanmar, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), melaporkan setidaknya 738 orang telah tewas akibat bentrok dengan aparat keamanan sejak kudeta berlangsung 1 Februari lalu.


Harus Tetap Ditolak

​Menanggapi kabar kehadiran Aung Hlaing ke Jakarta, Aulia Rayyan dari KontraS, sebagai salah satu kelompok yang menolak kehadiran Aung Hlain, menyebut bahwa sikap aliansi nasional ataupun regional se-Asia Tenggara tetap menolak kehadiran junta militer dalam KTT tersebut. Menurutnya, penerimaan ASEAN pada Aung Hlain tidak bisa ditolerir.

​"Sampai saat ini, rakyat Myanmar masih terus memperjuangkan perdamaian melawan kekuasaan militer yang tidak sah, sehingga jikalau kehadiran Min Aung Hlaing benar-benar diterima, maka hal tersebut menjadi kontradiksi dengan pergerakan yang sudah dilakukan oleh rakyat Myanmar untuk mengembalikan demokrasi," kata Aulia.

Dia menilai, menerima Min Aung Hlaing berarti tidak hanya melegitimasi kekuasaan militer, tetapi juga melegitimasi kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus terjadi tanpa ada pertanggungjawaban. Pihaknya mengkhawatirkan kehadiran junta militer hanya akan menjadi formalitas dalam diskusi di KTT.

​"Tanpa ada perwakilan yang benar-benar bisa membawa suara rakyat di dalam pertemuan tersebut," ucap dia.

Baca Juga: Krisis Myanmar, Sekolah Indonesia di Yangon Jadi Shelter WNI | Asumsi

Aliansi pun menekankan pada ASEAN dan juga pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran junta militer di KTT. Selain itu, ASEAN hendaknya memberikan kursi representasi Myanmar untuk National Unity Government (NUG) sebagai pemerintahan Myanmar yang telah dipilih secara demokratis.

​"Kami juga mendesak junta militer untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan, menghentikan penangkapan sewenang-wenang, dan membebaskan semua tahanan tanpa syarat. Kami juga ingin menekan peran ASEAN untuk membangun respons yang kuat dan terkoordinasi dengan Dewan HAM PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk menjamin keselamatan rakyat Myanmar," ucap dia.

Indonesia sendiri, kata Aulia, sebetulnya sudah sering melakukan diplomasi dari awal terjadinya kudeta. Pihaknya mengaku sering berkomunikasi dengan pihak Kemenlu, dan mereka menyatakan untuk terus berusaha untuk menyatukan suara di ASEAN untuk membantu pemulihan demokrasi di Myanmar. Kontras menganggap ini inisiatif yang bagus, terlebih dengan proposal dari Presiden Joko Widodo untuk mengadakan KTT.

Namun, atensi Indonesia terhadap krisis di Myanmar masih kurang, baik dalam Dewan HAM ataupun ASEAN. Inipun tercermin dari kurangnya ASEAN dalam merespons situasi secara tanggap. Mengingat sebagai organisasi regional, ASEAN baru mengadakan pertemuan setelah dua bulan kudeta terjadi dan menelan banyak korban.

Baca juga: ​Dubesnya Loyal Pada Suu Kyi, Kedutaan Myanmar di Inggris 'Dikudeta' | Asumsi

"Ke depannya, jika KTT ini dapat berhasil merangkum suara rakyat Myanmar, kami berharap baik Indonesia maupun ASEAN dapat melakukan diplomasi yang lebih mempertimbangkan nilai-nilai HAM," ucap dia.

​Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan menilai kalau kehadiran Aung Hlaing ke KTT ASEAN harus dihormati dan diterima. Karena meski tidak sepakat dengan apa yang dilakukan di negaranya, Myanmar tetap anggota ASEAN yang sah.

​"Kehadiran mereka karena kepercayaan kepada Indonesia yang memiliki sikap kritis, tapi tidak menyentuh hal sensitif bagi mereka," ucap Farhan.

Momentum ini juga bisa jadi ajang komunikasi antara ASEAN, pemerintah Indonesia, dengan Myanmar untuk mencapai solusi bersama. Perlu dicari titik temu terkait peluang mengembalikan prinsip demokratis dalam menjalankan pemerintahan di Myanmar.

"Kita bisa gunakan kesempatan ini untuk mengakomodasi kepentingan Myanmar untuk diterima di regional, tetapi pada saat bersamaan kita bisa jadikan ini sebagai kesempatan menekan agenda penanganan korban kekerasan dan diskriminasi," kata dia.

Share: Junta Militer Myanmar Dipastikan ke Jakarta, Apa Yang Harus Indonesia Lakukan?