Covid-19

Situasi Genting, Kenapa Masih Ada yang Menyangkal Covid-19?

OlehIrfan Muhammad

featured image
Unsplash

Pandemi Covid-19 semakin buruk. Hal tersebut terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga banyak negara di belahan dunia lainnya. Taiwan, yang selama ini dipuji karena berhasil menangani pandemi saja sampai meningkatkan kewaspadaan dengan pembatasan ketat pada kegiatan luar ruang dan kerumunan.

Sementara di Indonesia, peningkatan kasus cukup signifikan. Keterisian rumah sakit pasien Covid-19 di sejumlah wilayah nyaris penuh. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia Gardenia Partakusuma mengatakan keterisian rumah sakit Covid-19 di Jakarta dan Jawa Barat bahkan sudah masuk kategori merah dengan keterisian 80 persen lebih.

Baca juga: Benarkah Vaksin di Indonesia Tidak Efektif Lawan Mutasi Covid-19 N439K? | Asumsi

Satgas Penanganan COVID-19 mencatat Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan angka positif virus corona yang sangat signifikan. Pasien yang terpapar positif covid-19 pada Minggu (20/6/2021) mencapai 5.582 kasus, meningkat dari sehari sebelumnya sebanyak 4.895 kasus. Capaian ini merupakan rekor tertinggi selama pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu.

Selain DKI Jakarta, ada pula provinsi lain yang angka penambahan kasusnya tinggi. Di antaranya Provinsi Jawa Tengah bertambah 2.195 kasus, Jawa Barat 2.009 kasus, Jawa Timur 739 kasus, Yogyakarta 665 kasus dan beberapa kawasan lain.

Di tengah situasi ini, laporan-laporan di media sosial terkait situasi pandangan mata dari para penggunanya juga semakin banyak. Selain kabar duka dari mereka yang kehilangan keluarganya, permintaan donor plasma konvalesen juga meningkat.


Di akun media sosial Instagram penulis, misalnya, setiap hari hampir ada saja unggahan soal permintaan donor plasma yang diunggah oleh kawan yang berbeda.

Tetapi meski kondisi bisa dibilang genting, toh ada saja orang yang masih menyangkal keberadaan Covid-19. Kenapa begitu?

Dari sisi psikologi, mengutip CNN, psikolog Eve dan Mark Whitmore menilai kalau penyangkalan pada Covid-19 yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah mekanisme pertahanan atau cara untuk membela diri dari kecemasan.

Kepada CNN, Mark menyebut, ketika orang berada dalam banyak kecemasan dan itu dianggap sebagai ancaman, maka mereka mengembangkan strategi untuk melindungi diri mereka sendiri untuk merasa lebih aman. Salah satunya adalah dengan menyangkal ancaman itu.

Beberapa yang banyak digunakan oleh mereka yang menyangkal adalah anggapan bahwa Covid-19 tidak seberbahaya yang diberitakan. Sebagian lain beranggapan lebih jauh bahwa Covid-19 adalah teori konspirasi.

"Bagi sebagian orang, ini menciptakan mitos tentang pandemi atau sekadar mencari informasi yang akan memperkuat sudut pandang mereka bahwa itu tidak separah yang dikatakan orang," jelas Mark yang juga merupakan associate professor di College of Business Administration di Kent State University, Amerika Serikat.

Padahal, penyangkalan terhadap kebenaran informasi bisa berbahaya karena tergolong sebagai maladaptif atau kesalahan dalam beradaptasi. Ini jelas tidak membantu secara nyata dalam menghadapi ancaman yang muncul.

"Dalam kasus pandemi, Anda bisa jatuh sakit karena jika Anda menyangkal, Anda merasionalisasi parahnya situasi. Maka Anda mungkin tidak akan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri Anda sendiri," kata Mark.

Dari sisi sosial, sosiolog Rissalwan Habdy Lubis menilai kebijakan pemerintah yang tidak jelas dalam penanganan pandemi hingga membuat masyarakat bingung dan muak juga menjadi sebab menurunnya kepercayaan masyarakat pada Covid-19. Direktur Eksekutif Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial (LKPS) ini menyebut, hal itu diperparah oleh pemerintah yang tidak konsisten tetapi cenderung hanya menyalahkan masyarakat saja atas ledakan pandemi yang terjadi.

"Menyalahkan ini tanpa melakukan evaluasi kebijakan untuk perbaikan penanganan wabah Covid," kata Rissalwan kepada Asumsi.co.

Menurut dia, masyarakat akhirnya mulai lelah dan mengalami apa yang dinamakan pandemic fatigue. Ini memicu masyarakat untuk curiga pada angka yang dipaparkan pemerintah, apalagi pemerintah kerap tidak punya solusi mengatasinya.

"Saya kira pemerintah bukan lalai, tapi dengan sengaja membiarkan kondisi tidak jelas seperti ini sebagai modus memupuk kembali praktik otoritarianisme baru berbasiskan kepentingan bisnis," ucap dia.

Dengan begitu, kewaspadaan akan suilit diupayakan kembali. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah ketegasan pemerintah dalam menegakkan amanat UU Karantina Kesehatan dengan menerapkan lockdown atau karantina wilayah terbatas di daerah-daerah zona merah setingkat kelurahan atau kecamatan.

"Karena sejak awal UU Karantina ini yang justru dihindari pemerintah. Padahal, dengan cara tersebut pasti lebih efektif mencegah penyebaran virus covid. Tidak perlu lockdown satu negara seperti di negara lain. Cukup wilayah kelurahan atau kecamatan dan pemerintah bisa menyiapkan dapur umum sebagai supply logistik selama lockdown. Persis seperti pengungsian bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia," ucap dia.

Baca juga: Semoga Tak Ada Ulang Tahun Kedua Kawal COVID-19 | Asumsi

Share: Situasi Genting, Kenapa Masih Ada yang Menyangkal Covid-19?