Budaya Pop

Selepas Hajatan Atta-Aurel: Ranah Frekuensi Siaran dan Posisi Negara Dipersoalkan

Ramadhan– Asumsi.co

featured image
Ilustrasi: Jarwo/Asumsi.co

Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sudah selesai menggelar akad nikah dan syukuran di Hotel Raffles, Jakarta, Sabtu (3/4/21). Acara super mewah itu disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi RCTI. Namun sampai hari ini, acara itu masih tak lepas dari kritik.

Di balik kemegahan acara pernikahan Atta-Aurel tersebut, ternyata banyak celah sehingga kritik dari berbagai sisi muncul. Dari segi tayangan, meski Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akhirnya mengizinkan acara itu disiarkan secara langsung oleh RCTI, namun acara pernikahan itu dinilai telah membajak frekuensi publik.

Sementara kehadiran Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sebagai saksi pernikahan Atta-Aurel, juga tak lepas dari sorotan. Keduanya dinilai tak etis mempertontonkan kehadiran dalam kerumunan, di saat banyak masyarakat lain kesulitan menggelar acara pernikahan di tengah pandemi COVID-19, bahkan ada yang dibubarkan sampai disanksi.

Tak berhenti sampai di situ. Kritik juga dialamatkan kepada Kementerian Sekretariat Negara yang mengunggah cuplikan video dan foto pernikahan Atta-Aurel, dimana Jokowi dan Prabowo hadir, melalui akun YouTube dan Twitter resminya.

Siaran Atta-Aurel Membajak Frekuensi Publik

Atta-Aurel tak sekadar menggelar acara akad nikah saja. Beberapa waktu lalu, keduanya juga sudah mendominasi siaran televisi RCTI lewat siaran langsung lamaran, siraman, dan pengajian pada Sabtu (13/3/21) lalu. Akad akhir pekan kemarin menjadi pelengkap dari dominasi rangkaian acara Atta-Aurel di RCTI.

Sebelumnya, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat dan individu yang fokus pada isu penyiaran untuk kepentingan publik, sempat melayangkan protes dan meminta KPI menegur RCTI atas siaran lamaran Atta-Aurel.

​Baca Juga: Kenapa Presiden dan Menteri Bisa Jadi Saksi Nikah di Luar Keluarga Inti?

Kepada Asumsi.co, Senin (15/3) lalu, Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo menyebut telah berkomunikasi dengan pihak RCTI terkait tayangan acara lamaran Atta-Aurel di RCTI. Menurut Mulyo, pihaknya saat itu sudah mendengar penjelasan dari pihak RCTI, meski tetap saja tak ada sanksi dan acara tetap lolos dan ditayangkan. 

S. Kunto Adi Wibowo, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, mengkritisi acara pernikahan selebritas seperti Atta-Aurel yang ditayangkan secara langsung oleh stasiun televisi.

Menurutnya, acara itu sudah membajak frekuensi publik, yang mestinya disuguhkan tayangan-tayangan berkualitas dan edukatif. Kunto menyebut muara dari permasalahan seperti ini bisa dilihat dari sisi siaran yang tidak bermutu.

Kunto menyebut definisi siaran berkualitas di Indonesia saja agak bermasalah karena, dalam riset-riset dan survei-survei indeks kualitas penyiaran yang dilakukan KPI, biasanya bersandar pada Standar Program Siaran (SPS) dan standar penyiaran, serta peraturan yang secara normatif mengatur pola penyiaran.

“Nah, ini yang agak bermasalah, dari acara yang saya baca, itu ada indikator tentang informatif di wilayah tayangan-tayangan atau program wisata dan budaya, kalau kita mau masukan pernikahannya Atta-Aurel itu di wisata dan budaya. Di situ misalnya ada indikator informatif, berarti mestinya ada sesuatu yang baru. Well, apakah pernikahan ini adalah sesuatu yang baru dalam artian konsep? Nggak juga,” kata Kunto saat dihubungi Asumsi.co melalui telepon, Senin (5/4).

Kemudian dari indikator edukatif, Kunto menilai indikator ini juga menjadi agak sulit didefinisikan. Apakah edukatif di sini sesuai dengan argumen KPI yang akhirnya mengizinkan RCTI menyiarkan acara nikahan Atta-Aurel, yaitu dianggap memberikan edukasi soal adat dan budaya?

“Cuma kan apakah dengan tujuan yang seperti itu, maka televisi jadi berhak untuk memperkosa frekuensi publik? Nah, ini masalah etik, menurut saya. Di dalam etika penelitian atau etika apapun itu, kan ada istilahnya prinsip justice, prinsip keadilan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus menanggung bebannya.”

Kunto menyebut keuntungan yang didapat publik dari acara pernikahan Atta-Aurel di siaran televisi RCTI hanya sangat sedikit. Tentu saja, lanjutnya, yang paling banyak mendapat keuntungan adalah industri wedding pernikahan karena sudah masuk dalam bagian wedding industrial complex.

Menurut Kunto, ada problem di wedding industrial complex ini, di mana status perempuan atau status anak-anak muda ini dijadikan komoditas untuk sebuah perayaan pernikahan yang sebenarnya tak pernah ada. Lalu kemudian, ini menjadi sebuah industri yang besar di dunia dan bahkan di Indonesia.

“Kalau itu pertimbangannya, menurut saya ya kita bisa bilang bahwa frekuensi publik kita, sebuah komoditas yang dimiliki oleh publik, kepentingan publik, itu kemudian dimanfaatkan untuk akumulasi kepentingan lainnya yang sifatnya lebih privat dan komersial seperti wedding industrial bahkan industri penyiaran itu sendiri."

Menurut Kunto, hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan spirit dari sebuah penyiaran yang berkualitas. Padahal, kata Kunto, penyiaran yang berkualitas itu harus lebih soft pada tujuan-tujuan yang besar misalnya terkait demokrasi atau demokratisasi.

“Apakah siaran itu memungkinkan kualitas demokrasi kita akan naik? Apakah sebuah program itu berkontribusi pada memperkuat sebuah ruang informasi di Indonesia yang makin terbuka dan makin inklusif? Misalnya memperkuat proses demokratisasi di Indonesia dengan menyediakan sumber informasi yang plural. Nah, itu kan enggak ada dalam tayangan program Atta-Aurel ini.”

Sekretariat Negara yang Ikut Meramaikan Nikahan Atta-Aurel

Acara pernikahan Atta-Aurel ini pun merembet ke banyak hal. Sorotan publik juga mengarah pada Kementerian Sekretariat Negara, yang ikut ‘merayakan’ acara yang dihadiri Jokowi dan Prabowo itu, dengan mengunggah cuplikan video serta foto-foto acara pernikahan Atta-Aurel di akun Twitter dan YouTube resmi.

Sebagai bentuk dokumentasi dan transparansi dari kegiatan harian yang dijalankan seorang kepala negara, mungkin unggahan video dan foto itu tak jadi soal. Tapi, masalahnya, kegiatan itu diunggah di akun resmi milik negara, dan tak ada kaitannya dengan kegiatan kepresidenan atau protokoler.

Kunto menilai unggahan--video dan foto nikahan Atta-Aurel--oleh Kementerian Sekretariat Negara di media sosial itu menjadi masalah dari sisi akuntabilitas publik. Sebab, unggahan tersebut bisa memicu keramaian publik dan tentu saja memicu kritik-kritik karena dianggap tak sesuai tempat.

“Itu bukan terserah mereka juga ya dalam mengunggah. Mentang-mentang pakai sosial media, nggak pakai frekuensi publik, bukan berarti juga jadi bisa menyiarkan sesuatu yang privat di ranah publik, kan gitu,” kata Kunto.

Menurut Kunto, masalahnya bahwa di Indonesia, ada hal-hal yang masih bermasalah dengan definisi antara privat dan publik. Menurutnya, banyak aturan hukum dan undang-undang yang mengurusi masalah privat, padahal itu harusnya tidak boleh karena mestinya menjadi masalah publik, lalu banyak pula urusan publik yang kemudian diprivatisasi.

“Menurut saya, ujungnya sampai ke diskursus kita hari ini, tentang pernikahannya Atta-Aurel. Apakah pernikahannya Atta itu sesuatu yang privat atau publik? Kan gitu. Kalau kita ngomong Royal Wedding, ya jelas, kalau keluarga Kerajaan di Inggris itu publik, karena mereka juga didanai pajak oleh rakyat, kan begitu. Sehingga apapun urusan keluarga Kerajaan jadi urusan publik. Termasuk pernikahannya.”

Dalam spektrum yang lebih luas, Kunto melihat terkait spirit itu, pernikahan monarki di Inggris atau monarki di negara manapun, itu bisa jadi sebuah cara negara untuk melanggengkan sistem kekuasaan atau sistem budaya sebuah negara.

“Pertanyaannya apakah Atta dan Aurel ini adalah bagian monarki di Indonesia atau apakah Indonesia menganut monarki? Kalau tidak jawabannya, maka tentu saja pernikahannya Atta dan Aurel ya pernikahan privat. Apa yang terjadi kemarin ya, hanya motif ekonomi untuk meraup rating sebesar-besarnya dan untuk bisa mempromosikan wedding industrial complex tadi.”

Sampai Kapan Publik Disuguhkan Acara Privat Selebritas?

Menurut Kunto, permasalahan seringnya siaran langsung selebritas membajak frekuensi publik, tak akan berhenti sampai di sini dan berpotensi akan terulang di masa mendatang. Ia menilai masalahnya di Indonesia itu sebetulnya bukan pada aturannya, tapi pada penegakan hukumnya.

Tengok saja, jauh sebelum acara Aurel-Atta, siaran langsung pernikahan selebritas juga pernah ditayangkan televisi, seperti pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada tahun 2014 di Trans TV.

Acara tersebut digelar selama dua hari dua malam pada 16-17 Oktober, sejak pukul 08.00 hingga 22.00 alias 14 jam per hari. KPI saat itu melayangkan teguran karena menilai siaran tersebut bukan untuk kepentingan publik sebagai pemilik utuh frekuensi.

Ada juga siaran langsung pernikahan orang tua Aurel sendiri, Anang Hermansyah dan Ashanty pada tahun 2012 yang digelar tiga jam penuh. 

Jauh sebelumnya, acara pernikahan Eko Patrio-Viona Rosalina pada 12 Oktober 2001 silam juga disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), kini MNC TV. Kala itu, tayangan pernikahan Eko menyulut emosi pecinta sepakbola lantaran menggagalkan siaran langsung big match Liga Primer Inggris antara Liverpool vs Manchester United.

Lalu, sampai kapan masyarakat harus menanggung beban dengan disuguhkan tayangan-tayangan yang tidak edukatif tersebut?

“Sampai akhirnya KPI atau lembaga-lembaga penyiaran yang independen ini punya taji dan bisa bertarung melawan kepentingan modal maupun kepentingan negara. Dan sepertinya sejak dari reformasi justru trennya semakin melemah. Jadi saya nggak heran kalau ini akan terus berulang di tahun depan dengan ada siaran langsung selebriti yang menikah.”

Senada dengan Kunto, Pakar Kebijakan Publik Dr. Trubus Rahadiansyah, menilai tak etis kalau Kementerian Sekretariat Negara mesti sampai mengunggah foto dan video pernikahan selebritas, di akun media sosial resmi milik negara. Menurutnya, itu tak ada hubungannya dengan urusan negara.

“Mestinya kan sesuai dengan tugas pokok fungsi atau tupoksinya, itu kan melaksanakan kegiatan-kegiatan presiden yang terkait dengan protokoler negara. Nah, kalau ini kan bukan terkait tugas atau protokoler negara. Yang jelas tidak pas lah,” kata Trubus saat dihubungi Asumsi.co melalui telepon, Senin (5/4).

Menurut Trubus, langkah Kemensesneg itu justru memancing reaksi publik terkait dengan perilaku diskriminasi negara terhadap masyarakat lainnya. Ia pun menyoroti misalnya terkait sulitnya orang-orang mengurus pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Bahkan tak sedikit yang dibubarkan oleh petugas di lapangan hingga dikenai sanksi.

“Sedangkan mereka-mereka ini dengan mudahnya mendapatkan izin. Apalagi kan sekarang kita lagi PPKM, jadi nggak boleh dong sembarangan menggelar acara. Itu kemudian kan itu juga mendatangkan kerumunan, kan nggak boleh tuh, nanti ada pelanggaran protokol kesehatan, nggak?”

Menurut Trubus, Kemensesneg mestinya mempublikasi video dan foto yang terkait dengan public goods, sehingga kalau urusannya terkait private goods, itu mestinya jangan sampai diunggah, bahkan harusnya tak boleh.

“Persoalannya jadi cenderung politis juga ya sebenarnya, karena Atta itu dicintai milenial, jadi akan lebih banyak tarik-menarik kepentingan politik. Makanya kan ada Menteri Pertahanan segala di situ yang hadir, ada ketua MPR juga. Jadinya kan itu kalau dikerucutkan ada perwakilan partai-partai di situ. Tapi tetap saja itu kurang etis, melanggar public civility, melanggar kesantunan publik.”

Share: Selepas Hajatan Atta-Aurel: Ranah Frekuensi Siaran dan Posisi Negara Dipersoalkan