Isu Terkini

Konflik Palestina-Israel dan Sikap Pemerintah dari Masa ke Masa

OlehIrfan Muhammad

featured image
Tangkapan layar YouTube/AFP News Agency

Bagi Indonesia, urusan Palestina bukanlah hal baru. Sejak Indonesia merdeka, sikap kita pada Palestina sudah jelas: mendukung kemerdekaannya.

Ini bukan hanya karena frasa "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan" dalam pembukaan UUD 1945. Namun, lebih dari itu, ada juga fakta sejarah yang membuat kita tak bisa abai pada perjuangan rakyat Palestina.

Presiden pertama, Soekarno misalnya, adalah orang yang tegas terkait isu ini, Bahkan Putera Sang Fajar menyebut Indonesia akan selalu menentang Israel. "Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel," begitu pernyataan Soekarno pada tahun 1962.

Hubungan Personal

Di luar semangat anti-kolonialisme si Bung Besar, Palestina juga punya kesan bagi Indonesia. Ialah Syekh Muhammad Amin Al-Husseini, Mufti Yerussalem di tahun 40-an yang memberi selamat dan dukungan pada kemerdekaan Indonesia.

Syekh Muhammad Amin pula yang kemudian mendesak negara Timur Tengah lainnya untuk mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia.

Baca juga: Efektifkah "Kutukan" Pimpinan Negara Untuk Israel? | Asumsi

Lain dari itu, ada juga nama Muhammad Ali Taher. Ia adalah seorang saudagar Palestina yang menyumbang kekayaannya untuk membantu perjuangan Indonesia.

Maka tak heran kalau Bung Karno pun menaruh hormat lebih pada Palestina dan mendukung perjuangannya bebas dari kolonialisme Israel. Indonesia tak pernah mau mengakui negara Israel yang diproklamasikan oleh David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948. Itulah sebabnya, Indonesia juga selalu menampik mentah-mentah ajakan menjalin hubungan diplomatik yang ditawarkan negara zionis itu.

Saat menggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1953, misalnya, Indonesia dan Pakistan menolak keras diikutsertakannya Israel dalam konferensi tersebut. Sebaliknya, saat penyelenggaraan KAA di Bandung pada 1955, Soekarno mengundang Palestina meskipun saat itu belum diakui sebagai negara merdeka. Mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini datang dan mewakili kepentingan Palestina.

Dalam pidato pembukaan KAA, Soekarno secara lantang memberikan dukungan kepada negara-negara yang masih mengalami penjajahan. "Kolonialisme belum mati, hanya berubah bentuknya. Neokolonialisme itu ada di berbagai penjuru bumi, seperti Vietnam, Palestina, Aljazair, dan seterusnya," kata Soekarno.

Semangat Bandung yang menyuarakan antiimperialisme dan antikolonialisme bergaung hingga Palestina. Pidato pembukaan Soekarno di KAA juga menginspirasi tokoh perjuangan kemerdekaan Yasser Arafat yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1929 atau saat itu berusia berusia 34 tahun. Pidato tersebut juga menjadi dukungan moril bagi ribuan pejuang kemerdekaan Palestina lainnya.

Tak Undang Israel

Mengutip catatan Alwi Shahab di Republika, pada 1962, ketika di Jakarta diselenggarakan Asian Games, Soekarno juga menolak kehadiran kontingen Israel. Keputusan ini membuat Indonesia diganjar sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menarik diri sebagai pelindung AG IV. Bahkan, IOC melarang benderanya dikibarkan di Jakarta. 

Namun alih-alih gentar, Indonesia malah memilih keluar IOC. Setahun kemudian, Indonesia menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) di Jakarta, yang sukses besar dan dihadiri 48 negara.

Sebelumnya (1957), ketika Indonesia lolos di zona Asia dan tinggal menghadapi Israel untuk ikut ke Piala Dunia, Indonesia menolak untuk main di Jakarta atau di Tel Aviv. Indonesia hanya mau bermain di tempat netral, tanpa lagu kebangsaan. Tapi, persatuan sepak bola dunia (FIFA) menolak usul RI. Akibatnya Indonesia terhambat ke Piala Dunia. 

Baca juga: Sudah Mengutuk, Ini yang Bisa Indonesia Lakukan untuk Bantu Palestina | Asumsi

Israel juga jadi alasan Indonesia keluar dari PBB pada 7 Januari 1964. Menurut Bung Karno, dengan menguntungkan Israel dan merugikan negara Arab (termasuk Palestina), PBB nyata-nyata menguntungkan imperialisme dan merugikan kemerdekaan bangsa-bangsa. Bung Karno pun menuduh PBB merupakan kepanjangan tangan AS dan sekutunya yang lebih jelek dari mimbar omong kosong.

Orde Baru yang Melunak

Berbeda dengan jalan konfrontatif Soekarno, di era Orde Baru, meski masih tetap mendukung perjuangan Palestina, Soeharto memilih untuk lebih moderat. Ini tidak lepas dari kedekatan Orde Baru dengan Barat, terutama Amerika yang jelas mendukung Israel.

Mengutip Muttaqien dalam “Domestic Politics and Indonesia’s Foreign Policy on the Arab-Israeli Conflict”, Indonesia, misalnya, mengusulkan pembicaraan langsung antara Israel dan tetangga Arabnya usai perang 1967. Sementara di antara negara-negara Arab pembicaraan langsung antara Arab dan Israel merupakan masalah sensitif karena orang Arab tidak mengakui Israel pada saat itu.

Indonesia juga tidak menunjukkan solidaritas yang nyata setelah Konflik Arab-Israel tahun 1973. Karena ketika negara-negara Arab melakukan embargo ekspor minyak ke negara-negara pendukung Israel seperti AS, Belanda, Kanada, Portugal, Rhodesia, dan Afrika Selatan, Indonesia tidak ikut serta dalam aksi ini.

Di zaman Orde Baru pula, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) terbentuk pada 1967. Namun, menurut Muttaqien, Presiden Soeharto terbilang telat untuk mengizinkan pendirian kantor perwakilan PLO di Jakarta. 

Menlu RI saat itu, Adam Malik, baru memberikan izin demikian pada 1974. Itu setelah pertemuan puncak Liga Arab berlangsung di Rabat, Maroko, yang salah satu hasilnya mengakui PLO sebagai satu-satunya organisasi yang merepresentasikan rakyat Palestina. Di saat yang bersamaan, PBB juga mengakui kepemimpinan Yasser Arafat atas PLO. Pemimpin besar Palestina itu pada 1993 mengunjungi Jakarta dan disambut baik Presiden Soeharto.   

Langkah Nyeleneh Gus Dur

Upaya Indonesia dalam perdamaian Palestina sempat riuh di era Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Di tahun 2000, presiden yang akrab disapa Gus Dur ini pernah melontarkan gagasan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini diambil dengan alasan rasional bahwa negara-negara Arab di sekitarnya, seperti Jordania dan Mesir, telah melakukan normalisasi. 

Dalam buku “Damai Bersama Gus Dur” (2010) disebut ada dua alasan yang diutarakan Gus Dur mengapa ia ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, Gus Dur ingin memastikan George Soros, yang seorang Yahudi, tidak mengacaukan pasar modal. Kedua, Gus Dur ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia di Timur Tengah, sebab selama ini Timur Tengah tidak pernah membantu Indonesia menghadapi krisis.

Namun gagasan ini tidak pernah terwujud. Mengutip Muttaqien, pada dasarnya Gus Dur tetap melanjutkan kebijakan mendukung Palestina dan mencoba memaksa Israel untuk mengakui negara merdeka Palestina.

Meskipun Abdurrahman Wahid, sebagai mantan pemimpin NU, pernah menyampaikan pidato yang menganjurkan dibukanya hubungan diplomatik dengan Israel, namun selama pemerintahannya, hal itu tak pernah terlaksana. Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menyatakan bahwa hubungan diplomatik dengan Israel dihentikan. Shihab juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Israel mengakui negara merdeka Palestina.

Seperti halnya Soeharto yang relatif lunak, Gus Dur juga memperhitungkan resistensi dalam negeri jika berupaya membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Meski NU tidak melibatkan diri dalam protes atau demonstrasi seperti yang dilakukan oleh PKS dan Hizbut Tahrir, secara resmi organisasi ini juga mendukung Palestina.

Baca juga: Pro Palestina Bukan Berarti Anti Yahudi, Ini Alasannya | Asumsi

Namun bukan berarti langkah ini mengaburkan upaya Gus Dur dalam kemerdekaan Palestina. Suhartiningtyas dalam “Analisa Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Untuk Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Israel Dalam Upaya Peduli Perdamaian Palestina-Israel”, menyebut bahwa pada suatu wawancara oleh seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam bidang advokasi antisemitisme untuk kawasan Timur Tengah di kantor PBNU, Gus Dur sempat ditanya tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai perdamaian Israel-Palestina.

Gus Dur pun dengan tegas langsung menjawab: “Tegakkan keadilan dan berikan hak-hak Palestina kepada mereka, baru bicarakan perdamaian!”

Sedangkan dalam bentuk tindakan konkret, salah satunya adalah keterlibatan Gus Dur dalam pembentukan komisi tiga agama (Islam, Kristen, Yahudi) demi mengupayakan percepatan perdamaian Palestina-Israel. Kesepakatan tersebut dicapai pada pertemuan informal di Bordeaux, Paris. Gus Dur merupakan satu dari beberapa tokoh yang dipercaya mewakili dunia Islam bersama Choiri Jambek dari Jordania dan Syekh Sulaiman, Imam Masjid Legend Park London. Pertemuan tersebut dianggap sebagai suatu babak baru dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Tugas utama komisi tiga agama adalah memberi berbagai masukan terkait percepatan pencapaian perdamaian. 

Ketika Menjadi Anggota DK PBB

Pada saat Indonesia memiliki status anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (2007- 2008), Indonesia selalu berupaya dalam memperjuangkan perlindungan dan penjaminan hak-hak rakyat Palestina melalui badan perdamaian dunia.

Dalam ranah PBB, Indonesia memiliki peran aktif dalam memprioritaskan krisis Israel-Palestina. Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia mendorong diselenggarakannya sebuah Special Session Dewan HAM yang dilaksanakan pada 9 Januari dan 12 Januari 2009. Indonesia pernah menjadi salah satu Negara penggagas utama Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada tanggal 15-16 Januari 2009 yang berbicara tentang isu Palestina.

Pada 29 November 2012, Negara Palestina secara sah diperhitungkan sebagai non-member observer state PBB melalui co-sponsor dari Indonesia. Selanjutnya, Indonesia menjadi Negara co-sponsor juga dalam sebuah momen penting bagi Negara Palestina, yaitu upacara sejarah penaikan bendera Palestina di Markas Besar PBB di New York, tepatnya pada tanggal 30 September 2015.

Sikap Indonesia Kini

Adapun hari ini, saat Palestina kembali diserang secara brutal oleh zionis Israel, sikap Indonesia tidak juga berubah. Masih mendukung kemerdekaannya.

Baca juga: Gaza Terlihat Buram di Peta Google, Ini Pentingnya Citra Satelit Resolusi Tinggi | Asumsi

Itu tersirat dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengutuk tindakan Israel yang tidak berprikemanusiaan. Terkini, bersama Malaysia dan Brunei Darussalam, Indonesia juga resmi mengeluarkan penyataan bersama soal agresi Israel di wilayah Palestina. 

Dalam pernyataan yang ditandangani pada 16 Mei 2021 itu, Jokowi, bersama Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, menegaskan kembali solidaritasnya kepada rakyat Palestina dan dukungan penuh untuk pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Dalam pernyataan resminya, ketiga negara mengutuk serangan Israel atas Palestina. Disebutkan, serangan itu telah berulang kali terjadi dan memakan korban warga sipil di seluruh lokasi okupasi wilayah Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.

Ketiga negara tersebut mengecam tindakan Israel yang telah terang-terangan melanggar hukum internasional, termasuk pelanggaran HAM, kolonialisasi, serta politik apartheid terhadap orang-orang Palestina.

Pada pernyataan Minggu (16/5/2021),  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengusulkan adanya persatuan, di antara negara anggota OKI dan di semua pemangku kepentingan di Palestina untuk menyelesaikan krisis di sana. Ia mengatakan tanpa persatuan, OKI tidak mampu menjadi penggerak dalam menggalang dukungan internasional untuk Palestina, termasuk mencapai cita-cita kemerdekaannya.

"Saya menyerukan agar masing-masing negara OKI menggunakan pengaruhnya untuk mendorong gencatan senjata secepatnya, dan semua tindakan kekerasan harus dihentikan," katanya.

Share: Konflik Palestina-Israel dan Sikap Pemerintah dari Masa ke Masa