Isu Terkini

Dinilai Diskriminatif, Ini Rekomendasi B2WI Soal JLNT Untuk Road Bike

Irfan Muhammad– Asumsi.co

featured image
Unsplash

Upaya membuat Jalan Layang Non-Tol untuk pengguna sepeda balap atau road bike ditentang oleh pegiat sepeda sendiri. Bike to Work Indonesia jadi salah satunya. Bersama sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat lain, B2WI menilai kebijakan tersebut melanggar aturan dan diskriminatif.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sejak 23 Mei 2021 melakukan uji JLNT Casablanca untuk pengguna road bike. Dari pekan ke pekan, penggunanya naik signifikan.

Mengutip Republika, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut pada uji coba pekan pertama terdapat 1.666 pengguna sepeda balap. Saat uji coba pekan kedua di tanggal 29 dan 30 Mei 2021 tercatat 2.499 pengguna sepeda balap yang melintas. Sedangkan pada uji coba pekan ketiga, pada 5 dan 6 Juni 2021 ada 4.005 pengguna sepeda balap.

Kebijakan ini memang kontroversial. Soalnya, selama ini jalan layang tersebut hanya diperuntukkan buat kendaraan roda empat saja. Kencangnya angin jadi alasan motor tidak boleh melintas di sana.

Namun, justru sepeda balap boleh. Alasannya, angin tak berembus kencang pada pagi pukul 06.00-08.00 WIB. Namun ini juga janggal karena pengguna sepeda biasa dan motor tetap tidak boleh melintas. Ketimpangan inilah yang lantas diprotes oleh koalisi LSM.

Tidak Setara

Mengutip CNN Indonesia, Ketua Komunitas Bike to Work Poetoet Soedarjanto menyebut, kebijakan JLNT untuk roadbike menimbulkan diskriminasi dan tidak sesuai dengan peruntukan jalan tersebut. Padahal, suatu kebijakan harusnya diberlakukan dengan prinsip kesetaraan dan proporsional, sehingga semua jenis moda transportasi harus diperlakukan sama dan setara di jalan raya.


JLNT sendiri sejak 2017 sudah ditegaskan tidak boleh dilintasi oleh kendaraan roda dua. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 287 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan melanggar aturan rambu bisa didenda Rp500.000 atau penjara paling lama dua bulan.


Baca Juga : Pemotor Acungkan Jari Tengah ke Pesepeda, Apa Kabar Etika Lalu Lintas?


"Ini justru menimbulkan konflik sosial baru, bahkan punya ekses terhadap negatifnya pesepeda," kata Poetoet kepada CNN.

Ia pun mengusulkan untuk membuka kawasan khusus road bike jika pemerintah sebegitu inginnya memfasilitasi pengguna roadbike. "Seperti halnya BMX cross di Pulomas, track bike di Velodrom, BMX flatland di bike park, MTB di taman kota, semua sesuai dengan jenis genre dan juga fungsinya," ujar Poetoet.

Tiga Lokasi

Ketua Tim Advokasi Bike to Work Indonesia, Fahmi Saimima dalam diskusi, Minggu (13/6/2021) menyebut ada beberapa lokasi yang dapat digunakan sebagai lintasan road bike. Lokasi itu bukanlah jalan raya melainkan jalan wilayah, seperti salah satunya yaitu Pantai Indah Kapuk.

"Di Pantai Indah Kapuk di mana itu kawasan swasta, aspalnya bagus, treknya halus, anginnya juga bagus," kata Fahmi.

Selain itu kawasan JIExpo juga bisa jadi opsi. Menurutnya, meski JIExpo merupakan kawasan khusus, peruntukannya untuk balap sudah dilakukan sejak 2014. Dan ini juga dirasa cocok untuk road bike.

Adapun kawasan ketiga yang diusulkan oleh pihaknya adalah Sentul. Menurutnya, meski berbayar, kawasan itu dinilai menunjang.

"Jangan takut berbayar, karena saya yakin teman-teman road bike mampu membayar untuk silakan memacu sepeda mereka secepat mungkin," katanya.

Dia juga mengusulkan agar penggunaan JLNT sebagai lintasan road bike diatur dalam Peraturan Gubernur terkait Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memasukkan aturan pembagian zona di setiap lokasi CFD berdasarkan kegiatan masyarakat.

"Misalnya Yang tengah atau Sudirman-Thamrin untuk public space, untuk santai, rekreasi, olahraga dengan kecepatan rendah. Khusus yang cepat boleh pakai lagi JLNT dalam kategori sebuah payung hukum bernama CFD," kata Fahmi.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Rudi Saptari mengatakan pihaknya akan membicarakan usulan dari koalisi terkait penggunaan JLNT untuk pengguna roadbike. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat evaluasi mingguan, uji coba lintasan road bike, pada Rabu (16/6/2021).

Share: Dinilai Diskriminatif, Ini Rekomendasi B2WI Soal JLNT Untuk Road Bike