FPI dan Sejarah Berliku Islam Politik di Indonesia

Foto: Asumsi.co/Ramadhan

Dari Cengkareng sampai Petamburan, ribuan orang turun ke jalan untuk menyambut kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, dari pengasingan. Kembalinya samudra putih ke jalanan Ibukota mengingatkan kita bahwa gerakan mereka takkan lekas jadi pudar. Gagasan tentang Islam dan kenegaraan yang mereka bawa tetap ada dan berlipat ganda.

Namun, bagaimana gerakan yang begitu berpengaruh ini bermula? Mengapa mereka mampu bercokol di koridor-koridor kekuasaan lebih dari dua dekade setelah Reformasi?

Sejak hari-hari awal republik, kelompok Islamis telah memiliki tempat tersendiri di kancah politik Indonesia. Menurut Diego Fossati (2019) dalam “Political Islam, Aliran, and Political Behavior”, pada masa Orde Lama warga Indonesia memilih partai politik menurut “aliran” keagamaan dan ideologi masing-masing. Warga yang menerapkan Islam abangan akan lebih condong memilih partai sekuler-nasionalis macam Partai Nasional Indonesia (PNI) atau Partai Komunis Indonesia (PKI), sementara para santri dan priyayi cenderung dekat dengan partai berhaluan Islam seperti Masyumi.

Namun, sepak terjang kelompok politik Islam tidak berhenti di ranah politik elektoral. Pada 7 Agustus 1949, Negara Islam Indonesia (NII) diproklamirkan oleh Kartosoewirjo, eks-pejuang dan anggota gerakan Darul Islam (DI) yang kecewa setelah pemerintah Indonesia menolak menerapkan syariat Islam. Setelah belasan tahun bergerilya dan menginspirasi gerakan serupa di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh, Kartosoewirjo ditangkap di Jawa Barat pada 1962 dan dihukum mati.

Setelah NII tumpas pada penghujung pemerintahan Soekarno, naiknya rezim Orde Baru dan Soeharto juga menyudahi perlawanan kelompok Islam dari ranah politik elektoral. Seperti dicatat Benedict Anderson (2008) dalam “Exit Soeharto”, niatan Soeharto memelihara keberagaman corak ideologi partai di Indonesia hanya manis di bibir.

Sejatinya, ranah politik Indonesia dikendalikan dengan ketat. Kelompok-kelompok Islamisme yang punya corak beragam dipaksa bersatu di bawah bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dilarang berkampanye dengan simbol-simbol keagamaan. Oposisi nasionalis, sekuler, dan agama minoritas dikumpulkan secara canggung dalam Partai Demokratik Indonesia. Sementara itu, partai sang penguasa, Golkar, terus-menerus keluar sebagai pemenang.

Relasi sengit Soeharto dengan Islam sudah jadi rahasia umum di kalangan orang dalam Orde Baru. Salim Said, misalnya, menulis bahwa Soeharto pernah “melotot pada seorang santri wanita” yang menyarankan agar demonstrasi pro-ABRI yang berlangsung pasca Peristiwa 30 September 1965 ditutup dengan doa bersama. Ia pun pernah mencak-mencak ketika seorang pentolan Nahdlatul Ulama (NU) menutup rapat dengan mengatakan Insya Allah. “Mengapa harus pakai Insya Allah?” tanya Soeharto.

Harry Tjan Silalahi (2004) juga mengungkap bahwa Soeharto ngamuk ketika sejumlah tokoh antikomunis yang menemuinya pada 1966 meminta ia menerapkan Piagam Jakarta–yang mewajibkan syariat Islam bagi warga Islam di Indonesia.

“Bagaimana dengan saya yang Islam abangan ini?” tanya Soeharto kala itu. “Apakah akan dipaksa melakukan sembahyang dan lain-lainnya?” Paling tenar, pada Maret 1982 ia membiarkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Darji Darmodiharjo, mengeluarkan Surat Keputusan yang melarang pemakaian jilbab di sekolah negeri.

Tentu saja, otot-ototan antara Soeharto dan kelompok Islam Politik tidak berhenti pada persoalan simbolis dan kesantunan. Sukses menumpas habis sisa-sisa oposisi kiri dari era Soekarno sekaligus membuai masyarakat Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, Soeharto beralih ke calon musuh berikutnya. Sejak akhir 1970-an, Soeharto memandang bahwa ada bahaya laten oposisi di kalangan Islamis. Termasuk di antaranya adalah basian simpatisan DI, yang berkumpul lagi dan mendirikan kelompok Komando Jihad.

Keberadaan Komando Jihad sendiri amat kontroversial. Sebagian menuding Komando Jihad sekadar peliharaan Orde Baru, barangkali untuk mendiskreditkan aspirasi politik Islam. Dugaan ini makin kuat sebab Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) masih menaungi eks-petinggi DI seperti Danu Muhammad Hasan.

Namun Tempo, dalam liputannya soal sepak terjang Wakil Ketua BAKIN Ali Moertopo pada 2013, berkesimpulan bahwa sang dalang mata-mata sesungguhnya tengah menerapkan taktik “pancing dan jaring.” Danu sejatinya agen ganda yang masih berambisi memabrurkan cita-cita pendirian negara Islam, dan ia mengira Moertopo bersimpati terhadap agenda tersebut.

Perhitungannya salah: pada 1983, Danu dan petinggi “neo-DI” lainnya ditangkapi dan dikerangkeng. Hanya beberapa jam setelah keluar penjara, Danu ditemukan meninggal secara misterius. DI sempat mencoba reuni singkat lagi pada akhir 1980-an, tetapi upaya tersebut berujung perpecahan akibat perbedaan pandangan ideologis pada 1992. Salah satu kelompok Islamis yang paling gigih memperjuangkan kelahiran negara Islam di Indonesia pun pecah kongsi, dan gerakan Islam Politik seolah berada pada titik nadir.

Buyarnya DI terjadi setelah satu dekade penuh marabahaya bagi kelompok Islam di Indonesia. Peristiwa seperti Tragedi Tanjung Priok (1984) dan Pembantaian Talangsari (1989) menunjukkan bahwa Orde Baru tak ragu-ragu menggunakan kekuatan militer untuk membungkam oposisi dari mana pun, tak peduli kelompok oposan itu berbasis identitas mayoritas di Indonesia. Mereka harus manut pada sang Bapak Pembangunan, atau diberondong peluru macam sasaran latihan tembak atau para komunis dua dekade sebelumnya.

Pada waktu bersamaan, ada dua hal yang menggerakkan situasi ke arah berlawanan. Pertama, mulai tahun 1980-an, Indonesia secara berangsur menerima investasi dari negara-negara Timur Tengah. Masjid dengan ornamen megah dan arsitektur ala padang pasir didirikan dengan donasi melimpah dari Qatar, Kuwait, dan Saudi Arabia. Lebih penting lagi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) didirikan pada 1980 dengan dana hibah dari Saudi Arabia. Selain memberi ruang bagi angkatan baru intelektual Muslim, lembaga tersebut juga jadi pintu masuk pemikiran Wahhabi yang menjadi landasan gerakan fundamentalisme di Indonesia.

Momentum kedua adalah pupusnya Perang Dingin. Uni Soviet, pandita tinggi komunisme global, bubar jalan pada 1991. Penerus obor komunisme, Republik Rakyat Cina, mengambil haluan lain dan perlahan-lahan melakukan normalisasi relasi diplomatik dengan Indonesia.

Kehilangan musuh bebuyutannya, Orde Baru seperti mendadak mengalami krisis paruh baya. Legitimasi pemerintahan Orde Baru selama ini bersandar pada dua hal: statusnya sebagai penumpas para pemberontak komunis serta pendongkrak ekonomi bangsa. Setelah bos besar komunis mati dan pertumbuhan ekonomi suam-suam kuku, apa lagi yang membuat mereka layak terus berkuasa?

Benedict Anderson menduga bahwa pada saat bersamaan, terdapat kecenderungan lain yang bikin Soeharto gerah. Ia menyaksikan munculnya generasi baru elite militer yang tak merasakan ingar-bingar Pembantaian 1965, terlebih lagi perjuangan keras meraih kemerdekaan. Angkatan baru ini muda, ambisius, dan lihai bermanuver politik. Soeharto butuh basis massa dan sekutu baru sebagai penyeimbang terhadap angkatan militer baru ini.

Ginanjar Kartasasmita, seorang menteri di era Orde Baru, merangkum langkah berikutnya dengan cemerlang.

“Soeharto seorang yang pragmatis,” tuturnya kepada Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016). “Ia melihat kekuatan Islam politik berkembang dan berpengaruh pada kekuasaan. (Maka) untuk hari depan kepentingan politiknya, Soeharto merasa harus berbaikan dengan kekuatan Islam yang sedang bangkit tersebut.”

Soeharto, jenderal tua yang alergi dengan kata “Insya Allah” dan kurang senang acara yang dihadirinya ditutup dengan doa, melakukan transformasi drastis. Pada Desember 1990, ia menyetujui pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah naungan wakil presidennya, B.J Habibie. Setahun kemudian, ia memperbolehkan jilbab dipakai di sekolah negeri dan bahkan naik haji bersama keluarganya. Sepulangnya dari Mekkah, ia berganti nama menjadi Haji Muhammad Soeharto. Pada sebuah pidato tahun 1995, ia bahkan menyatakan bahwa dirinya adalah “bibit Muhammadiyah yang ditanam di bumi Indonesia.”

Namun, pergeseran ini pula yang jadi titik tolak kebangkitan Islam Politik di Indonesia. Seperti ditulis Anderson, perlakuan Soeharto terhadap Islam selaras dengan doktrin orientalis Snouck Hurgronje: kasih apa pun yang mereka mau, kecuali akses ke politik.

Pendirian ICMI membuyarkan prinsip tersebut.Seperti ditulis Robert Hefner (2000), sejak semula Soeharto memang bermaksud memanfaatkan ICMI untuk kepentingan politiknya sendiri. Namun sekalipun ada udang di balik batu, ICMI tetap sukses menyediakan wadah bagi intelektual Muslim lintas angkatan yang selama ini direpresi gagasannya dan dipinggirkan dari kekuasaan. ICMI sukses dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi. Organisasi tersebut porak poranda setelah Soeharto dilengserkan pada 1998, tetapi angkatan baru politik Islam keburu terbentuk.

Runtuhnya Orde Baru menjadi marka penting bagi gerakan politik Islam. Pascareformasi, Indonesia mengalami vakum kekuasaan, dan ruang-ruang ideologi maupun politik diperebutkan secara sengit oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah para kelompok Islam Politik, yang pedekate dengan elit politik serta militer yang hendak merawat kekuasaannya di era pasca-Soeharto.

Kongkalikong ini berujung pada pendirian Pam Swakarsa, atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa, kelompok paramiliter yang dipersenjatai dan difasilitasi oleh militer. Menurut pengakuan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein kepada Majalah Tempo, Pam Swakarsa dibentuk atas permintaan Panglima ABRI saat itu, Wiranto. Sebab Wiranto dekat dengan kelompok-kelompok ultrakanan, keanggotaan Pam Swakarsa banyak diisi oleh ormas-ormas Islam.

“Debut” Pam Swakarsa terjadi pada November 1998, saat mereka ditugaskan menghadang aksi massa yang menentang pelaksanaan Sidang Istimewa MPR. Massa saat itu beranggapan bahwa pemerintahan presiden B.J Habibie, eks-Wapres sekaligus tangan kanan Soeharto, tidak kredibel. Demonstran pun menuntut agar penyelenggaraan pemilu bebas, yang tadinya diwacanakan terjadi pada 2002, dipercepat.

Namun, ormas-ormas yang bernaung di bawah Pam Swakarsa berpandangan lain. Ahmad Sumargono, Ketua Pelaksana Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) sekaligus orang penting di balik terkumpulnya anggota Pam Swakarsa, mengaku punya kepentingan sendiri untuk membela Habibie.

Saat diwawancarai Majalah Tempo pada 17 November 1998, Sumargono menyatakan bahwa Pam Swakarsa percaya Habibie mampu mengakomodir kepentingan ormas Islam. “Kalau status quo ini menguntungkan Islam, mengapa tidak?” tanyanya. Mereka pun turun dan bersanding-sandingan dengan aparat, jubah putih bertemu seragam loreng, menghajar massa mahasiswa dan aktivis yang menyesaki jalanan ibu kota.

Salah satu anggota Pam Swakarsa adalah ormas Islam yang diresmikan pada 17 Agustus 1998, Front Pembela Islam (FPI). Tokoh sentral dalam pendirian FPI adalah Rizieq Shihab, lulusan LIPIA dan putra seorang agitator perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Sebagai Kepala Madrasah Aliyah Jami’at Khair, ia memupuk reputasi sebagai da’i yang kharismatik, orator ulung, dan kritikus yang konsisten menelanjangi kemaksiatan dan kemungkaran era Orde Baru.

Reputasinya yang mengkilap membuatnya mampu mengumpulkan 20 ulama terkemuka dengan latar belakang ngeri-ngeri sedap untuk mendirikan FPI. Termasuk di antaranya adalah Habib Idrus Jamalullail dan K.H Cecep Bustomi, dua tokoh muslim senior yang keluar-masuk penjara Orde Baru karena dianggap mengkritik pemerintah.

Usai pendiriannya, FPI berulang kali hadir dalam ingar-bingar sosial politik. Pada November 1998, misalnya, FPI pertama mengenalkan diri ke publik dengan keterlibatannya dalam Kerusuhan Ketapang di Jakarta. Kala itu, warga lokal bentrok dan bunuh-bunuhan dengan preman pengelola ring judi di wilayah Ketapang, Jakarta Pusat. Rizieq turun untuk menenangkan massa, dan berceramah di masjid dekat lokasi selagi anggota-anggota FPI menjaga keamanan di tengah massa. Pada Sidang Istimewa MPR yang melantik Habibie sebagai Presiden pun, FPI terlibat bersama kelompok-kelompok lain Pam Swakarsa.

Sejak awal, FPI punya relasi akrab dengan orang-orang di sekitar Soeharto dan para elite politik dan militer. Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean dalam Politik Syari’at Islam: Dari Indonesia ke Nigeria (2004) mencatat bahwa FPI awalnya dikenal dekat dengan Prabowo Subianto, menantu Soeharto sekaligus perwira tinggi militer.

Setelah Prabowo diberhentikan dari TNI akibat kasus penculikan aktivis, FPI mulai mesra dengan Jenderal Wiranto. Saking akrabnya mereka, saat Wiranto diperiksa terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Mei 1998, ratusan milisi FPI turun gunung menduduki kantor Komnas HAM.

FPI juga dekat dengan Kapolda Metro Jaya 1998-1999 Mayjen (Pol) Nugroho Djayoesman serta Pangdam Jaya Mayjen TNI Djaja Suparman. Bahkan menurut riset Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dalam buku Premanisme Politik (2000), menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR 1999, Mayjen Suparman bertemu dengan petinggi FPI di Hotel Millenium Jakarta untuk mengkoordinir pengamanan sidang tersebut.

FPI lantas membuktikan kebolehannya di lapangan. Pada 24 Oktober 1999, saat massa mahasiswa turun untuk menentang penerapan RUU Keadaan Darurat/RUU PKB, FPI berdiri satu barisan dengan aparat untuk menumpas para demonstran.

Dukungan kepada kubu tertentu dalam perebutan kekuasaan pasca Reformasi itu menjadi “jalur masuk” FPI ke dalam ranah politik praktis. FPI dan tokoh-tokohnya memang tak terjun langsung menjadi politisi atau maju sebagai pejabat, tetapi relasi mereka yang erat dengan para elit politik membuat mereka punya pengaruh kuat dari balik layar serta membuat pentolan mereka nyaris kebal hukum.

Beking kuat ini bikin FPI semakin pede menjalankan khittahnya sebagai penegak keislaman di Indonesia. Pada Desember 1999, misalnya, ribuan anggota FPI menyatroni Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur Sutiyoso. Kala itu, FPI menuntut agar DKI Jakarta menutup tempat “maksiat” seperti klab malam, bar, panti pijat, dan diskotek selama bulan puasa.

Adegan tersebut mustahil terjadi di tengah digdayanya represi Orde Baru terhadap kelompok Islam: sebuah ormas keagamaan menggeruduk kantor pemerintahan ibu kota, dan meminta gubernurnya–seorang tokoh militer terpandang–untuk menerapkan aturan yang terang-terangan berbasis interpretasi keagamaan. Lebih sukar dipercaya lagi, Sutiyoso mengalah dan meninjau ulang kebijakan jam operasional tempat-tempat “maksiat” tersebut.

Sejak saat itu, kekuatan Islam Politik bangkit secara berangsur. Dari reruntuhan ICMI dan Pam Swakarsa, lahir angkatan baru tokoh masyarakat Islam, ormas ultranasionalis, dan partai dengan haluan keagamaan yang blak-blakan. Sebagian, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menempuh jalur politik praktis dan menjadi poros kuat di DPR. Banyak yang lain, seperti FPI, puas berada di luar gedung perwakilan rakyat. Layaknya dalang yang gemar tampil, mereka bermain peran dari belakang panggung politik Indonesia, tetapi secara bersamaan tampak kentara dalam keseharian kita.

Mulanya mereka puas jadi polisi moral yang sesekali dipanggil untuk turut serta sebagai kelompok penekan dalam rikuhnya dunia politik. Pada Pemilu 2004, misalnya, FPI mengirim da’i-da’i andalannya ke daerah untuk mendukung Wiranto, kawan lama mereka, menjadi calon presiden. Beberapa tahun kemudian, FPI berdiri di garda depan gerakan menuntut pengesahan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Semua itu berubah sejak 2012. Kemunculan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, politisi beretnis Tionghoa, Nasrani pula, mengguncang gelanggang politik lokal. Ketika atasannya naik tingkat jadi presiden pada 2014, ia memulai kepemimpinan yang singkat tetapi kontroversial sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dua tahun kemudian, dalam masa kampanye untuk mempertahankan posisinya sebagai gubernur, ia melawat ke pulau Seribu dan berkelakar mengomentari derasnya kampanye rasis dan sektarian yang ditujukan kepadanya.

Sisanya, kita tahu, adalah sejarah.