Anggota DPR Bawa Diagram Kekaisaran Sambo, Ini Kata Mahfud MD
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan membawa diagram kekaisaran Ferdy Sambo dalam rapat bersama Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK, Senin (22/8/2022).
Ia mengaku membawa banyak diagram terkait kekaisaran Ferdy Sambo. Ia meminta Ketua Kompolnas Mahfud MD menjelaskan diagram yang dibawanya itu.
“Berikutnya mengenai kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes (markas besar) dalam Mabes. Layaknya kerajaan di internal Mabes seperti sub Mabes. Saya ingin tanyakan Pak (Mahfud MD), ini kaitan dengan tugas Kompolnas. Ini diagram kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan, bener nggak sih nih?,” tutur Arteria sambil menunjukkan lembaran yang berisi diagram kekaisaran Sambo.
Diagram kekaisaran Sambo: Arteria memperlihatkan beberapa lembar diagram kekaisaran Ferdy Sambo. Ia enggan menjelaskan diagram kekaisaran Ferdy Sambo itu ketika diminta pimpinan rapat, Ahmad Sahroni. Ia tetap bersikukuh mendesak Mahfud MD membuka siapa yang terlibat dalam kekaisaran Ferdy Sambo. Khususnya, siapa yang terlibat dalam kekaisaran Ferdy Sambo di daerah pemilihannya di Jawa Timur.
“Kami mohon Pak, kemudian ada grup Sambo di daerah-daerah. Saya di dapil saya nggak mau ada yang begini Pak, kasih tahu yang di Jatim siapa, Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga pak, enggak usah se Indonesia” ujar Arteria.
Respons Mahfud MD: Sementara itu, Mahfud MD mengaku tidak tahu maksud diagram kekaisaran Ferdy Sambo itu. Ia juga mengaku memiliki banyak diagram kekaisaran Ferdy Sambo. Ia enggan pula membahas diagram kekaisaran Ferdy Sambo dalam rapat itu.
“Diagram itu pun saya tidak tahu sama sekali. Tadi bapak sedang keluar ketika saya cerita soal diagram. Saya punya data banyak tetapi tidak pernah dibahas karena itu di luar perkara ini. Saya bilang itu nanti ajalah. Saya juga tidak tahu sumbernya dari mana kan isu itu berseliweran gitu. Saya enggak pernah bilang gitu, tetapi nanti suatu saat,” ucapnya.
Kapolri diberhentikan sementara: Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian itu buntut kasus kematian Brigadir J. Politisi Demokrat itu mengatakan, peran Kapolri bisa diambil alih oleh Kemenko Polhukam.
“Mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” ujar Benny salam rapat Komisi III DPR bersama Kompolnas dan LPSK, Senin (22/8/2022).
Baca Juga:
Buntut Kasus Brigadir J, DPR Usulkan Kapolri Diberhentikan Sementara
