Jokowi Patok Belanja Negara RAPBN 2023 Sebesar Rp3.041,7 Triliun
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mematok belanja negara
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023
direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun.
“Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai
berikut. Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun
yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta
Transfer ke daerah Rp811,7 triliun,” kata Presiden Joko Widodo dalam
pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat
Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 – 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa
(16/8/2022), melansir Antara.
Anggaran kesehatan: Jokowi menyampaikan bahwa dari total
RAPBN 2023, anggaran kesehatan direncanakan mendapat porsi 5,6 persen dari
belanja negara atau sebesar Rp169,8 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan
untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan
penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Dia menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan
melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan
sinergi berbagai institusi.
Sosial: Selain itu, anggaran perlindungan sosial
dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun yang akan digunakan untuk membantu
masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar. Anggaran perlindungan
sosial tersebut juga bertujuan untuk mampu memotong rantai kemiskinan dalam
jangka panjang.
Jokowi menegaskan akan ada reformasi program perlindungan
sosial dengan perbaikan basis data penerima manfaat melalui pembangunan data
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial
sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima
manfaat,serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Anggaran pendidikan: Sementara untuk anggaran pendidikan,
pemerintah mengalokasikan sebanyak
Rp608,3 triliun. Anggaran itu menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut
guna memuluskan visi untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia.
“Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM,
disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Kita harus mampu
memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus
menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing
global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan
menjaga jati diri budaya bangsa,” kata Presiden.
Jokowi menjabarkan upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan
pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana
penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan
(3T). Selanjutnya penguatan link and match dunia pendidikan dengan pasar kerja;
pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia; serta penguatan
kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi
di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa,
pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan
riset dan inovasi,” katanya.
Infrastruktur: Untuk rencana pembangunan infrastruktur pada
program kerja tahun 2023 dianggarkan Rp392,0 triliun. Anggaran itu bakal
diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung
peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas;
menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan
memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses
teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Mantan wali kota Solo itu menyebut pembangunan infrastruktur
akan memadukan anggaran dengan skema pendanaan di luar APBN untuk mendukung
target percepatan. Skema pendanaan APBN dan non-APBN tersebut akan dilakukan
melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta
meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus
ditawarkan.
Baca Juga
