MKD Periksa Anggota DPR PDIP yang Nonton Porno
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memanggil Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Harvey Malaihollo. MKD DPR RI akan meminta klarifikasi Harvey Malaihollo terkait laporan menonton konten porno saat rapat.
Berdasarkan jadwal agenda MKD DPR RI, pemanggilan terhadap teradu, Harvey Malaihollo akan dilakukan, Kamis (19/5/2022), pukul 13.00 WIB. Agenda itu digelar di ruang MKD DPR RI.
Dilaporkan ke MKD: Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Adat Papua Barat (KMAPB) melaporkan anggota DPR dari PDI Perjuangan Harvei Malaiholo kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
“Secara resmi kami telah mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik kedewanan atas tindakan amoral yang dilakukan oleh HM, dan memohon Pergantian Antarwaktu (PAW) kepada Saudara HM ke MKD DPR RI di Senayan,” ujar Sekretaris Koalisi Masyarakat Adat Papua Barat Peduli Partai PDI Perjuangan James Aisoki, Rabu (20/4/2022), dilansir dari Antara.
Menurut James, masyarakat adat Papua Barat dan Konstituen Partai PDIP Papua Barat merasa dilukai oleh perilaku Harvey Malaihollo. Ia meminta Harvey Malaihollo di-PAW jika terbukti nonton video terlarang tersebut.
Viral di media sosial: Aksi Harvey Malaihollo menonton video porno saat rapat telah viral di media sosial dan telah dilihat oleh masyarakat Indonesia.
Tindakan Harvey Malaihollo itu dianggap sangat melukai masyarakat Adat Papua Barat. Tentunya, aksi itu juga disebut mencoreng reputasi Partai PDI Perjuangan.
“Kita tahu saat ini, PDIP sebagai partai pemenang pemilu di Indonesia, partai yang mengusung Presiden dan Ketua DPR RI karena itu kader partai harus menjadi panutan di depan publik, bukan sebaliknya menunjukkan tindakan tidak baik di depan publik,” ucapnya.
Tuntutan bersikap: KMAPB meminta Ketua DPR RI, MKD, dan Ketua Fraksi PDIP DPR RI untuk serius menyikapi perilaku wakil rakyat itu. Selain itu, KMAPB meminta Ketua Umum DPP Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mengambil sikap tegas terhadap kader partai yang mencoreng muruah partai di depan publik.
“Jika masalah ini tidak diseriusi dan ditindaklanjuti, maka akan berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat kepada partai pada Pemilu 2024,” tuturnya.
Mengenal KMAPB: Koalisi ini terdiri dari 22 organisasi masyarakat. Ini terdiri dari Ormas Gerakan Merah Putih, Parlemen Jalanan Papua Barat (Parjal); Dewan Adat Byak Papua Barat; Dewan Adat Waropen Papua Barat; Pokdar Kamtibmas Papua Barat; Garuda Merah Putih; Jaringan Makmur Nusantara; Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan; Gabungan Asosiasi Pengusaha Papua;
Serta, Gabungan Pengusaha Muda Cendrawasih; Setia Kita Pancasila (SKP); Gerakan Cinta Indonesia (Gercin); Laskar Merah Putih; Pemuda Batak Bersatu (PBB); LPRMI; Gapensi Kabupaten Manokwari; DPD Barisan Merah Putih; hingga DPW Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Provinsi Papua Barat.
Baca Juga:
Bahaya Serius Nonton Film Porno
