Menkeu Sri Lanka Mundur Usai Sehari Dilantik
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Lanka Ali Sabry mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa (5/4/2022). Padahal, Ali Sabry dilantik sebagai Menkeu Sri Lanka pada Senin (4/4/2022).
Mundur saat krisis: Pengunduran diri Ali Sabry dilakukan ketika Sri Lanka dilanda krisis ekonomi yang semakin memburuk. Disisi lain, saat ini Sri Lanka juga menghadapi peningkatan kerusuhan sipil akibat krisis ekonomi.
“Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri saya dari jabatan Menteri Keuangan dengan segera,” tulis Sabry dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Rajapaksa, dikutip dari Reuters.
Ditunjuk jadi menteri: Presiden Gotabaya Rajapaksa menunjuk Ali Sabry sebagai Menkeu untuk menggantikan adik laki-lakinya, Basil Rajapaksa. Penunjukan Ali Sabry dilakukan setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa membubarkan kabinetnya.
Puluhan menteri mundur: Sebelumnya, Menteri kabinet di Sri Lanka mengundurkan diri secara bersamaan. Ini merupakan bentuk protes terhadap cara pemerintah menangani krisis saat ini.
Para menteri mundur: Sebanyak 26 menteri mengundurkan diri pada Minggu (3/4/2022). Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa merespon pengunduran diri massal itu dengan membentuk kabinet baru.
Dikutip dari Hindustan Times, perdana Menteri Mahinda Rajapaksa tidak mengundurkan diri. Ia merupakan saudara Presiden Gotabaya Rajapaksa. Namun, tiga anggota keluarga Rajapaksa lainnya di jajaran menteri memilih mengundurkan diri.
Mereka adalah Menkeu Sri Lanka Basil Rajapaksa; Menteri Pertanian, Irigasi, Perdagangan Dalam Negeri, dan Kesejahteraan Masyarakat Chamal Rajapaksa; dan Menteri Olahraga Namal Rajapaksa.
Pengunduran diri tersebut dilakukan setelah ribuan orang menuntut penggulingan keluarga Rajapaksa, yang kembali berkuasa pada November 2019.
Krisis Sri Lanka: Sri Lanka saat ini mengalami krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948. Bahkan, masyarakat turun ke jalan untuk berunjuk rasa menentang pemberlakuan jam malam.
Krisis ekonomi disebabkan kurangnya mata uang asing yang digunakan untuk membayar impor bahan bakar. Rakyat Sri Lanka harus merasakan pemadaman listrik yang berlangsung setengah hari atau lebih. Selain itu, juga harus merasakan kekurangan makanan, obat-obatan dan bahan bakar.
Baca Juga:
Sri Lanka Nekat Klaim Alat Musik Sasando, Pemerintah Siapkan Bukti
