Pernyataan Lengkap Panglima TNI tentang Isu Tidak Harmonis dengan KSAD

Komisi I DPR RI mencecer Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa terkait kabar ketidakharmonisan dirinya dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dalam Rapat Kerja (Raker) di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (5/9/2022). Hal itu dipicu lantaran absennya Dudung dalam Raker bersama Komisi I DPR RI. 

Pernyataan lengkap: Anggota legislator Komisi I mempertanyakan mengapa Dudung kerap mangkir ketika rapat mempertemukan dirinya dengan Panglima TNI. 

Usai merampungkan agenda rapat tersebut, Andika menjawab mengenai isu ketidakharmonisan dirinya dengan Dudung di hadapan wartawan, berikut pernyataan lengkap Andika: 

*Dalam rapat disinggung soal keretakan hubungan dengan Pak Dudung, apakah benar?*

“Saya hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi saya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan manakala hal itu diterima berbeda ABC ya terserah bagaimana yang menyikapi. Tapi saya tetap melakukan tugas pokok dan fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan.”

*Hubungan Bapak dan Pak Dudung baik-baik saja kan? Atau memang ada hal-hal yang tidak sependapat?*

“Ya dari saya tidak ada karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku selama ini. Jadi gak ada yang berjalan berbeda.” 

*Terkait anak Pak Dudung disebutkan tidak lolos Akmil itu bagaimana?*

“Sekarang sudah masuk jadi bagian dari mereka yang diterima.” 

*Kalau dari Pak Andika baik-baik saja, kalau dari Pak Dudung bagaimana?* 

“Nah itu ditanyakan langsung saja. Menurut saya kita tetap menjalankan tugas kita sesuai peraturan perundangan, jadi tidak ada yang berbeda dan gak ada yang melenceng dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi)” 

Sorotan anggota DPR: Seperti diketahui, Anggota Komisi I DPR Helmy Faishal Zaini mempertanyakan absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang hadir diwakili oleh Wakasad Letjen Agus Subiyanto dalam Rapat Kerja (Raker) di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (5/9/2022). 

Padahal menurutnya kehadiran Dudung dinilai penting untuk menepis isu sengkarut hubungan Panglima TNI Andika dengan Dudung. 

“Kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis (isu) di sosial media di berbagai macam kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD,” kata Faishal. 

Menurut Helmy kabar itu harus dijelaskan sebab jangan sampai internal di tubuh TNI terbelah. Pasalnya kesatuan dalam tubuh angkatan bersenjata Indonesia itu merupakan harga mutlak.

“Kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita,” tekannya. 

Hadirkan Dudung: Sementara itu, Anggota Komisi l DPR Yan Permenas Mandenas mendesak supaya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman bisa dihadirkan dalam rapat bersama Komisi I DPR RI. Mereka ingin Dudung sebagai pimpinan di Angkatan Darat (AD) menjelaskan terkait kasus mutilasi sejumlah warga Papua oleh enam oknum anggota TNI AD. 

Anggota Komisi I lain dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Muara Sakti Simbolon mempertanyakan kondisi internal TNI yang dianggapnya marak pembangkangan. Dia mengaku menemukan ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan di tubuh institusi itu.

Baca Juga:

DPR Ungkap Isu Hubungan Tidak Harmonis Panglima TNI-KSAD 

TNI Gandeng Polisi-Komnas HAM di Kasus Prajurit Mutilasi Warga di Mimika 

Ada Transaksi Senjata Rp250 Juta di Perkara Prajurit TNI Mutilasi Warga Papua