China Minta RI Ikut Tanggung Biaya Bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung
China meminta pemerintah Indonesia menanggung pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melalui APBN.
Pembengkakan biaya: Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan pembengkakan biaya dalam proyek KCJB masih dibahas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah Indonesia optimis KCJB bisa beroperasi pada 2023.
“Kami yakin kereta cepat segera bisa beroperasi, mudah-mudahan di tahun depan,” ujar Wahyu, Selasa (26/7/2022), dilansir dari Antara.
Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, kata dia, saat ini melakukan pengawasan secara ketat dalam proyek KCJB.
Pengerjaan proyek: Sebab, proyek KCJB menjadi salah satu tujuan dari kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat KTT G20 di Indonesia pada November 2022. Menurut Wahyu, sebagian besar konstruksi proyek KCJB sudah rampung.
“Yang mungkin sedang dikerjakan saat ini adalah yang di deponya itu. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan,” tutur Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini.
Pembengkakan biaya: Sebelumnya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI (Persero) Salusra Wijaya mengatakan, biaya investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi 8 miliar USD (Rp 114,24 triliun). Estimasi tersebut turun dari perkiraan pembengkakan awal mencapai 8,6 miliar USD (Rp 122,8 triliun hingga 11 miliar USD atau Rp 156,8 triliun.
“Jadi perkiraan awalnya itu akan berkembang menjadi 8,6 miliar USD yaitu waktu dibuat estimasinya pada November 2020 oleh konsultan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dan estimasi konsultan PSBI itu bahkan mencapai antara 9,9 miliar USD hingga 11 miliar USD,” ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Rabu (1/9/2021).
Biaya awal pembangunan KCJB adalah 6,07 miliar USD (Rp 86,5 triliun). Perkiraan pembengkakan anggaran mencapai 8 miliar USD. Artinya, terdapat kenaikan sekitar 1,9 miliar USD (Rp 27,09 triliun).
“Jadi ada kenaikan kira-kira 1,9 miliar USD dengan komposisi yaitu Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan Non-EPC 80% banding 20 %,” jelasnya.
Baca Juga:
Harga Rumah Melejit, Orang Korsel Pergi dari Seoul
AS Sebut TKA China jadi Korban Perdagangan Manusia di Indonesia
