Menanti Formasi Baru Kabinet Jokowi

Kabar perombakan kabinet Indonesia Maju (reshuffle) pada Rabu (15/2022) semakin kencang. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku menyerahkan keputusan perombakan kabinet sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden,” ujar Pramono Anung di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022), dilansir dari Antara. 

Sejumlah elit politik memperkirakan Jokowi akan melakukan perombakan kabinet Rabu (15/6/2022).

“Yang jelas Presiden kan sudah 8 tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah,” tutur Pramono. 

PAN masuk kabinet: Partai yang disebut-sebut berpeluang kuat masuk kabinet adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Sebab, partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu, pada Agustus 2021 silam diajak dalam pertemuan partai koalisi oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Bahkan, saat itu PAN diperkenalkan dalam pertemuan sebagai sahabat baru koalisi. 

Di tengah isu reshuffle kabinet, Presiden Jokowi memanggil Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (14/5/2022) petang. Namun, belum diketahui ada tidaknya politikus PAN lain yang turut dipanggil Jokowi ke Istana. Namun, di luar politikus PAN, sebelumnya Jokowi juga memanggil mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. 

Sejumlah menteri ke Istana: Selain itu, Jokowi juga memanggil sejumlah menteri kabinet ke Istana. Yaitu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. 

Survei kinerja menteri: Berdasarkan hasil survei Charta Politika, sebesar 63,1% responden setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Kemudian, 24,3% responden tidak setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet, dan sisanya 12,7% tidak menjawab.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyebut, sebesar 53,5% responden merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang bekerja saat ini. Lalu, sebesar 38,8% responden merasa tidak puas, dan sisanya 7,7% tidak menjawab. Survei Charta Politika melakukan wawancara selama periode 25 Mei-2 Juni 2022, dengan 1.2000 responden. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,83 %. 

Kinerja menteri dievaluasi: Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman mengatakan, Jokowi perlu melakukan evaluasi kinerja para menteri yang kerjanya kurang maksimal. Ia menyarankan evaluasi kinerja menteri agar pemerintahan bisa tetap berjalan maksimal hingga akhir kepemimpinannya.

Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi menurun menjadi 58,1%. Ia menilai sudah sewajarnya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri. 

“Presiden Jokowi seyogyanya melakukan evaluasi. Sehingga pos kementerian dapat maksimal, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ucapnya. 

Baca Juga:

Jokowi Diramal Tak Berani Reshuffle Menteri Pebisnis Besar 

Isu Reshuffle Makin Kencang, Istana Buka Suara 

Jokowi Teken PP Wajibkan Komisaris Tanggung Jawab Atas Kerugian BUMN