Jokowi Teken PP Wajibkan Komisaris Tanggung Jawab Atas Kerugian BUMN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan peraturan pemerintah yang mewajibkan seluruh komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertanggung jawab jika perusahaan yang mereka kelola rugi.
Aturan: Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan, yang diteken Jokowi pada 8 Juni 2022.
“Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan,” sebut Pasal 59 Ayat 2 PP tersebut, dikutip Senin (13/6/2022).
Pengecualian: Tak perlu tanggung jawab: Meskipun begitu, anggota komisaris dan dewan pengawas tidak ditagih pertanggungjawabannya manakala BUMN rugi jika mereka telah mengawasi secara hati-hati dengan mengedepankan itikad baik.
Adapun bunyi lengkap pasal yang sama Ayat 2b mengenai ketentuan dimaksud sebagai berikut:
Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas tidak dapat dipertanggungiawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
a telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan/Perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan/ Perum;
b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan Direksi yang kerugian; dan
c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Bisa melakukan gugatan: Pada butir ayat selanjutnya, menteri diperkenankan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang menjadi penyebab kerugian atas perusahaan karena kelalaiannya.
Baca Juga:
Jokowi Diramal Tak Berani Reshuffle Menteri Pebisnis Besar
