Rusia Ancam Penjarakan Media yang Terbitkan “Berita Palsu” Soal Invasi
Rusia mulai memberlakukan hukuman penjara berat bagi pihak
yang menerbitkan “berita palsu” tentang militer Rusia. Bahkan, aturan
itu juga berlaku untuk media asing.
Meredam Perbedaan Pendapat: Melansir France24, Moskow
berupaya untuk meredam perbedaan pendapat terkait invasinya ke Ukraina. Bahkan,
undang-undang ini juga sudah disetujui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
Ancaman Penjara: Dalam aturan tersebut, bakal menetapkan
hukuman penjara dengan jangka waktu yang bervariasi dan denda terhadap
orang-orang yang mempublikasikan “informasi yang diketahui salah”
tentang militer.
“Jika berita palsu menyebabkan konsekuensi serius,
(undang-undang) mengancam penjara hingga 15 tahun,” ungkap majelis
parlemen Rusia.
Berlaku Untuk Semua Pihak: Kepala Komite Informasi parlemen
Rusia, Alexander Khinshtein, mengatakan aturan itu untuk semua pihak.
“Undang-undang itu menyangkut seluruh warga negara,
bukan hanya warga Rusia, karena kita berbicara tentang tindakan terhadap
Rusia.” katanya.
Batasi Akses: Ketua Parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin, juga
mengungkap media sosial asing tidak dapat diakses di Rusia.
“Semua perusahaan media dimulai dari Instagram hingga
lainnya yang berbasis di Amerika Serikat juga dibatasi aksesnya. Jelas, mereka
menggunakan platform tersebut sebagai senjata untuk membawa kebencian dan
kebohongan. Kita harus menentang ini,” lanjutnya.
Bahkan, Lembaga pengawas media Rusia, Roskomnadzor juga
telah membatasi akses ke BBC dan situs media independen lainnya. Selain itu,
mereka juga memperketat kontrol atas internet mengikuti permintaan dari jaksa.
Media independen itu diantaranya ialah Meduza, penyiar
Jerman Deutsche Welle, dan situs berbahasa Rusia dari Radio Free Europe/Radio
Liberty yang didanai AS, dan Svoboda.
Ancaman Media Barat: Di sisi lain, Kepala Dewan Hak Asasi
Manusia Kremlin, Valery Fadeyev menuduh media Barat berada di balik aliran
besar informasi palsu yang datang dari Ukraina.
Berangkat dari pernyataan itu, pihaknya telah membentuk
sebuah proyek untuk menghentikan aksi tersebut.
Bahkan, media Rusia telah diinstruksikan untuk hanya
mempublikasikan informasi yang diberikan oleh sumber resmi, sehingga mereka
menggambarkan invasi sebagai operasi militer.
Baca Juga
