Menimbang Sisi Positif dan Negatif Pembangunan IKN Baru Pakai APBN
Pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru yang akan membebani
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sesuai janji Presiden
Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Sebab, Jokowi pernah meminta Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani agar mencari skema pembiayaan pembangunan IKN baru ini
tanpa melibatkan APBN sama sekali.
Pada Mei 2019, Jokowi menyebutkan kalau sebisa mungkin
pembangunan IKN baru yang ditaksir membutuhkan pendanaan hingga mencapai Rp466
triliun ini, sebisa mungkin tidak menggunakan APBN.
“Kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya
sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN. Cari skema agar APBN tidak
terbebani,” ujar Jokowi di tengah acara buka puasa bersama di Istana
Merdeka pada 6 Mei 2019.
Seandainya APBN terpaksa dimanfaatkan untuk pembangunan IKN
baru, ia menyebutkan hanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan
infrastruktur dasar dan pendukungnya.
Terkini, pemerintah memastikan kalau skema pembiayaan
pembangunan IKN baru hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN sebesar
53,3 persen.
Sementara itu, sisa dana untuk pembiayaan lainnya diperoleh
dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, hingga BUMN sebesar
46,7 persen.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, langkah awal pembangunan dan
pemindahan IKN baru yang dinamakan Nusantara ini dikategorikan sebagai proses
pemulihan ekonomi nasional.
Dengan demikian, menurunnya anggarannya perlu dimasukkan ke
dalam bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ada di APBN
2022.
“2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun dan
masih belum dispesifikasi seluruhnya, jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan
dalam bagian Program PEN,” terangnya usai Rapat Paripurna DPR RI, Selasa
(18/1/2022) lalu.
Menkeu menambahkan, nantinya penggunaan APBN ini juga akan
dimanfaatkan untuk belanja pembangunan seperti komplek pemerintahan dan
infrastruktur dasar seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, hingga
listrik.
Konsekuensi Pakai APBN
Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lisman
Manurung angkat bicara soal penggunaan APBN 2022 untuk pembangunan awal Kota
Nusantara yang memicu polemik ini.
Menurutnya wajar saat IKN baru sudah masuk ke dalam
kebijakan pemerintah, maka secara otomatis anggarannya akan dibebani kepada
APBN. Terlebih IKN baru, kata dia saat ini sudah dibuatkan Undang-undang
tersendiri yang disahkan DPR.
“Memang konsekuensinya, kalau dia sudah masuk kebijakan
pemerintah memang otomatis itu masuk ke APBN. Alokasinya memang mesti dari
anggaran pemerintah yang dominan,” katanya kepada Asumsi.co melalui
sambungan telepon.
Ia mengatakan, bila pembangunan IKN baru lebih banyak
menggunakan dana swasta justru malah berpotensi memicu kepentingan yang
bertabrakan dengan visi dan misi pemerintah dalam membangun IKN baru.
“Pasti ada syarat-syaratnya kan, kalau mereka (swasta)
yang lebih banyak investasi dibanding dari anggaran pemerintah, maka swasta ini
bisa lebih banyak intervensi minta ini itu untuk IKN baru. Tentunya bisa
bertabrakan dengan kepentingan pemerintah,” tuturnya.
Lisman justru mengaku heran dengan pernyataan Jokowi
sebelumnya yang mengatakan kalau pemerintah akan mengupayakan pembangunan IKN
baru tanpa menggunakan APBN.
Jaminan Pembangunan Awal
Semestinya, kata dia, Jokowi menyampaikan saja secara terbuka
kalau pembangunan IKN baru ini besar kemungkinan memanfaatkan anggaran dari
APBN yang kini masuk ke dalam bagian dari PEN 2022.
“Saya juga heran mana ada pembangunan kepentingan
seperti ibukota negara baru ini bisa tanpa dibiayai negara pakai APBN. Pembangunan
ibukota negara ini kan, atribut negara bukan CSR dari perusahaan. Jadi, enggak
bisa pihak swasta terlibat lebih banyak dalam hal ini,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development
of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan ada sisi positif dan
negatif dari penggunaan APBN untuk membangun IKN baru.
Sisi positifnya, kata dia, dengan melalui pengunaan APBN 2022
maka ada jaminan dan kepastian dari pembangunan tahap awal IKN baru yang ada di
Penajam Paser, Kalimantan Timur ini.
“Kalau enggak ada APBN yang dominan rencana IKN baru
ini bisa batal. Enggak ada juga sampai hari ini, investor yang menyatakan siap
membantu pembangunan IKN baru. Situasi pandemi kan membuat perusahaan mereka
saha masih belum pasti,” ujarnya saat dihubungi terpisah.
Selain itu, menurutnya penggunaan APBN ini bisa membuat pembangunan IKN baru ini lebih
efektif dari segi waktu. Dengan demikian,
bisa diprediksi dan diperhirungkan kapan pembangunannya akan selesai.
Menambah Utang Negara
Adapun sisi negatifnya, Tauhid menggunakan hal ini akan
menggeser program-program untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak
pandemi COVID-19 yang sebelumnya sudah direncanakan oleh pemerintah.
“Disebabkan ini menggunakan PEN, maka pemilihan ekonomi
kita akan berjalan lebih lambat. Jadi akhirnya seperti itu kalau pakai
PEN,” ucapnya.
Tauhid menambahkan, penggunaan APBN 2022 untuk pembangunan
IKN baru bisa menambah utang negara karena membutuhkan pembiayaan yang sangat
besar.
“Apa iya, sanggup tanpa cari pinjaman? Makanya, saya
harap sekarang karena sudah pakai APBN tetap harus disesuaikan anggarannya.
Jangan dipaksakan, utamakan prioritas pembangunan di sana misalnya untuk
membangun akses jalan dulu. Jangan utamakan buat bangun Istana Negara lah,”
pungkasnya.
Baca Juga
