Restrukturisasi Utang Rp140 Triliun, Saham Garuda Berpotensi Dilego ke Swasta
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih berupaya untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia Tbk. Dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (9/11/2021), Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo membuka opsi dilusi saham sehingga nantinya Kementerian BUMN tidak lagi menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham di berkode GIAA itu.
Kenapa itu diambil: Kartika Wirjoatmodjo mengatakan opsi dilusi tersebut diambil jika perusahaan masih memerlukan pendanaan untuk melanjutkan bisnisnya pada masa mendatang pasca-restrukturisasi. Pendanaan akan berasal dari pihak ketiga, yang berarti Garuda berpotensi melepas statusnya sebagai BUMN dan berubah menjadi perusahaan swasta apabila mayoritas saham dimiliki oleh swasta.
“Kami membuka opsi bila restrukturisasi berhasil dan kewajibannya turun untuk kemungkinan adanya pemegang saham baru,” ujar Wamen BUMN, saat meminta restu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan dilusi saham.
Jumlah utang Garuda: Garuda Indonesia sedang menempuh proses restrukturisasi untuk mengurangi utang dengan 32 lessor. Hingga November 2021, Garuda mencatatkan jumlah utang sebesar US$9,8 miliar atau sekitar Rp140 triliun.
Tenggat waktu 1 tahun: Dikutip dari Antara, Komisi VI DPR RI memberikan waktu satu tahun kepada Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia Tbk untuk menyelesaikan restrukturisasi utang Garuda Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra optimistis penyelesaian akan rampung dalam waktu kurang dari satu tahun.
Wamen BUMN menargetkan proses restrukturisasi akan tercapai pada kuartal II/2022. Proses restrukturisasi berpotensi mengurangi biaya operasional maskapai pelat merah itu menjadi US$80 juta per bulan atau sekitar Rp1,14 triliun itu. Kinerja perusahaan ditargetkan pulih pada 2023.
Dana PEN: Sebelumnya, Garuda sempat direncanakan mendapatkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp8,5 triliun. Walau sempat dicairkan Rp1 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkaji kembali pemberian dana PEN kepada Garuda, lantaran beberapa parameter keuangan Garuda yang gagal dipenuhi akibat kinerja perusahaan yang buruk.
Baca Juga:
