Kementrian BUMN Buka Opsi Pailitkan Garuda, Diganti Pelita Air
Beredar rumor Garuda Indonesia mau dipailitkan dan digantikan Pelita Air. Opsi pailit beredar berdasarkan pernyataan Wakil Menteri II, BUMN Kartika Wirjoatmodjo, yang mengatakan ada kemungkinan opsi pailit, apabila negoisasi kesepakatan restrukturisasi utang mentok.
“Kalau mentok ya kita tutup, tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,” kata Kartika.
Opsi penutupan Garuda tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional.
Pria yang disapa Tiko ini mengatakan Kementerian BUMN telah menyiapkan transformasi maskapai Pelita Air dari air charter sebagai maskapai full service domestik. “Pelita disiapkan menggantikan Garuda karena seluruh sahamnya dimiliki Pertamina,’’ terangnya.
Jika restrukturisasi utang Garuda ternyata berhasil, Pelita Air tetap bakal dioperasikan sebagai maskapai full service domestik. Tiko mengungkapkan, masalah utama Garuda adalah biaya leasing yang melebihi kewajaran dan jenis pesawat yang digunakan terlalu banyak.
Jika Garuda Dipailitkan
Pengamat dari Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai apabila isu garuda dipailitkan dan diganti maskapai baru, ini ada sisi positifinya. Pertama ini menjadi awal perubahan menata manajemen dan menata pengeluaran yang tidak efesien.
“Kedua, memosisikan kembali maskapai penerbangan nasional untuk bersaing di segmen mana yang pertumbuhannya bagus,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, Senin (18/10/2021).
Ketiga membuat maskapai baru akan menjadi rebranding dari Garuda yang sempat tercoreng imejnya. “Seperti kasus brompton, manipulasi laporan keuangan. Negatifnya, ini menjadi preseden baru bahwa maskapai penerbangan negeri ini ternyata tidak diselamatkan pemerintah, tapi sengaja dipailitkan,” katanya.
Masalah lain adalah seluruh pegawai Garuda harus dipikirkan, apakah maskapai yang baru bisa menyerap seluruh pekerja, karena kalau tidak menyebabkan PHK masal yang berakibat buruk.
Di samping itu yang juga harus dipikirkan serius, apabila Garuda tidak ada, maka semakin kecil pemain nasional dalam penerbangan. “Itu akan memperbesar pemain asing masuk ke bisnis maskapai. Ini harus menjadi pertimbangan artinya pemerintah apabila harus melakukan pelepasan,” katanya.
Menurutnya, kasus Garuda akan mengulang kasus lama seperti merpati yang akhirnya pailit. “Saya rasa apapun keputusannya apabila bantuan likuiditas terlalu mahal. Maka pailit diambil. Posisi pemerintah nantinya apakah penyedia infrastruktur saja seperti di Amerika Serikat, sementara untuk nasional flight diserahkan ke pasar dengan seminimal mungkin dari pemain BUMN,” katanya
Perlu Waktu Lama Buat Maskapai Baru
Pengamat penerbangan dari Arista Indonesia Aviation Center (AIAC), Arista Atmadjati, mengatakan perlu waktu lama apabila pemerintah membuat maskapai baru menggantikan Garuda Indonesia. Apalagi dengan menyiapkan Pelita Air. Dari sisi segmen dan kualitas Pelita Air merupakan maskapai charter apabila disiapkan menggantikan Garuda yang full service tidak bisa berubah satu sampai dua bulan.
“Begitu juga dengan pesawat, Pelita harus menyiapkan 100 pesawat baru dan itu tidak mungkin membeli baru,” katanya saat dihuhungi Asumsi.co.
Dan untuk mendatangkan 100 pesawat menurut Arista tidak mungkin langsung ada. “Minimal untuk bisa menyaingi Garuda Indonesia, Pelita Air atau maskapai yang disiapkan perlu waktu empat sampai lima tahun,”katanya.
Namun, apabila menyuntikkan dana untuk restruksisasi juga tidak mungkin. Karena Presiden Joko Widodo juga telah mewanti-wanti untuk tidak memberikan dana bagi BUMN yang berkinerja buruk.
“Presiden juga telah mewanti-wanti juga. Saya rasa memang kecil kemungkinan ada suntikan dana,” katanya.
Arista khawatir apabila pemerintah mengambil opsi membuat maskapai baru, tidak akan bisa bersaing dengan maskapai lain. “Berbagai maskapai telah menyiapkan strategi baru. Dan ini agak sulit apabila menjadi pendatang baru. Pastinya sangat sulit bersaing di rute-rute domestik maupun luar negeri,” katanya.
Sisi Historis dan Kebanggaan
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai bahwa tidak mungkin pemerintah memailitkan Garuda, karena ada sisi historis dan kebanggaan masyarakat Indonesia.
“Memang di sisi keuangan ada peluang dipailitkan, tapi masalahnya kalau dipailitkan seolah kita menghapus jejak masa lalu. Tapi perlu dipikirkan ada historinya,” katanya.
Ia menambahkan memang tidak mungkin menyuntikkan PMN dari pemerintah. “Mau tidak mau Garuda perlu mencari investor-investor baru,” katanya.
Untuk itu pemerintah perlu penanganan secara serius apabila ingin menyelamatkan Garuda. “Misal menurunkan beban operasional, beban bandara. Saya kira memang ada jurus lain Garuda perlu diselamatkan dengan situasi seperti ini. Meskipun resktrusisasi berhasil juga perlu dukungan. katanya.
Baca Juga
